AHY Gelar Pidato Politik Perdana
Soroti Pemilu Serentak, Minta Presiden Terpilih Kaji Ulang
JAKARTA, NusaBali
Pasca mendapatkan mandat untuk memimpin pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gelar pidato politik pertamanya, Jumat (1/3) malam. Salah satu yang disorot AHY dalam pidatonya, yakni sistem Pemilu 2019 serentak. AHY merekomendasikan presiden terpilih pada pilpres nanti mengkaji ulang sistem kepartaian dan demokrasi di Indonesia.
"Demokrat juga mencermati beberapa isu penting yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isu pertama, dalam konteks kehidupan berdemokrasi, kita perlu menyoroti pemilihan presiden yang dilakukan secara serentak dengan pemilihan legislatif," ujar AHY dalam pidatonya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, semalam.
AHY melanjutkan, akibat sistem pemilu serentak, hanya partai pengusung utama capres yang paling berpotensi mendapatkan efek elektoral terbesar. Menurutnya, jika terus berlanjut, sistem ini akan mengakhiri sistem multipartai di masa depan. "Dan menyisakan hanya dua partai besar, seperti di Amerika Serikat. Kami berpendapat, Indonesia belum siap dan belum tentu cocok mengadopsi sistem kepartaian model Amerika Serikat tersebut. Partai Demokrat berpandangan bahwa sistem multipartai merupakan pilihan yang paling rasional, dihadapkan pada kemajemukan dan latar belakang historis bangsa ini," katanya. Untuk itu, AHY meminta agar sistem pemilu dan demokrasi kembali dibahas pasca-Pemilu 2019. "Melakukan dialog untuk membangun konsensus nasional tentang sistem politik apa yang paling cocok bagi bangsa kita di masa mendatang. Kepada presiden mendatang, Partai Demokrat merekomendasikan untuk mengkaji kembali sistem kepartaian dalam kehidupan berdemokrasi kita," tuturnya.
Dalam pidatonya semalam, AHY juga meminta presiden terpilih nanti bisa menjalankan program prorakyat era Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, pemerintah harus total membantu masyarakat miskin. "Khusus untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu, presiden mendatang disarankan menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin. Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan program-program prorakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apa pun namanya," kata AHY dilansir detik.com.
AHY menguraikan program prorakyat era SBY antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Bantuan Langsung Sementara (BLSM), BPJS, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bidikmisi, LPDP, Beasiswa Santri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Program-program tersebut harus diteruskan oleh presiden mendatang. "Serta penyaluran subsidi secara tepat sasaran, seperti subsidi BBM, listrik,dan pupuk," kata Putra sulung SBY ini.
AHY juga menyoroti ekonomi RI. Dia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 6 persen yang merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi RI juga bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. *
"Demokrat juga mencermati beberapa isu penting yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isu pertama, dalam konteks kehidupan berdemokrasi, kita perlu menyoroti pemilihan presiden yang dilakukan secara serentak dengan pemilihan legislatif," ujar AHY dalam pidatonya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, semalam.
AHY melanjutkan, akibat sistem pemilu serentak, hanya partai pengusung utama capres yang paling berpotensi mendapatkan efek elektoral terbesar. Menurutnya, jika terus berlanjut, sistem ini akan mengakhiri sistem multipartai di masa depan. "Dan menyisakan hanya dua partai besar, seperti di Amerika Serikat. Kami berpendapat, Indonesia belum siap dan belum tentu cocok mengadopsi sistem kepartaian model Amerika Serikat tersebut. Partai Demokrat berpandangan bahwa sistem multipartai merupakan pilihan yang paling rasional, dihadapkan pada kemajemukan dan latar belakang historis bangsa ini," katanya. Untuk itu, AHY meminta agar sistem pemilu dan demokrasi kembali dibahas pasca-Pemilu 2019. "Melakukan dialog untuk membangun konsensus nasional tentang sistem politik apa yang paling cocok bagi bangsa kita di masa mendatang. Kepada presiden mendatang, Partai Demokrat merekomendasikan untuk mengkaji kembali sistem kepartaian dalam kehidupan berdemokrasi kita," tuturnya.
Dalam pidatonya semalam, AHY juga meminta presiden terpilih nanti bisa menjalankan program prorakyat era Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, pemerintah harus total membantu masyarakat miskin. "Khusus untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu, presiden mendatang disarankan menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin. Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan program-program prorakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apa pun namanya," kata AHY dilansir detik.com.
AHY menguraikan program prorakyat era SBY antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Bantuan Langsung Sementara (BLSM), BPJS, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bidikmisi, LPDP, Beasiswa Santri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Program-program tersebut harus diteruskan oleh presiden mendatang. "Serta penyaluran subsidi secara tepat sasaran, seperti subsidi BBM, listrik,dan pupuk," kata Putra sulung SBY ini.
AHY juga menyoroti ekonomi RI. Dia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 6 persen yang merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi RI juga bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. *
Komentar