Empati Dampak Corona, Diminta Kurangi Kunker
Fungsionaris DPP Golkar Soroti Kinerja Wakil Rakyat di Bali
Dewa Nida minta kader Golkar ikut menunjukkan empati atas dampak virus Corona, dengan membatasi kunker anggota di DPRD Bali dan DPRD Kabupaten dan Kota.
DENPASAR, NusaBali
Di tengah wabah virus Corona mendera dunia dan berdampak pada pariwisata di Provinsi Bali, rasa kemanusiaan wakil rakyat di provinsi dan kabupaten/kota dipertanyakan. Wakil rakyat disorot karena tidak hemat menggunakan anggaran daerah dengan sibuk kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.
Anggota Departemen Pariwisata DPP Partai Golkar Dewa Made Widiasa Nida, mengaku miris melihat wakil rakyat di Bali yang tidak menunjukkan rasa empati kepada perekonomian Bali, yang terancam akibat pariwisata Bali terdampak virus Corona. “Harusnya wakil rakyat yang kasih contoh keprihatinan,” kata Dewa Nida di Denpasar, Senin (9/3).
Menurut Dewa Nida, pemerintah kabupaten dan kota, terutama para Bupati/Walikota dan Gubernur Bali mestinya mengencangkan ikat pinggang dan melakukan upaya bertahan dari ancaman terjun bebasnya perekonomian Bali, akibat dampak virus Corona. Mencari celah fiskal dengan berbagai upaya. “Sementara teman-teman di legislatif malah disibukkan dengan kegiatan kunker rutin. Harusnya kan ikut merasakan dan tunjukkan keprihatinan atas kondisi kepariwisataan dan perekonomian di Bali akibat virus Corona,” ucap politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, ini.
Dewa Nida mengatakan kegiatan kunker anggota dewan super padat itu terjadi di seluruh Bali. “Kami tidak hanya menyebutkan kader Golkar di legislatif. Seluruh wakil rakyat dari berbagai parpol juga padat kunker di tengah krisis keuangan daerah. Khusus kepada DPD I Golkar Bali saya minta supaya Golkar ikut menunjukkan rasa prihatin atas dampak virus Corona ini dengan membatasi kunker anggota di DPRD Bali dan DPRD Kabupaten dan Kota. Tunjukkan rasa empati kepada rakyat,” tutur mantan Wakil Ketua DPRD Bali, ini.
Dewa Nida menyebut, kegiatan kunker anggota dewan di Bali sangat padat tiap pekan sekali. Padahal hasilnya juga tidak maksimal untuk pembangunan di daerah. “Oke lah yang urgent tidak masalah. Tapi kunker tiap seminggu sekali itu tidak efektif untuk kepentingan pembangunan di daerah. Saya usulkan eksekutif di Bali dan kabupaten/kota supaya anggaran kunker dewan diirit sedikit. Mendingan sisihkan untuk membantu perekonomian Bali yang terdampak virus Corona,” tegas Dewa Nida.
Dewa Nida mencontohkan pergulatan eksekutif kumpulkan dana PHR (pajak hotel dan restoran). Di tengah gempuran virus Corona mereka mestinya waswas karena pendapatan tidak tercapai. “Sementara wakil rakyat kita tidak memberikan empati dan dukungan. Ya minimal mengurangi kegiatan ke luar daerah,” tandas mantan Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali DPP Golkar.
Sementara Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry yang dikonfirmasi NusaBali atas desakan masyarakat dan fungsionaris DPP Golkar Dewa Nida, mengatakan sudah ada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur tentang perjalanan dinas anggota dewan. “Ya kita kan mengacu Perpres 33 Tahun 2020 itu. Seperti apa praktiknya akan dibahas lebih lanjut. Salah satu tujuannya ya efisiensi,” kata Sugawa Korry.
Menurut Sugawa Korry, Perpres 33 yang mengatur anggaran standar perjalanan dinas pejabat termasuk dewan itu akan dirasionalisasi juga di DPRD Bali. “Pokoknya dalam waktu dekat ini kita bahas terkait Perpres 33. Ya kami sepakat efisiensi,” ucap politikus asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, ini. *nat
Anggota Departemen Pariwisata DPP Partai Golkar Dewa Made Widiasa Nida, mengaku miris melihat wakil rakyat di Bali yang tidak menunjukkan rasa empati kepada perekonomian Bali, yang terancam akibat pariwisata Bali terdampak virus Corona. “Harusnya wakil rakyat yang kasih contoh keprihatinan,” kata Dewa Nida di Denpasar, Senin (9/3).
Menurut Dewa Nida, pemerintah kabupaten dan kota, terutama para Bupati/Walikota dan Gubernur Bali mestinya mengencangkan ikat pinggang dan melakukan upaya bertahan dari ancaman terjun bebasnya perekonomian Bali, akibat dampak virus Corona. Mencari celah fiskal dengan berbagai upaya. “Sementara teman-teman di legislatif malah disibukkan dengan kegiatan kunker rutin. Harusnya kan ikut merasakan dan tunjukkan keprihatinan atas kondisi kepariwisataan dan perekonomian di Bali akibat virus Corona,” ucap politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, ini.
Dewa Nida mengatakan kegiatan kunker anggota dewan super padat itu terjadi di seluruh Bali. “Kami tidak hanya menyebutkan kader Golkar di legislatif. Seluruh wakil rakyat dari berbagai parpol juga padat kunker di tengah krisis keuangan daerah. Khusus kepada DPD I Golkar Bali saya minta supaya Golkar ikut menunjukkan rasa prihatin atas dampak virus Corona ini dengan membatasi kunker anggota di DPRD Bali dan DPRD Kabupaten dan Kota. Tunjukkan rasa empati kepada rakyat,” tutur mantan Wakil Ketua DPRD Bali, ini.
Dewa Nida menyebut, kegiatan kunker anggota dewan di Bali sangat padat tiap pekan sekali. Padahal hasilnya juga tidak maksimal untuk pembangunan di daerah. “Oke lah yang urgent tidak masalah. Tapi kunker tiap seminggu sekali itu tidak efektif untuk kepentingan pembangunan di daerah. Saya usulkan eksekutif di Bali dan kabupaten/kota supaya anggaran kunker dewan diirit sedikit. Mendingan sisihkan untuk membantu perekonomian Bali yang terdampak virus Corona,” tegas Dewa Nida.
Dewa Nida mencontohkan pergulatan eksekutif kumpulkan dana PHR (pajak hotel dan restoran). Di tengah gempuran virus Corona mereka mestinya waswas karena pendapatan tidak tercapai. “Sementara wakil rakyat kita tidak memberikan empati dan dukungan. Ya minimal mengurangi kegiatan ke luar daerah,” tandas mantan Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali DPP Golkar.
Sementara Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry yang dikonfirmasi NusaBali atas desakan masyarakat dan fungsionaris DPP Golkar Dewa Nida, mengatakan sudah ada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur tentang perjalanan dinas anggota dewan. “Ya kita kan mengacu Perpres 33 Tahun 2020 itu. Seperti apa praktiknya akan dibahas lebih lanjut. Salah satu tujuannya ya efisiensi,” kata Sugawa Korry.
Menurut Sugawa Korry, Perpres 33 yang mengatur anggaran standar perjalanan dinas pejabat termasuk dewan itu akan dirasionalisasi juga di DPRD Bali. “Pokoknya dalam waktu dekat ini kita bahas terkait Perpres 33. Ya kami sepakat efisiensi,” ucap politikus asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, ini. *nat
Komentar