Tag: KPU

Larangan incumbent atau petahana untuk memutasi pejabat di jajarannya itu diatur dalam UU Pilkada, Bawaslu juga sudah bersurat kepala seluruh kepala daerah.

Anggota Bawaslu Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, tinggal selangkah lagi naik ke kursi Komisioner KPU RI 2017-2022 dengan status pengganti antar waktu (PAW).

DPP PDIP membentuk tim hukum untuk hadapi berbagai framing mengarah fitnah, yang ditengarai sebagai gerakan sistematis hancurkan nama baik partai terkait kasus dugaan suap penetapan PAW caleg terpilih DPR RI Dapil Sumatra Selatan hingga menjerat Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, sebagai tersangka.

Semua kebijakan dan proses pemilu harus dilaksanakan mengacu dan patuh kepada perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku

Anggota Divisi Hukum dan Data Bawaslu Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dipastikan akan menjadi Komisioner KPU RI 2017-2022 dengan status Pengganti Antar Waktu (PAW), menggantikan Wahyu Setiawan yang ditangkap KPK karena kasus dugaan suap.

Anggota Bawaslu Bali, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, berhak naik menjadi Komisioner KPU RI 2017-2022, untuk menggantikan Wahyu Setiawan yang ditangkap KPK akibat kasus dugaan suap, Rabu (8/1) siang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar simulasi rekapitulasi menggunakan sistem OCR dan OMR guna memilih sistem yang tepat untuk diaplikasikan pada rekapitulasi elektronik atau e-Rekap di pemilihan umum (Pemilu).

Bawaslu Jembrana belakangan ini mengebut proses seleksi calon Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada Jembrana 2020.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memaparkan hasil pengawasannya selama pemilu 2019.

Perkemahan Bhakti Pramuka ini merupakan langkah awal persiapan Bawaslu RI membentuk Saka Adyasta Bawaslu RI.

Direktorat Intelkam Polda Bali menggelar tatap muka dengan KPU dan Bawaslu di Hotel Aston Denpasar, Kamis (12/12).

Kritik dari elemen masyarakat, termasuk dari Bali Corruption Watch (BCW), terhadap terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang tidak melarang mantan koruptor maju tarung ke Pilkada 2020, membuat awak KPU RI dan jajarannya mikir.

KPU RI sempat me-warning caleg terpilih hasil Pileg 2019 yang tidak menyerahkan LHKPN bisa tidak dilantik sebagai anggota legislatif.

Bali Corruption Watch (BCW) mendesak partai politik supaya tidak memasang kader yang mantan koruptor sebagai calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah dalam Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali.

Pemunculan larangan eks koruptor untuk maju di pilkada dan pileg akan memakan energi karena tak ada respons dari DPR dan pemerintah.

Kendati masih mengakomodasi eks koruptor, KPU menambahkan satu pasal dalam PKPU yang mengimbau parpol mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi mengatakan pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu serentak nasional dengan daerah merupakan pilihan yang lebih manusiawi bagi pemilih.

Bawaslu melakukan cegah dini terhadap potensi pelanggaran dalam Pilkada serentak Tahun 2020 melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Justru yang harus dievaluasi adalah cara parpol memberi dukungan terhadap calon yang diusung, sebab tak jarang calon harus membayar agar diusung parpol.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendata jumlah anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020.