Wabup Suiasa Terima Delegasi Pemerintah Bangladesh
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima kunjungan delegasi Pemerintah Bangladesh, di Puspem Badung, Kamis (27/6).
MANGUPURA, NusaBali
Kunjungan Pemerintah Bangladesh ini untuk saling tukar informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Deputy Secretary of Local Government Division and National Project Director EALG Project, Mohammad Iftikher Ahmed Chowdhury, mengatakan kunjungan kali ini mengajak sebanyak 11 orang terdiri dari pejabat pemerintah senior, perwakilan pemerintah daerah, personel UNDP (United Nations Development Programme) yang merupakan penggabungan dua organisasi yang ada sebelumnya (program bantuan teknis PBB dan program dana khusus PBB). Tujuan kunjungan ke Badung, ingin belajar dan saling tukar informasi mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, fungsi koordinasi pejabat pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan warga dalam pembangunan daerah. Dengan harapan, keberhasilan di Badung dapat diterapkan di Bangladesh, begitu pun sebaliknya.
Wabup Suiasa atas nama pemerintah dan masyarakat Badung mengapresiasi dan berterima kasih atas kunjungan delegasi Pemerintah Bangladesh. Kunjungan ini sangat penting bagi Badung untuk saling bertukar informasi dan pengalaman demi kemajuan pemerintahan dan pembangunan di kedua wilayah.
Wabup Suiasa juga memaparkan secara garis besar kondisi geografis Kabupaten Badung dengan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, selalu berdasarkan regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Dalam hal ini kedudukan kabupaten adalah daerah yang memiliki otonomi yang seluas-luasnya, sebagai wujud reformasi birokrasi yang sejalan berlakunya reformasi di Indonesia secara menyeluruh,” ujarnya.
“Dengan diberikan otonomi ini, Badung berhak mengatur pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah pusat juga wajib memberikan dana untuk daerah seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus,” imbuhnya.
Ditambahkan, bahwa Badung punya tiga potensi besar yang dikelola dengan baik, yaitu potensi pertanian, usaha ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata. Ketiganya ini saling berhubungan dan saling memberi perkuatan satu dengan lainnya.
Badung juga memiliki lima sektor pembangunan yang menjadi skala prioritas yaitu; pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; seni, adat, agama, tradisi dan budaya, pariwisata serta daya dukung infrastruktur. “Kelima bidang prioritas ini terangkum dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB),” jelasnya. *asa
Deputy Secretary of Local Government Division and National Project Director EALG Project, Mohammad Iftikher Ahmed Chowdhury, mengatakan kunjungan kali ini mengajak sebanyak 11 orang terdiri dari pejabat pemerintah senior, perwakilan pemerintah daerah, personel UNDP (United Nations Development Programme) yang merupakan penggabungan dua organisasi yang ada sebelumnya (program bantuan teknis PBB dan program dana khusus PBB). Tujuan kunjungan ke Badung, ingin belajar dan saling tukar informasi mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, fungsi koordinasi pejabat pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan warga dalam pembangunan daerah. Dengan harapan, keberhasilan di Badung dapat diterapkan di Bangladesh, begitu pun sebaliknya.
Wabup Suiasa atas nama pemerintah dan masyarakat Badung mengapresiasi dan berterima kasih atas kunjungan delegasi Pemerintah Bangladesh. Kunjungan ini sangat penting bagi Badung untuk saling bertukar informasi dan pengalaman demi kemajuan pemerintahan dan pembangunan di kedua wilayah.
Wabup Suiasa juga memaparkan secara garis besar kondisi geografis Kabupaten Badung dengan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, selalu berdasarkan regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Dalam hal ini kedudukan kabupaten adalah daerah yang memiliki otonomi yang seluas-luasnya, sebagai wujud reformasi birokrasi yang sejalan berlakunya reformasi di Indonesia secara menyeluruh,” ujarnya.
“Dengan diberikan otonomi ini, Badung berhak mengatur pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah pusat juga wajib memberikan dana untuk daerah seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus,” imbuhnya.
Ditambahkan, bahwa Badung punya tiga potensi besar yang dikelola dengan baik, yaitu potensi pertanian, usaha ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata. Ketiganya ini saling berhubungan dan saling memberi perkuatan satu dengan lainnya.
Badung juga memiliki lima sektor pembangunan yang menjadi skala prioritas yaitu; pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; seni, adat, agama, tradisi dan budaya, pariwisata serta daya dukung infrastruktur. “Kelima bidang prioritas ini terangkum dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB),” jelasnya. *asa
Komentar