Pelantikan Teleconference di 79 Titik
Komisi I : 767 CPNS ‘Pahlawan Kesehatan’
Pelantikan dan sumpah jabatan 767 CPNS Provinsi Bali dengan pola teleconference ini menghemat anggaran puluhan juta rupiah.
DENPASAR,NusaBali
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 767 CPNS Pemprov Bali formasi 2018 melalui teleconference akan dilaksanakan pada 14 April 2020. Hasil rapat panitia pelantikan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali ditetapkan 79 titik disiapkan untuk sesi pelantikan CPNS menjadi PNS tersebut.
Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana mengatakan, 79 titik pelantikan secara teleconference tersebut tersebar di 9 kabupaten dan kota. "Ada 79 titik sudah dipastikan akan dipakai. Masing-masing titik itu jumlah CPNS yang akan disumpah jabatan antara 10 orang sampai 11 orang. Hari ini sudah siap semuanya. Peralatan juga sudah siap. Tinggal pelaksanaan saja. Kita tinggal koordinasi dan penyempurnaan masalah teknis saja," ujar Lihadnyana didampingi Sekretaris BKD Provinsi Bali I Wayan Eka Dina di Kantor BKD Pemprov Bali, Senin (6/4).
Menurut Lihadnyana ada 767 CPNS formasi 2018 dipastikan ikut pelantikan dan sumpah jabatan, setelah mereka menjalani pra jabatan selama kurang lebih 1 tahun lamanya. 767 CPNS ini terdiri dari 471 tenaga pendidik yakni guru SMA/SMK dan SLB dengan penempatan tersebar di 58 sekolah di 9 kabupaten dan kota.
Sementara sisanya sebanyak 296 tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis tersebar di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli dan UPTD Rumah Sakit Bali Mandara di Denpasar. Pengambilan sumpah jabatan CPNS menjadi PNS ini akan dilaksanakan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. "Para rohaniawan sudah siap dan semua peserta sudah terkonfirmasi dan siap mengikuti mekanisme teleconference sesuai imbauan pemerintah mencegah penularan Covid-19 yang sedang mewabah," tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu Buleleng ini.
Lihadnyana menyebutkan untuk sesi pelantikan dan sumpah jabatan CPNS Provinsi Bali sebanyak 767 orang ini menghemat puluhan juta APBD. Hemat dari sisi konsumsi dan biaya lainnya. "Sekitar Rp 50 jutaan hematnya. Selain itu peserta lebih tenang mengikuti proses pelantikan dengan teleconference ini. Mereka tidak jauh-jauh datang dari daerah ke Denpasar. Setidaknya hemat biaya mereka," tegas Lihadnyana.
Kalau pelantikan serimonial menurut Lihadnyana memakan banyak tempat dan waktu. "Dari sisi biaya sudah jelas juga banyak iritnya. Minimal untuk snack dan konsumsi sudah tentu habis lumayan. Dengan teleconference biaya efisien bisa dialihkan ke pos lain. Termasuk membantu penanganan Covid-19 yang saat ini memerlukan anggaran banyak," tegas Lihadnyana.
Sementara Sekretaris BKD Pemprov Bali I Wayan Eka Dina menambahkan untuk undangan sudah pasti tidak ada. Kecuali rohaniawan saja dipastikan hadir. "Di ruangan cuman maksimal 10 orang. Tidak ada undangan pejabat. Kita mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak mengumpulkan banyak orang," tambah Eka Dina.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali membidangi hukum dan aparatur daerah, Nyoman Adnyana secara terpisah apresiasi langkah BKD Provinsi Bali yang siapkan dengan matang proses pelantikan CPNS secara teleconference. "Pelantikan CPNS dengan teleconference ini sedikit miris karena kurang membanggakan bagi CPNS. Pengambilan sumpah jabatan itu kebanggaan ya ketika serimonial dilakukan. Ada kebangaan lah. Tetapi situasi dan kondisi harus dimaklumi CPNS Pemprov Bali. Ini pertama kali kejadian begini. Ini sejarah mengharukan walaupun mungkin kurang membanggakan. Tapi setidaknya membanggakan juga ketika adik-adik CPNS ikut membantu pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19. Kalian itu pahlawan kesehatan juga," kata politisi senior PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani Bangli ini.
