BPC PHRI Gianyar Hindari PHK
‘’Dengan ngasi uang makan saja, bisa sekadar menyambung hidup karyawan’’ (Ketua PHRI Gianyar Adit Pande).
GIANYAR, NusaBali
Wabah Covid-19 mengakibatkan hampir semua hotel, vila, dan restoran hingga objek wisata di Gianyar, tutup. Akibatnya, kondisi kepariwisataan di Kabupaten Gianyar, khususnya Ubud semakin kritis. Bahkan memasuki awal April 2020, okupansi (tingkat hunian) hotel mendekati nol persen.
Meski demikian, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gianyar berusaha agar anggotanya tak mem-PHK karyawan, namun sebatas merumahkan. Kondisi itu diungkapkan Ketua BPC PHRI Gianyar Pande Mahayana Adityawarman, Selasa (7/4). ‘’Sementara untuk restoran di kawasan Ubud sekitar 70 hingga 80 persen sudah tutup,’’ jelasnya.
Pria akrab disapa Adit Pande ini mengatakan semenjak keluarnya surat dari Kementerian Luar Negeri terkait larangan wisatawan datang ke Indonesia, langsung berdampak pada akomodasi di kawasan Gianyar. “Memang berat kami di pariwisata karena paling awal kena dampak wabah Corna,” katanya.
Dikatakan, memasuki awal April 2020, sejumlah hotel hanya terpakai kamarnya satu - dua. Bahkan ada yang sampai tidak ada tamu sama sekali. “Karena tamu yang datang sudah tidak ada. Kondisi ini terjadi mulai awal April ini. Artinya tamu bisa dihitung dengan jari. April ini memang hampir menyentuh nol persen hunian,” tegasnya.
Prediksi untuk Mei nanti, jelas Adit Pande, masih menunggu instruksi pemerintah, terkait membuka kembali atau belum kunjungan dari luar negeri. Dia mengakui pelaku pariwisata sangat memahami kondisi saat ini, bahwa seluruh dunia sedang berupaya memutus penyebaran Covid-19 dengan social distancing. “Walaupun ada yang mau ke Indonesia kan tidak bisa. Di satu sisi, beberapa negara di Eropa masih lock down. Artinya, kedua pihak melarang adanya mobilisasi untuk keluar – masuk wisatawan,” katanya.
Kondisi yang sama dialami usaha restoran di Ubud. Restoran yang sudah tutup 70 - 80 persen. “ Karena kan juga untuk mengikuti aturan pemerintah mengenai social distancing. Staf rertoran juga takut berinteraksi langsung dengan banyak orang, lebih baik tutup sementara, kebetulan tamu juga tidak ada,” katanya.
Bagaimana dengan nasib para pekerja hotel dan restoran? Adit Pande mengatakan setiap pemilik usaha memiliki kebijakan masing masing. Misal karyawan tetap diberikan sekadar uang makan rutin dan tidak langsung di-PHK. “Dengan ngasi uang makan saja, bisa sekadar menyambung hidup karyawan. Jadi kayaknya belum ada pemberlakuan PHK. Kapan situasi membaik, para karaywan pasti akan dipanggil lagi,” katanya.
Ditambahkan hall serupa juga berlaku untuk karyawan hotel. Dikatakan walaupun beberapa hotel tutup, tetapi stafnya tetap berkerja, tentunya dengan pengaturan jam kerja. “Sementara hanya diatur jam kerja saja, dalam aritain tamu tidak ada kalau full bekerja, pekerjaan tidak ada, jadi ada yang bekerja setengah bulan,” katanya.
Ditengah kondisi ini, dia berharap ada stimulus dari pemerintah, misal dari sisi pembiayaan listrik atau mungkin dari BPJS. “Membantu memberi keringanan, atau mungkin dari BPJS bagaimana memberi keringanan,” katanya.
Terkait agar tak terjadi PHK, Pemkab Gianyar telah memastikan sejauh ini belum ada pekerja yang kena PHK. “Kami sudah dipanggil Disnaker Gianyar, agar melakukan pendekatan dengan pengelola usaha pariwisata yang terimbas Covid-19. Kuncinya tidak boleh ada PHK,” jelas Adit Pande.
