Koster Beber Capaian Program Kesehatan-Lingkungan
Diskusi Bersama Mendagri, Menkes, Gubernur Se-Jawa dan Bali
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Wayan Koster beberkan berbagai capaian serta terobosan program bidang kesehatan dan lingkungan di hadapan Menteri Kesehatan (Menkes) Nina Moeloek, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dan sejumlah Gubernur se-Jawa-Bali. Paparan itu disampaikan dalam diskusi peringatan Hari Malaria Sedunia bertajuk ‘Bebas Malaria Prestasi Bangsa’, yang digelar di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar Timur, Senin (13/5) pagi.
Kepala daerah yang hadir dalam diskusi di Desa Budaya Kertalangu, Senin pagi, adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan Wakil Gubernur DI Jogjakarta KGPAA Paku Alam X.
Gubernur Koster memaparkan, di bidang kesehatan, pihaknya terus membangun dan membenahi infrastruktur kesehatan hingga ke tingkat kecamatan. “Kami juga sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang standar pelayanan kesehatan di Provinsi Bali,” tandas Koster.
Sedangkan program terobosan di bidang lingkungan, Koster menyampaikan capaiannya mengurangi dampak sampah plastik lewat pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. “Komitmen kami dalam menjalankan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, salah satunya dengan membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai untuk menjaga alam Bali ini tetap bersih. Respons dan dampaknya luar biasa,” terang Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster menyebutkan, dari target pengurangan hingga 60 persen sampah plastik, namun nyatanya berdasarkan studi di lapangan, pemberlakuan Pergub 97/2018 ini mampu mengurangi sampah plastik di Bali hingga 80 persen.
Masih terkait sampah, Koster mengaku sedang menyiapkan Pergub untuk mengelola sampah dari hulu sampai ke hilir. “Sekarang saya lihat ada salah kelola dari penanganan sampah. Kita sekarang lebih sibuk menyiapkan TPA (tempat pembuangan akhir, Red), saya kira ini tidak mendidik masyarakat untuk mengolah sampah secara mandiri, dan berakibat biaya akan sangat tinggi,” katanya.
Untuk itu, ke depan pengolahan sampah akan dilakukan secara bertahap mulai dari rumah tangga, desa, hingga kabupaten, dan provinsi. “Sehingga volume sampah bisa berkurang di TPA. Peraturan ini kami terus godok dan nantinya akan kami sosialisasikan betul ke masyarakat,” tegas Koster yang notabene mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode (2004-2009. 2009-2014, 2014-2018).
Selain itu, Koster juga menegaskan akan menyiapkan kebijakan tentang perlin-dungan sumber-sumber air di Bali, seperti mata air, danau, dan sungai. “Tidak boleh ada polusi, tidak boleh ada yang buang sampah sembarangan. Sumber air harus terjaga, bersih, dan sehat. Di sekitarnya terjaga alamnya, pepohonannya. Ini penting, karena berdasarkan studi dengan menjaga sumber air saja, bisa meningkatkan angka harapan hidup penduduk di suatu wilayah,” terang Koster sembari menyebut sumber air yang tercemar, bisa memicu penyakit.
Di samping itu, masalah standarisasi bahan pangan juga menjadi sorotan Koster. Pasalnya, makanan sehat juga menjadi salah satu indikasi tingkat kesehatan. “Akan kami standarisasi semua, apalagi untuk kebutuhan pariwisata. Bahan pangan yang masuk ke hotel, misalnya, karena Bali ini sangat sensitif terhadap isu kesehatan,” jelasnya. “Jadi, skemanya akan kami ubah. Kita berangkat dari lingkungan yang sehat, makanan dan air yang sehat. Bukan dengan menambah rumah sakit.”
Sementara itu, Menkes Nina Moeloek mengapresiasi provinsi dan kabupaten/kota se-Bali yang sudah berada dalam wilayah zero malaria alias bebas dari wabah malaria. “Sekitar 40 persen penyakit itu disebabkan oleh lingkungan. Jika semua berperilaku baik, kita akan lebih mudah mengatasi penyakit. Tahun 2030, kita ditargetkan WHO untuk bebas malaria. Tanpa adanya komitmen, saya kira tidak akan bisa tercapai. Saya harapkan semua daerah bisa turut berkomitmen memberantas malaria ini,” harap Menkes.
Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut eliminasi malaria merupakan komitmen global. Berdasarkan data Kemenkes tahun 2018, sebanyak 285 kabupaten di Indonesia telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. “Pemerintah daerah yang berhasil harus mampu terus berupaya mempertahankan capaiannya tersebut, sehingga kasus malaria tidak ditemukan kembali,” tegas Tjahjo.
“Untuk daerah yang belum, saya ajak untuk mengikuti langkah-langkah konkret penanganan malaria yang sudah kita sosialisasikan, baik lewat Kemenkes maupun Kemendagri,” lanjut mantan Sekjen DPP PDIP ini.
Tjahjo mengimbau para Gubernur untuk terus memperhatikan program strategis pemerintah pusat, yang salah satunya mencakup penanganan malaria. “Kami di Kemendagri siap untuk mendukung dan memfasilitasi usaha penanganan malaria ini di tingkat daerah, tentunya bersama Kemenkes. Sebaliknya, pemerintah daerah juga wajib untuk mendukung program eliminasi malaria menyeluruh di Indonesia,” tutup Tjahjo.
Sementara, para Gubernur se-Jawa-Bali kemarin melakukan penandatanganan komitmen eliminasi malaria tingkat regional Jawa-Bali. Penandatanganan komitmen itu diikuti pemberian sertifikat eliminasi malaria kepada 11 Bupati yang tahun ini daerahnya berhasil mencapai status bebas malaria.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan pembacaan komitmen untuk eliminasi malaria oleh Gubernur se-Jawa-Bali yang dipimpin oleh Gubernur Koster. Komitmen itu meliputi pertama, mencapai eliminasi atau bebas malaria tingkat provinsi paling lambat tahun 2020. Kedua, membuat regulasi untuk penca-paian eliminasi dan pemeliharaan anggaran eliminasi malaria.
Ketiga, mengalokasikan anggaran untuk mempertahankan kegiatan daerah eliminasi malaria dalam rangka mencegah penyebaran malaria dan kesiapsiagaan masyarakat yang luar biasa, melalui APBD Provinsi dan sumber lain. Keempat, penguatan komitmen kepentingan untuk mencapai Linmas dan pemeliharaan bebas malaria meliputi survei malaria, penguatan diagnosa dini malaria, dan mengobati dengan tepat, penguatan dalam munculnya kasus baru malaria, serta penguatan jejaring kemitraan dalam rangka pencegahan malaria dan pengendalian faktor resiko. *
Kepala daerah yang hadir dalam diskusi di Desa Budaya Kertalangu, Senin pagi, adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan Wakil Gubernur DI Jogjakarta KGPAA Paku Alam X.
Gubernur Koster memaparkan, di bidang kesehatan, pihaknya terus membangun dan membenahi infrastruktur kesehatan hingga ke tingkat kecamatan. “Kami juga sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang standar pelayanan kesehatan di Provinsi Bali,” tandas Koster.
Sedangkan program terobosan di bidang lingkungan, Koster menyampaikan capaiannya mengurangi dampak sampah plastik lewat pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. “Komitmen kami dalam menjalankan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, salah satunya dengan membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai untuk menjaga alam Bali ini tetap bersih. Respons dan dampaknya luar biasa,” terang Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster menyebutkan, dari target pengurangan hingga 60 persen sampah plastik, namun nyatanya berdasarkan studi di lapangan, pemberlakuan Pergub 97/2018 ini mampu mengurangi sampah plastik di Bali hingga 80 persen.
Masih terkait sampah, Koster mengaku sedang menyiapkan Pergub untuk mengelola sampah dari hulu sampai ke hilir. “Sekarang saya lihat ada salah kelola dari penanganan sampah. Kita sekarang lebih sibuk menyiapkan TPA (tempat pembuangan akhir, Red), saya kira ini tidak mendidik masyarakat untuk mengolah sampah secara mandiri, dan berakibat biaya akan sangat tinggi,” katanya.
Untuk itu, ke depan pengolahan sampah akan dilakukan secara bertahap mulai dari rumah tangga, desa, hingga kabupaten, dan provinsi. “Sehingga volume sampah bisa berkurang di TPA. Peraturan ini kami terus godok dan nantinya akan kami sosialisasikan betul ke masyarakat,” tegas Koster yang notabene mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode (2004-2009. 2009-2014, 2014-2018).
