nusabali

Pelamar CPNS Pemprov Tembus 15.744

Hasil Verifikasi Sementara, Baru 4.219 Pelamar Memenuhi Syarat

  • www.nusabali.com-pelamar-cpns-pemprov-tembus-15744

Dari 1.422 pelamar yang dinyatakan tak penuhi syarat, 231 orang di antaranya karena masalah IPK bawah 3,00

DENPASAR, NusaBali
Pelamar yang mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkungan Pemprov Bali, hingga Rabu (27/11) siang pukul 12.00 Wita, sudah tembus 15.744 orang. Berdasarkan hasil verifikasi sementara, baru 4.219 orang dari 15.744 pelamar CPNS tersebut yang dinyatakan memenuhi syarat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, menyatakan dari 15.744 pelamar, hingga kemarin baru 5.641 orang yang diverifikasi. “Kita langsung lakukan verifikasi. Hasil verifikasi sementara, baru 4.219 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan 1.422 pelamar TMS (tidak memenuhi syarat),” ujar Ketut Lihadnyana saat dikonfirmasi NusaBali di Denpasar, Rabu malam.

Lihadnyana menjelaskan, untuk 1.422 pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan verifikasi persyaratan, disebabkan berbagai hal. Rinciannya, karena lamaran yang tidak mencantumkan surat pernyataan mencapai 661 orang, surat lamaran tidak sesuai dengan formasi yang dilamar sebanyak 480 orang, dan syarat Indek Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 sebanyak 231 orang.

Menurut Lihadnyana, belum semua pelamar CPNS Pemprov Bali diverifikasi. Masih ada 6.077 pelamar yang sedang proses verifikasi. Proses verifikasi direncanakan akan tuntas awal Desember 2019 nanti. Sedangkan Februari 2020 mendatang, sudah harus dilaksanakan tes dengan sistem CAT (Computer Assisted Test).

“Kita rencanakan secepatnya verifikasi ini selesai. Begitu lamaran masuk, proses verifikasi dilaksanakan panitia seleksi. Saat ini verifikasi sedang berjalan,” beber birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali ini.

Dari 15.744 pelamar CPNS Pemprov Bali, yang paling banyak dicari adalah for-masi jabatan ahli pertama pengelola barang dan jasa, yakni sebanyak 2.450 orang. Posisi terbanyak berikutnya adalah formasi ahli pertama perawat, mencapai 1.086 orang. Sedangkan untuk posisi ahli pertama pamong budaya, pelamarnya sebanyak 1.026 orang.

“Untuk jabatan pengadaan barang dan jasa, pelamarnya paling banyak, karena memang kualifikasi ini yang terbanyak tersedia. Jadi, wajar jika banyak yang melamar,” katanya.

Pendaftaran CPNS Pemprov Bali sendiri rencananya akan ditutup, Kamis (28/11) tengah malam ini pukul 24.00 Wita. Selanjutnya, bagi mereka yang lolos verifikasi, akan lanjut proses seleksi tes CAT pada Februari 2020 mendatang. Tes CAT akan digelar di Kantor Badan Diklat Provinsi Bali, Jalan Hayam Wuruk Denpasar.

Menurut Lihadnyana, pihaknya akan melibatkan berbagai komponen dalam proses seleksi CPNS ini, mulai dari Ombudsman RI Perwakilan Bali, kejaksaan, kepolisian, hinga BKD Provinsi Bali yang dipimpin Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra. ”Awak media juga bisa memantau proses seleksi CPNS di Badan Diklat nanti. Kami sangat terbuka dan transparan untuk proses seleksi CPNS ini,” tandas Lihadnyana.

Bagaimana dengan keterlibatan DPRD Bali dalam fungsi pengawasannya? “Oh, silakan DPRD Bali untuk melakukan fungsi pengawasan. Kami tidak mengundang, tetapi beliau-beliau bisa datang kapan saja melakukan fungsi pengawasan,” katanya.

Ada 676 kuota yang disediakan dalam rekrutmen CPNS Pemprov Bali tahun ini. Formasi CPNS itu terdiri dari tenaga teknis sebanyak 353 orang, tenaga kependi-dikan sebanyak 251 orang, dan tenaga kesehatan 72 orang.

Proses pendaftaran secara online sudah dibuka sejak Senin (11/11) lalu, melalui website BKD Provinsi Bali. Q Pendaftaran, 11 November 2019. Pengumuman hasil seleksi administrasi akan dilakukan Desember 2019. Dilanjut kemudian masa sanggahan, Januari 2020.

Sedangkan pengumuman jadwal seleksi kemampuan dasar (SKD) dilakukan Januari 2020. Sementara pelaksanaan SKD dengan tes CAT digelar Februari 2020. Pengumuman hasil seleksi kemampuan bidang (SKB) dijadwalkan Maret 2020 mendatang. Sebulan kemudian, April 2019, disampaikan integrasi SKD dan SKB. Puncaknya, penetapan CPNS dan pengangkatan dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) dilakukan April 2020. *nat

Komentar