Karena menurut Adnyana, pertama kali dalam sejarah CPNS Pemprov Bali tidak dilantik dengan serimonial. "Namun demi keselamatan warga negara khususnya krama Bali mau tak mau harus diikuti aturan tidak mengumpulkan orang banyak. Kita apresiasi dengan komitmen para pengabdi negara ini dalam membantu pemerintah perang lawan korona dengan mengurangi interaksi sosial atau physical distancing," ujar Adnyana. *nat
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 767 CPNS Pemprov Bali formasi 2018 melalui teleconference akan dilaksanakan pada 14 April 2020. Hasil rapat panitia pelantikan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali ditetapkan 79 titik disiapkan untuk sesi pelantikan CPNS menjadi PNS tersebut.
Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana mengatakan, 79 titik pelantikan secara teleconference tersebut tersebar di 9 kabupaten dan kota. "Ada 79 titik sudah dipastikan akan dipakai. Masing-masing titik itu jumlah CPNS yang akan disumpah jabatan antara 10 orang sampai 11 orang. Hari ini sudah siap semuanya. Peralatan juga sudah siap. Tinggal pelaksanaan saja. Kita tinggal koordinasi dan penyempurnaan masalah teknis saja," ujar Lihadnyana didampingi Sekretaris BKD Provinsi Bali I Wayan Eka Dina di Kantor BKD Pemprov Bali, Senin (6/4).
Menurut Lihadnyana ada 767 CPNS formasi 2018 dipastikan ikut pelantikan dan sumpah jabatan, setelah mereka menjalani pra jabatan selama kurang lebih 1 tahun lamanya. 767 CPNS ini terdiri dari 471 tenaga pendidik yakni guru SMA/SMK dan SLB dengan penempatan tersebar di 58 sekolah di 9 kabupaten dan kota.
Sementara sisanya sebanyak 296 tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis tersebar di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli dan UPTD Rumah Sakit Bali Mandara di Denpasar. Pengambilan sumpah jabatan CPNS menjadi PNS ini akan dilaksanakan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. "Para rohaniawan sudah siap dan semua peserta sudah terkonfirmasi dan siap mengikuti mekanisme teleconference sesuai imbauan pemerintah mencegah penularan Covid-19 yang sedang mewabah," tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu Buleleng ini.
Lihadnyana menyebutkan untuk sesi pelantikan dan sumpah jabatan CPNS Provinsi Bali sebanyak 767 orang ini menghemat puluhan juta APBD. Hemat dari sisi konsumsi dan biaya lainnya. "Sekitar Rp 50 jutaan hematnya. Selain itu peserta lebih tenang mengikuti proses pelantikan dengan teleconference ini. Mereka tidak jauh-jauh datang dari daerah ke Denpasar. Setidaknya hemat biaya mereka," tegas Lihadnyana.
Kalau pelantikan serimonial menurut Lihadnyana memakan banyak tempat dan waktu. "Dari sisi biaya sudah jelas juga banyak iritnya. Minimal untuk snack dan konsumsi sudah tentu habis lumayan. Dengan teleconference biaya efisien bisa dialihkan ke pos lain. Termasuk membantu penanganan Covid-19 yang saat ini memerlukan anggaran banyak," tegas Lihadnyana.
Sementara Sekretaris BKD Pemprov Bali I Wayan Eka Dina menambahkan untuk undangan sudah pasti tidak ada. Kecuali rohaniawan saja dipastikan hadir. "Di ruangan cuman maksimal 10 orang. Tidak ada undangan pejabat. Kita mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak mengumpulkan banyak orang," tambah Eka Dina.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali membidangi hukum dan aparatur daerah, Nyoman Adnyana secara terpisah apresiasi langkah BKD Provinsi Bali yang siapkan dengan matang proses pelantikan CPNS secara teleconference. "Pelantikan CPNS dengan teleconference ini sedikit miris karena kurang membanggakan bagi CPNS. Pengambilan sumpah jabatan itu kebanggaan ya ketika serimonial dilakukan. Ada kebangaan lah. Tetapi situasi dan kondisi harus dimaklumi CPNS Pemprov Bali. Ini pertama kali kejadian begini. Ini sejarah mengharukan walaupun mungkin kurang membanggakan. Tapi setidaknya membanggakan juga ketika adik-adik CPNS ikut membantu pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19. Kalian itu pahlawan kesehatan juga," kata politisi senior PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani Bangli ini.
Karena menurut Adnyana, pertama kali dalam sejarah CPNS Pemprov Bali tidak dilantik dengan serimonial. "Namun demi keselamatan warga negara khususnya krama Bali mau tak mau harus diikuti aturan tidak mengumpulkan orang banyak. Kita apresiasi dengan komitmen para pengabdi negara ini dalam membantu pemerintah perang lawan korona dengan mengurangi interaksi sosial atau physical distancing," ujar Adnyana. *nat
Komentar