Sementara itu, Sekda Gianyar I Gede Made Wisnu Wijaya yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Gianyar, mengakui adanya karyawan di Gianyar yang telah dirumahkan. Hanya saja, dia belum mengantongi data jumlah karyawan yang dirumahkan dan berapa perusahaan yang telah merumahkan.*nvi
Wabah Covid-19 mengakibatkan hampir semua hotel, vila, dan restoran hingga objek wisata di Gianyar, tutup. Akibatnya, kondisi kepariwisataan di Kabupaten Gianyar, khususnya Ubud semakin kritis. Bahkan memasuki awal April 2020, okupansi (tingkat hunian) hotel mendekati nol persen.
Meski demikian, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gianyar berusaha agar anggotanya tak mem-PHK karyawan, namun sebatas merumahkan. Kondisi itu diungkapkan Ketua BPC PHRI Gianyar Pande Mahayana Adityawarman, Selasa (7/4). ‘’Sementara untuk restoran di kawasan Ubud sekitar 70 hingga 80 persen sudah tutup,’’ jelasnya.
Pria akrab disapa Adit Pande ini mengatakan semenjak keluarnya surat dari Kementerian Luar Negeri terkait larangan wisatawan datang ke Indonesia, langsung berdampak pada akomodasi di kawasan Gianyar. “Memang berat kami di pariwisata karena paling awal kena dampak wabah Corna,” katanya.
Dikatakan, memasuki awal April 2020, sejumlah hotel hanya terpakai kamarnya satu - dua. Bahkan ada yang sampai tidak ada tamu sama sekali. “Karena tamu yang datang sudah tidak ada. Kondisi ini terjadi mulai awal April ini. Artinya tamu bisa dihitung dengan jari. April ini memang hampir menyentuh nol persen hunian,” tegasnya.
Prediksi untuk Mei nanti, jelas Adit Pande, masih menunggu instruksi pemerintah, terkait membuka kembali atau belum kunjungan dari luar negeri. Dia mengakui pelaku pariwisata sangat memahami kondisi saat ini, bahwa seluruh dunia sedang berupaya memutus penyebaran Covid-19 dengan social distancing. “Walaupun ada yang mau ke Indonesia kan tidak bisa. Di satu sisi, beberapa negara di Eropa masih lock down. Artinya, kedua pihak melarang adanya mobilisasi untuk keluar – masuk wisatawan,” katanya.
Kondisi yang sama dialami usaha restoran di Ubud. Restoran yang sudah tutup 70 - 80 persen. “ Karena kan juga untuk mengikuti aturan pemerintah mengenai social distancing. Staf rertoran juga takut berinteraksi langsung dengan banyak orang, lebih baik tutup sementara, kebetulan tamu juga tidak ada,” katanya.
Bagaimana dengan nasib para pekerja hotel dan restoran? Adit Pande mengatakan setiap pemilik usaha memiliki kebijakan masing masing. Misal karyawan tetap diberikan sekadar uang makan rutin dan tidak langsung di-PHK. “Dengan ngasi uang makan saja, bisa sekadar menyambung hidup karyawan. Jadi kayaknya belum ada pemberlakuan PHK. Kapan situasi membaik, para karaywan pasti akan dipanggil lagi,” katanya.
Ditambahkan hall serupa juga berlaku untuk karyawan hotel. Dikatakan walaupun beberapa hotel tutup, tetapi stafnya tetap berkerja, tentunya dengan pengaturan jam kerja. “Sementara hanya diatur jam kerja saja, dalam aritain tamu tidak ada kalau full bekerja, pekerjaan tidak ada, jadi ada yang bekerja setengah bulan,” katanya.
Ditengah kondisi ini, dia berharap ada stimulus dari pemerintah, misal dari sisi pembiayaan listrik atau mungkin dari BPJS. “Membantu memberi keringanan, atau mungkin dari BPJS bagaimana memberi keringanan,” katanya.
Terkait agar tak terjadi PHK, Pemkab Gianyar telah memastikan sejauh ini belum ada pekerja yang kena PHK. “Kami sudah dipanggil Disnaker Gianyar, agar melakukan pendekatan dengan pengelola usaha pariwisata yang terimbas Covid-19. Kuncinya tidak boleh ada PHK,” jelas Adit Pande.
Sementara itu, Sekda Gianyar I Gede Made Wisnu Wijaya yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Gianyar, mengakui adanya karyawan di Gianyar yang telah dirumahkan. Hanya saja, dia belum mengantongi data jumlah karyawan yang dirumahkan dan berapa perusahaan yang telah merumahkan.*nvi
1
Komentar