Masyarakat Perlu Kritisi RUU Mikol

Adanya tarik ulur antara pemerintah dan DPR menyebabkan belum disahkannya rancangan undang-undang Minuman Beralkohol (RUU Mikol) sampai saat ini.

JAKARTA, NusaBali
Tarik ulur dalam pembahasan RUU tersebut akibat banyaknya kepentingan yang masuk sehingga molor.
Ketua  Ade Komarudin meminta masyarakat maupun kalangan pers agar mengkritisi RUU itu.
 
"Saya sempat menanyakan, kenapa RUU Mikol lama sekali selesai. Ternyata banyak kepentingan yang masuk sehingga tidak jadi-jadi. Silakan "teriaki itu" agar teman-teman yang menangani segera menyelesaikan," ujar Ade Komarudin, Minggu (29/5).
 
Tak hanya RUU Mikol, RUU Merek dan RUU Paten juga belum selesai karena disebabkan terbatasnya sumber daya manusia.
 
Itu, kata Ade, sebagai risiko dari pemilihan DPR RI secara langsung. Alhasil caleg yang baik dan berkualitas tidak terpilih. Padahal untuk membicarakan UU, seorang anggota DPR RI mesti memiliki pengetahuan yang cukup di bidangnya, banyak membaca buku dan sebagainya untuk referensi mereka. Ade pun, berharap pers dan masyarakat terus mendorong agar DPR RI produktif menghasilkan UU yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara.
 
Ade juga meminta agar masyarakat dan pers mengkritisi pembahasan APBN-P (Perubahan), agar tidak terjadi kesalahpahaman misalnya antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengaudit kinerja DPR RI.
 
“Apalagi secara teknis administratif, banyak anggota DPR RI yang tidak mengetahui bagaimana cara membuat laporan kunjungan kerja (Kunker) misalnya," kata pria yang biasa disapa Akom ini.
 
KPK, lanjut Akom, juga menghendaki agar DPR RI dalam merumuskan anggaran tidak terjebak kepada hal-hal yang salah dan merugikan DPR RI sendiri. “Minimal yang bermasalah itu berkurang, sehingga terus ada perbaikan bagi citra DPR RI yang sering "digebuki". Maka kami perlu proaktif, agar citra tidak terus terpuruk,” papar Ade.
 
Ade berharap  di masa yang akan datang tak ada isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi seperti mencuatnya berita tentang adanya Rapim DPR RI dengan kesekjenan DPR RI soal penambahan Komisi di DPR RI. "Karena itu saya ingin ada penguatan di DPR RI," imbuhnya. K22