Selain itu, Koster juga menegaskan akan menyiapkan kebijakan tentang perlin-dungan sumber-sumber air di Bali, seperti mata air, danau, dan sungai. “Tidak boleh ada polusi, tidak boleh ada yang buang sampah sembarangan. Sumber air harus terjaga, bersih, dan sehat. Di sekitarnya terjaga alamnya, pepohonannya. Ini penting, karena berdasarkan studi dengan menjaga sumber air saja, bisa meningkatkan angka harapan hidup penduduk di suatu wilayah,” terang Koster sembari menyebut sumber air yang tercemar, bisa memicu penyakit.
Di samping itu, masalah standarisasi bahan pangan juga menjadi sorotan Koster. Pasalnya, makanan sehat juga menjadi salah satu indikasi tingkat kesehatan. “Akan kami standarisasi semua, apalagi untuk kebutuhan pariwisata. Bahan pangan yang masuk ke hotel, misalnya, karena Bali ini sangat sensitif terhadap isu kesehatan,” jelasnya. “Jadi, skemanya akan kami ubah. Kita berangkat dari lingkungan yang sehat, makanan dan air yang sehat. Bukan dengan menambah rumah sakit.”
Sementara itu, Menkes Nina Moeloek mengapresiasi provinsi dan kabupaten/kota se-Bali yang sudah berada dalam wilayah zero malaria alias bebas dari wabah malaria. “Sekitar 40 persen penyakit itu disebabkan oleh lingkungan. Jika semua berperilaku baik, kita akan lebih mudah mengatasi penyakit. Tahun 2030, kita ditargetkan WHO untuk bebas malaria. Tanpa adanya komitmen, saya kira tidak akan bisa tercapai. Saya harapkan semua daerah bisa turut berkomitmen memberantas malaria ini,” harap Menkes.
Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut eliminasi malaria merupakan komitmen global. Berdasarkan data Kemenkes tahun 2018, sebanyak 285 kabupaten di Indonesia telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. “Pemerintah daerah yang berhasil harus mampu terus berupaya mempertahankan capaiannya tersebut, sehingga kasus malaria tidak ditemukan kembali,” tegas Tjahjo.
“Untuk daerah yang belum, saya ajak untuk mengikuti langkah-langkah konkret penanganan malaria yang sudah kita sosialisasikan, baik lewat Kemenkes maupun Kemendagri,” lanjut mantan Sekjen DPP PDIP ini.
Tjahjo mengimbau para Gubernur untuk terus memperhatikan program strategis pemerintah pusat, yang salah satunya mencakup penanganan malaria. “Kami di Kemendagri siap untuk mendukung dan memfasilitasi usaha penanganan malaria ini di tingkat daerah, tentunya bersama Kemenkes. Sebaliknya, pemerintah daerah juga wajib untuk mendukung program eliminasi malaria menyeluruh di Indonesia,” tutup Tjahjo.
Sementara, para Gubernur se-Jawa-Bali kemarin melakukan penandatanganan komitmen eliminasi malaria tingkat regional Jawa-Bali. Penandatanganan komitmen itu diikuti pemberian sertifikat eliminasi malaria kepada 11 Bupati yang tahun ini daerahnya berhasil mencapai status bebas malaria.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan pembacaan komitmen untuk eliminasi malaria oleh Gubernur se-Jawa-Bali yang dipimpin oleh Gubernur Koster. Komitmen itu meliputi pertama, mencapai eliminasi atau bebas malaria tingkat provinsi paling lambat tahun 2020. Kedua, membuat regulasi untuk penca-paian eliminasi dan pemeliharaan anggaran eliminasi malaria.
Ketiga, mengalokasikan anggaran untuk mempertahankan kegiatan daerah eliminasi malaria dalam rangka mencegah penyebaran malaria dan kesiapsiagaan masyarakat yang luar biasa, melalui APBD Provinsi dan sumber lain. Keempat, penguatan komitmen kepentingan untuk mencapai Linmas dan pemeliharaan bebas malaria meliputi survei malaria, penguatan diagnosa dini malaria, dan mengobati dengan tepat, penguatan dalam munculnya kasus baru malaria, serta penguatan jejaring kemitraan dalam rangka pencegahan malaria dan pengendalian faktor resiko. *
Komentar