2020, Bupati Suwirta Tetapkan 4 Prioritas Pembangunan Klungkung
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menetapkan empat prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2020.
SEMARAPURA, NusaBali
Hal itu disampaikan saat Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung menggelar Rapat Paripurna tentang Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Klungkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, di gedung DPRD Klungkung, Selasa (26/11).
Dari eksekutif dipimpin langsung oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Sedangkan, dari DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru dan Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjokorda Gde Agung, dihadiri anggota DPRD Klungkung, pimpinan OPD, dan pihak terkait.
Dalam kesempatan itu, Bupati Suwirta menyebutkan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2020, terdapat 4 point. Pertama pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat, percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.
Prioritas pembangunan daerah Klungkung 2020 ini sudah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional maupuan prioritas pembangunan Provinsi Bali. “Sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan,” ujarnya. Untuk anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 19,5 persen lebih dari total belanja daerah, jauh melebihi ketentuan minimal 10 persen sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. “Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan antara lain pemenuhan cakupan pelayanan kesehatan menyeluruh atau UHC (Universal Health Coverage),” ujarnya.
Terkait infrastruktur daerah, jelas Bupati Suwirta, 25 persen dana transfer umum dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur daerah, 10 persen dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, 10 persen dari dana bagi hasil bea balik kendaraan bermotor dan 50 persen dari dana bagi hasil bahan bakar kendaraan bermotor yang diterima dari provinsi dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur.
Bupati Suwirta menambahkan tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan kepemimpiannya yang kedua. Ada beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Klungkung menunjukkan trend perkembangan positif. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara konsisten meningkat dari 68,08 tahun 2013 menjadi 70,9 tahun 2018,” ujar Bupati Suwirta.
Persentase dan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, 2014 penduduk miskin di Klungkung mencapai 7,01 persen atau 12.210 jiwa menurun menjadi 5,88 persen atau 10.430 jiwa pada tahun 2018.*wan
Dari eksekutif dipimpin langsung oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Sedangkan, dari DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru dan Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjokorda Gde Agung, dihadiri anggota DPRD Klungkung, pimpinan OPD, dan pihak terkait.
Dalam kesempatan itu, Bupati Suwirta menyebutkan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2020, terdapat 4 point. Pertama pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat, percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.
Prioritas pembangunan daerah Klungkung 2020 ini sudah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional maupuan prioritas pembangunan Provinsi Bali. “Sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan,” ujarnya. Untuk anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 19,5 persen lebih dari total belanja daerah, jauh melebihi ketentuan minimal 10 persen sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. “Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan antara lain pemenuhan cakupan pelayanan kesehatan menyeluruh atau UHC (Universal Health Coverage),” ujarnya.
Terkait infrastruktur daerah, jelas Bupati Suwirta, 25 persen dana transfer umum dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur daerah, 10 persen dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, 10 persen dari dana bagi hasil bea balik kendaraan bermotor dan 50 persen dari dana bagi hasil bahan bakar kendaraan bermotor yang diterima dari provinsi dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur.
Bupati Suwirta menambahkan tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan kepemimpiannya yang kedua. Ada beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Klungkung menunjukkan trend perkembangan positif. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara konsisten meningkat dari 68,08 tahun 2013 menjadi 70,9 tahun 2018,” ujar Bupati Suwirta.
Persentase dan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, 2014 penduduk miskin di Klungkung mencapai 7,01 persen atau 12.210 jiwa menurun menjadi 5,88 persen atau 10.430 jiwa pada tahun 2018.*wan
Komentar