nusabali

Tolak Rangkap Jabatan dan Main Potong

  • www.nusabali.com-tolak-rangkap-jabatan-dan-main-potong

Dukungan terhadap langkah perlawanan I Gusti Putu Wijaya cs, yang diberangus dari kepengurusan DPD I Golkar Bali karena tidak sejalan dengan Plt Ketua DPD I Glkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, semakin meluas.

Gerakan Wijaya cs Dapat Dukungan Golkar Denpasar

DENPASAR, NusaBali
Setelah para sesepuh partai, kini giliran Golkar Denpasar yang nyatakan mendukung upaya IGP Wijaya cs lakukan perlawanan lewat jalur Mahkamah Partai. Intinya, mereka tolak adanya rangkap jabatan dan jurus main potong di DPD I Golkar Bali.

Adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD II Golkar Denpasar, AA Gde Agung Ariawan, yang menyatakan dukungan terhadap IGP Wijaya cs itu kepada NusaBali di Denpasar, Jumat (8/2). Gung Ariawan menyatakan prihatin dengan pelengseran sejumlah kader senior dari kepengurusan DPD I Golkar Bali, seperti IGP Wijaya, I Wayan Subawa, AA Ngurah Rai Wiranata, I Made Dedung Suardana, dan I Gede Kintawali.

Menurut Gung Ariawan, Plt Ketua DPD I Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih alias Demer menggunakan cara-cara arogan dalam berorganisasi. Reshuffle reshuffle terhadap Wijaya cs hanya berselang 2 bulan jelang coblosn Pileg 2019 ini bisa melahirkan gerakan yang tidak bersimpati dan sikap tak percaya terhadap pemimpinnya. Sebab, cara-cara ini tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan partai.

”Harusnya, kalau ada pergantian pengurus, dilakukan dengan cara-cara beretika, santun, dan tidak main potong. Sekarang ini kan main potong jadinya. Saya sebagai kader Golkar di Denpasar menolak cara-cara kayak begini,” sesal Gung Ariawan.

Gung Ariawan menyebutkan, di satu sisi, terjadi pelengseran terhadap Wijaya cs secara sewenang-wenang. Tapi, di sisi lain terjadi rangkap jabatan yang sengaja dibiarkan dalam kepengurusan Demer. Misalnya, Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Golkar Bali yang dialihkan dari Wijaya kepada Made Dauh Wijana. Padahal, Dauh Wijaya masih menjabat Ketua DPD II Golkar Gianyar.

“Di satu sisi ada yang dilengserkan, tapi di sisi lain ada yang diberikan rangkap jabatan. Bagaimana partai kita mau besar, kalau begini caranya? Kasi orang lain-lah, supaya tidak rangkap jabatan. Jadinya, partai kita akan semakin kecil kalau begini terus-terusan,” tegas politisi Golkar asal Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan ini.

Karena itu, Gung Ariawan menyatakan sangat mendukung langkah Wijaya cs lakukan perlawanan lewat jalur Mahkapah Partai Golkar, supaya ada penyelesaian dengan cara-cara organisasi, sesuai mekanisme dan aturan. “Ya, apalah namanya, selesaikan dengan duduk bersama, bukan main potong. Selesaikan dengan beretika, supaya partai kita tidak makin keropos,” kata Gung Ariawan.

Menurut Gung Ariawan, kepemimpinan Wijaya di bidang organisasi DPD I Golkar Bali termasuk berprestasi. Di bawah Wijaya selaku Ketua Bidang Organisasi dan Daerah serta Ketut Susikerta sebagai Ketua DPD I Golkar Bali, lahir penghargaan sebagai DPD I Golkar Provinsi yang melakukan penataan organisasi terbaik se-Indonesia.

“Itu penghargaan dari DPP Golkar lho.DPD I Golkar Bali mendapatkan peng-hargaan karena menjadi DPD I Golkar Provinsi yang terbaik dalam menata organisasi. Ketika verifikasi parpol pun, DPD I Golkar Bali terbaik secara nasional. Maka, saya katakan jangan main potong,” pinta Gung Ariawan.

