Berulang, Kisruh DPT Terjadi Sejak Pemilu 1999
Anggota MPR RI dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi menyebutkan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah terjadi sejak penyelenggaraan Pemilu 1999 hingga saat ini.
JAKARTA, NusaBali
Kisruh DPT terjadi akibat mismanajemen kependudukan. Menurut Viva, persoalan itu bisa diatasi dengan single identity number. “Kalau kita sudah punya single identity number maka sebagian besar persoalan DPT akan selesai,” ujar ViVa Yoga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/3). Viva mengungkap, bahwa kisruh DPT yang terjadi belakangan ini bukan yang pertama kali. Kisruh DPT sudah terjadi sejak Pemilu 1999 hingga saat ini.
“Artinya, DPT merupakan masalah besar bagi pemerintah, siapapun yang berkuasa. Bayangkan sejak pemilu 1999 sampai pemilu 2019 ini, selalu ada masalah DPT. Misalnya dalam Pemilu 2014, PDIP mempersoalkan 10,8 juta DPT yang bermasalah,” jelasnya.
Bagi Viva Yoga, ada beberapa alasan mengapa DPT sangat penting untuk dipersoalkan. “Kita mempersoalkan DPT bukan dalam rangka mendelegitimasi pemilu dan bukan dalam rangka mencurigai kecurangan dan manipulasi data pemilu,” ucap Viva Yoga.
Sementara itu anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan polemik DPT yang terjadi belakangan ini bisa diatasi dengan transparansi. KPU sudah menyediakan data untuk divalidasi. “Di era reformasi ini semua sangat transparan. KPU menyediakan data untuk divalidasi. Tidak mungkin ada DPT ganda. Semua sudah ada datanya,” kata Bima Arya. *k22
“Artinya, DPT merupakan masalah besar bagi pemerintah, siapapun yang berkuasa. Bayangkan sejak pemilu 1999 sampai pemilu 2019 ini, selalu ada masalah DPT. Misalnya dalam Pemilu 2014, PDIP mempersoalkan 10,8 juta DPT yang bermasalah,” jelasnya.
Bagi Viva Yoga, ada beberapa alasan mengapa DPT sangat penting untuk dipersoalkan. “Kita mempersoalkan DPT bukan dalam rangka mendelegitimasi pemilu dan bukan dalam rangka mencurigai kecurangan dan manipulasi data pemilu,” ucap Viva Yoga.
Sementara itu anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan polemik DPT yang terjadi belakangan ini bisa diatasi dengan transparansi. KPU sudah menyediakan data untuk divalidasi. “Di era reformasi ini semua sangat transparan. KPU menyediakan data untuk divalidasi. Tidak mungkin ada DPT ganda. Semua sudah ada datanya,” kata Bima Arya. *k22
Komentar