DPD Demokrat Diterpa Isu Musdalub

DENPASAR, NusaBali
Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta, diterpa isu Musyawarah Luar Bia-sa (Musdalub). Made Mudarta dituntut lengser, karena mesin partai di bawah kepemimpinannya dianggap tidak jalan.

Awalnya, isu Musdalub Demokrat Bali ini beredar di kalangan DPC Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali. Namun, isu Musdalub ini terus berkembang. Bahkan, Wakil Sekjen DPP Demokrat, Putu Supadma Rudana, dengan gamblang menyatakan isu Musdalub ini bukan sekadar isapan jempol. Pasalnya, Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melakukan evaluasi dan mengamati gerakan mesin partai di daerah.

“Ya, termasuk mesin partai di Bali di nilai pusat tidak maksimal. Ada survei yang membuktikan, sehingg muncul sinyal evaluasi terhadap kepemimpinan Partai Demokrat di Bali (Made Mudarta, Red),” tandas Supadma Rudana di Denpasar, Senin (14/1).   

Menurut Supadma, mesin partai yang mengendor di bawah kepemimpinan Mudarta bisa dievaluasi dengan pergantian nakhoda DPD Demokrat Bali. Intinya, bisa ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat Bali untuk menggantikan Mudarta.

”Kalau tidak maksimal, bisa dievaluasi dengan pengisian Pelaksana Tugas. Ini merupakan penilaian DPP Demokrat di bawah pimpinan Ketua Umum Pak SBY, bukan penilaian Supadma Rudana pribadi. Kita tahu kan ini musim Pileg/Pilpres 2019. Maka, mesin partai di daerah harus maksimal pergerakannya dengan seorang nakhoda,” tegas politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar yang juga anggota Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Bali ini.

Supadma menyebutkan, dalam survei, mesin Partai Demokrat di Bali kondisinya keropos, karena kurang inovasi. “Ini ada survei, punya alasan-alasan. Ketua Umum DPP Demokrat Pak SBY sudah mempertimbangkannya. Kalau nanti ada Plt Ketua DPD Demokrat, siapa yang akan ditunjuk, itu ketua umum punya kewenangan. Kami sebagai Korwil Bali DPP Demokrat punya tugas mengingatkan jajaran DPD Demokrat Bali,” papar Supadma yang kini duduk di Komisi X DPR RI.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta mengatakan, dalam rapat dengan DPP Demokrat di Jakarta beberapa waktu lalu memang ada paparan soal hasil survei dari Roda Tiga Consulting (RTC), lembaga survei pimpinan tokoh Demokrat, Andi Alfian Malarangeng. Menurut Mudarta, survei RTC itu untuk seluruh provinsi di Indonesia.

“Kalau Bali dinilai kurang maksimal, kami siap dijewer. Kami menilai apa yang disampaikan Pak Supadma selaku Wasekjen DPP Demokrat, tidak salah. Baguslah kalau disampaikan terbuka dan kritis, bahwa mesin partai kurang maksimal, kurang digenjot atau lemah. Ketimbang dalam survei itu mesin partai dikatakan bagus- bagus, caleg-caleg surveinya baik, menurut kami itu bumerang dan membuat tidak bangkit bekerja,” beber Mudarta saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Senin kemarin.

Namun, kata Mudarta, untuk menggelar Musdalub dan pergantian Ketua DPD Demokrat, tidaklah mudah. Harus ada alasan-alasan mendasar. Misalnya, Ketua DPD Demokrat kena kasus pidana, seperti korupsi. “Jadi, harus ada alasan kuat penunjukan Plt. Kami siap dijewer, tapi Musdalub dan Plt itu tidak mudah,” tandas politisi asal Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Jembrana yang sudah dua periode jadi Ketua DPD Demokrat Bali ini.

Mudarta sendiri kemarin sore langsung menggelar jumpa pers di Kantor DPD Demokrat Bali, Jalan Ir Juanda Niti Mandala Denpasar, terkait isu Musdalub dan penunjukan Plt tersebut. Dalam jumpa pers tersebut, Mudarta didampingi Ketua I Bidang Internal DPD Demokrat Bali I Nengah Pringgo, Ketua BPOKK DPD Demokrat Bali I Ketut Ridet, dan Ketua Bappilu DPD Demokrat Bali Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles.

Menurut Mudarta, isu Musdalub dan Plt adalah fenomena musim Pileg 2019. “Ya, hari ini kita rapatkan semua jajaran dan kami akan komunikasi dengan Pak Supadma Rudana,” tandas Mudarta.

Mudarta mengaku akan kumpulkan jajaran pengurus DPD Demokrat Bali, dengan mengundang caleg Demokrat semua level: baik kursi DPR RI Dapil Bali, DPRD Probinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Bali. “Kami akan undang juga Pak Supadma. Mungkin selama ini ketika kita ada rapat dengan DPD Demokrat dan DPC Demokrat Kabupaten/Kota, Pak Supadma sedang ada kegiatan dengan Pak SBY dan Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY). Nanti kami akan undang beliau,” ujar ketua partai yang tak pernah maju tarung ke Pileg ini.

Isu Musdalub Demokrat Bali itu sendiri sekadar memperpanjang daftar kisruh parpol di Bali jelang Pileg 2019. Sebulan lalu, juga muncul gonjang-ganjing Musdalub Golkar Bali, untuk menggantikan Ketut Sudikerta sebagai Ketua DPD I Golkar Bali secara definitif.

Ketut Sudikerta dicopot DPP Golkar dari jabatan Ketua DPD I Golkar Bali, karena mantan Wakil Gubernur Bali 2013-2018 ini terseret sebagai tersangka kasus dugaan penipiun jual beli tanah senilai Rp 150 miliar. DPP Golkar kemudian tunjuk Gede Sumarjaya Linggih alias Demer sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Bali. Pasca penunjukan Demer, selutuh DPD II Golkar Kabupaten/Kota se-Bali mengingingan Musdalub, kecuali Gianyar. *nat