Tag: Pemilu

MANGUPURA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal dengan mengatakan Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan.

JAKARTA, NusaBali - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menuturkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membuka babak baru demokrasi elektoral Indonesia. Dia menjelaskan, pemilu nasional yang meliputi pemilihan presiden, DPR, dan DPD akan tetap dilangsungkan serentak pada tahun 2029.

YOGYAKARTA, NusaBali - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal harus diikuti dengan reformasi partai politik. "Yang harus diperbaiki sekarang ini adalah cara partai membangun komunikasi politik. Reformasi partai harus dikerjakan, kalau enggak ya percuma," kata Arie saat ditemui di Kampus UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (2/7).

Kemendagri menyatakan putusan MK ini akan dipertimbangkan masuk ke proses revisi UU Pemilu, implementasinya harus dipelajari dengan sangat detail 

DENPASAR, NusaBali - Untuk mewujudkan ketersediaan arsip penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang autentik dan akuntabel, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penataan arsip dinamis.

Tantangan utama yang selama ini dihadapi Bawaslu, keterbatasan akses terhadap Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

DENPASAR, NusaBali - Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2025, Bawaslu Provinsi Bali menggelar upacara bendera di Sekretariat Bawaslu Bali, Jalan Moh Yamin, Niti Mandala Denpasar, Senin (2/6).

NEGARA, NusaBali - Di tengah penerapan sistem kerja kombinasi antara Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal dan hadir di tengah masyarakat.

SINGARAJA, NusaBali - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali dan Bawaslu Buleleng bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Buleleng menggagas Senam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Minggu (25/5).

OSO mengatakan sudah cukup banyak kader partai lain yang bergabung atau menyatakan keinginan untuk bergabung dengan Hanura

AMLAPURA, NusaBali - Ketua Komisi I DPRD Karangasem I Nengah Karyawan dibayarin utang niskala, berupa kaul. Kaul dimaksud agar lolos di Pemilu lalu lanjut konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan Kecamatan Abang. Terutama menyangkut peningkatan kualitas jalan dan bidang kesehatan.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada harus didasarkan pada refleksi menyeluruh terhadap pengalaman panjang penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak 1955.

DENPASAR, NusaBali  - Anggota Bawaslu/Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ketut Ariyani, merupakan figur perempuan yang telah lama melalang buana di dunia penyelenggara pemilu. Srikandi Bawaslu Bali ini akan mengisi sesi berbagi cerita dan pengalaman pada live Instagram Bawaslu RI.

MANGUPURA, NusaBali - Bawaslu Bali mendorong optimalisasi peran kehumasan di seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota, terutama dalam mengisi masa non tahapan Pemilu.

JAKARTA, NusaBali - Nama Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Bali-NTT-NTB, Gede Sumarjaya Linggih (Demer) muncul menjadi salah satu kandidat Ketua DPD I Golkar Bali.

JAKARTA, NusaBali - Politik uang masih saja terjadi dalam pelaksanaan ‘coblosan ulang’ calon kepala daerah di Indonesia. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mengemukakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah masih diwarnai berbagai persoalan, antara lain praktik politik uang dan lemahnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu.

JAKARTA, NusaBali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan proses revisi Undang-Undang (UU) Pemilu memiliki sejumlah prinsip yang harus menjadi landasan, salah satunya tidak boleh terlepas dari kesepakatan bersama terkait otonomi daerah.