Sehari sebelumnya, Kamis (7/2), dua sesepuh Golkar juga dukung langkah perlawanan Wijaya cs ke jalur Mahkamah Partai, yakni I Gusti Made Perasu (mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar 1987-1999 yang kini anggota Dewan Pertimbangan Golkar Bali) dan I Gusti Ketut Anom (mantan anggota Fraksi Golkar DPRD Denpasar tiga kali periode yang sempat jadi Sekretaris Dewan Pertimbangan Golkar Bali era Ketua DPD I Golkar Tjokorda Gede Budi Suryawan alias CBS).

IGM Perasu mengatakan, sebagai orangtua di Golkar, dirinya prihatin dengan kisruh internal partai jelang Pileg 2019 ini. Yang miris, ricuh kali ini justru dipicu oleh manuver Demer. “Banyak kader yang dicopot dari kepengurusan dan diganti tanpa prosedur yang benar. Saya prihatin dengan situasi ini," ujar Perasu.

Perasu pun meminta Demer mulatsarira. Demer diingatkan lebih fokus meng-hadapi tarung Pileg/Pilpres, 17 April 2019, dengan kepengurusan yang lama. "Saya imbau Demer jangan membuat ricuh. Pileg/Pilpres sudah dekat, jangankan bikin masalah tambah runyam. Ciptakanlah kondisi bagus agar menarik pemilih dan Golkar bisa capai target 3 kursi DPR RI Dapil Bali," tegas Perasu, yang sudah bergabung di Golkar sejak awal berdirinya tahun 1971.

Sedangkan I Gusti Ketut Anom mengingatkan, selama ini penyelesaian masalah di internal Golkar selalau dilakukan secara kekeluargaan, dengan pendekatan-pendekatan organisasi yang solid. "Saya tidak pernah melihat situasi dan cara-cara seperti sekarang ini,” sesal IGK Anom.

“Saya ikuti di media NusaBali, SK DPP Golkar Nomor 362 itu jelas mandatnya supaya Demer melaksanakan Musdalub (Musyawarah Daerah Luar Biasa). Tapi, kalau memang tidak Musdalub, ya jangan dulu melakukan reshuffle kepengurusan DPD I Golkar. Jangan buat situasi internal tidak solid. Teman-teman yang sekarang sedang nyaleg jangan dibebani dengan situasi kisruh. Justru tambah beban mereka," lanjutnya.

Sementara itu, anggota Korwil Bali DPP Golkar yang selama ini menjadi loyalis Demer, Dewa Made Widiyasa Nida, meminta kader Beringin tidak lagi memasalahkan reshuffle kepengurusan DPD I Golkar Bali. Menurut Dewa Nida, lebih baik melaksanakan kerja-kerja partai menghadapi Pileg 2019.

“Jangan berpolemik di media lagi. Laksanakan kerja-kerja partai saja. Kasihan caleg-caleg yang susah berjuang untuk pemenangan Pileg 2019, terganggu mereka,” ujar politisi Golkar asal Desa Akah, Kecamatan Klungkung ini kepada NusaBali, Jumat kemarin.

Dewa Nida mengingatkan, dalam setiap penyegaran kepengurusan partai, pastinya ada yang tidak puas. “Dulu di era Pak Sudikerta dan Pak Wijaya kan banyak yang dilengserkan dari jabatan. Saya juga dipecat dari Ketua DPD II Golkar Klungkung, tetapi saya tidak protes. Terus, kader lain banyak yang dilengserkan, seperti Dewa Ayu Sri Wigunawati dan Dewa Ngakan Rai Budiasa. Mereka tidak protes, karena itu keputusan DPP Gokar. Ini sekarang juga keputusan DPP,” ujar mantan Ketua DPD II Golkar Klungkung ini. *nat

loading...

Komentar