Bawaslu- PHDI Larang Ogoh-ogoh Berbau Politik
Nyepi di Masa Kampanye Pemilu 2019
DENPASAR, NusaBali
Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Bali dan PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Provinsi Bali bakal awasi pembuatan ogoh-ogoh yang berbau atau berkontens politik. Hal ini untuk menghindari pelanggaran kampanye dan satu sisi melanggar kegiatan keagamaan. Bawaslu Bali akan melakukan pencegahan sejak dini dengan turun ke banjar- banjar supaya tidak ada pembuatan ogoh-ogoh berkontens politik saat Hari Raya Nyepi, Maret 2019 nanti.
Anggota Komisioner Bawaslu Bali Divisi Hukum, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi di sela-sela menghadiri pidato akhir tahun Gubernur Bali Wayan Koster, di Gedung Ksiaarnawa Taman Budaya Denpasar, Senin (31/12) siang mengatakan Bawaslu Bali bakal melakukan pencegahan sejak awal. “Kami akan melakukan pencegahan sejak awal supaya tidak sampai ada pembuatan ogoh-ogoh untuk pengrupukan (pacaruan sehari sebelum Nyepi) berkonten politik. Karena ini bisa memancing situasi tidak kondusif,” ujar Raka Sandhi.
Selain itu menurut Raka Sandhi ogoh-ogoh berkonten politik atau menyerempet pemilu malah merupakan pelanggaran kampanye. “Dulu memang pernah ada, tetapi kita bisa cegah. Nah kami akan lakukan pencegahan dengan turun ke banjar- banjar melibatkan infrastruktur Bawaslu dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,” ujar Raka Sandhi.
Kata dia Bawaslu lebih cepat mencegah, ketimbang melakukan ‘eksekusi’ ketika ogoh-ogoh sudah jadi. “Kita mengutamakan pencegahan jangan sampai terjadi pelanggaran kampanye pemilu akibat kontens ogoh-ogoh yang melanggar, terlepas dari pembuatannya itu sebagai produk seni. Tetapi tentu dari pelanggaran kampanye di tempat ibadah harus kita awasi, termasuk pembuatan ogoh-ogoh,” tegas mantan Ketua KPU Bali periode 2013-2018 ini.
Dalam waktu dekat ini Bawaslu Bali akan melakukan rapat koordinasi dengan KPU Bali, PHDI Bali dan MUDP Bali supaya bisa dilaksanakan pencegahan bersama-sama. Karena ini menyangkut pengawasan seluruh Bali. Nanti bisa diterbitkan imbauan sejak awal oleh PHDI. “Kan kewenangan untuk kegiatan keagamaan ini di PHDI, dan kegiatan adatnya di Majelis Utama Desa Pakraman,” tegas alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta ini.
Sementara Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana secara terpisah mengatakan dalam prosesi pengarakan atau pembuatan ogoh-ogoh memang berbeda konteks dengan pelaksanaan pemilu. “Sebenarnya ogoh-ogoh dan pemilu beda program dan konteks. Namun tidak dipungkiri ogoh-ogoh dengan konten figur politik bisa saja terjadi. Dalam pemilu sebagai pesta demokrasi kami akan imbau supaya jangan sampai ada membuat ogoh-ogoh berup figur yang bisa menimbulkan konflik,” tegas Sudiana.
Kata dia tema-tema yang dibuat nanti harus bertema keagamaan. Bukan simbol-simbol aneh, apalagi yang menyinggung pihak-pihak lain. “Teman-teman di sekaa teruna kami harapkan berkreasi seni dengan membuat wujud ogoh-ogoh bertema keagamaan. Mari kita jaga bersama-sama pelaksanaan pesta demokrasi berjalan damai, kegiataaan keagamaan berjalan dengan hening dan situasi Bali aman dan kondusif,” tegasnya.
Sementara Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan secara terpisah tegaskan KPU Bali sebagai penyelenggara pemilu akan koordinasikan dengan Bawaslu Bali dan stakeholder terkait untuk masalah suasana pemilu yang berhimpitan dengan kegiatan Perayaan Nyepi dimana ada pawai ogoh-ogoh. “Kita tentunya akan komunikasikan dan koordinasikan dengan Bawaslu Bali, PHDI dan MUDP,” pungkasnya Lidartawan. *nat
Anggota Komisioner Bawaslu Bali Divisi Hukum, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi di sela-sela menghadiri pidato akhir tahun Gubernur Bali Wayan Koster, di Gedung Ksiaarnawa Taman Budaya Denpasar, Senin (31/12) siang mengatakan Bawaslu Bali bakal melakukan pencegahan sejak awal. “Kami akan melakukan pencegahan sejak awal supaya tidak sampai ada pembuatan ogoh-ogoh untuk pengrupukan (pacaruan sehari sebelum Nyepi) berkonten politik. Karena ini bisa memancing situasi tidak kondusif,” ujar Raka Sandhi.
Selain itu menurut Raka Sandhi ogoh-ogoh berkonten politik atau menyerempet pemilu malah merupakan pelanggaran kampanye. “Dulu memang pernah ada, tetapi kita bisa cegah. Nah kami akan lakukan pencegahan dengan turun ke banjar- banjar melibatkan infrastruktur Bawaslu dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,” ujar Raka Sandhi.
Kata dia Bawaslu lebih cepat mencegah, ketimbang melakukan ‘eksekusi’ ketika ogoh-ogoh sudah jadi. “Kita mengutamakan pencegahan jangan sampai terjadi pelanggaran kampanye pemilu akibat kontens ogoh-ogoh yang melanggar, terlepas dari pembuatannya itu sebagai produk seni. Tetapi tentu dari pelanggaran kampanye di tempat ibadah harus kita awasi, termasuk pembuatan ogoh-ogoh,” tegas mantan Ketua KPU Bali periode 2013-2018 ini.
Dalam waktu dekat ini Bawaslu Bali akan melakukan rapat koordinasi dengan KPU Bali, PHDI Bali dan MUDP Bali supaya bisa dilaksanakan pencegahan bersama-sama. Karena ini menyangkut pengawasan seluruh Bali. Nanti bisa diterbitkan imbauan sejak awal oleh PHDI. “Kan kewenangan untuk kegiatan keagamaan ini di PHDI, dan kegiatan adatnya di Majelis Utama Desa Pakraman,” tegas alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta ini.
Sementara Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana secara terpisah mengatakan dalam prosesi pengarakan atau pembuatan ogoh-ogoh memang berbeda konteks dengan pelaksanaan pemilu. “Sebenarnya ogoh-ogoh dan pemilu beda program dan konteks. Namun tidak dipungkiri ogoh-ogoh dengan konten figur politik bisa saja terjadi. Dalam pemilu sebagai pesta demokrasi kami akan imbau supaya jangan sampai ada membuat ogoh-ogoh berup figur yang bisa menimbulkan konflik,” tegas Sudiana.
Kata dia tema-tema yang dibuat nanti harus bertema keagamaan. Bukan simbol-simbol aneh, apalagi yang menyinggung pihak-pihak lain. “Teman-teman di sekaa teruna kami harapkan berkreasi seni dengan membuat wujud ogoh-ogoh bertema keagamaan. Mari kita jaga bersama-sama pelaksanaan pesta demokrasi berjalan damai, kegiataaan keagamaan berjalan dengan hening dan situasi Bali aman dan kondusif,” tegasnya.
Sementara Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan secara terpisah tegaskan KPU Bali sebagai penyelenggara pemilu akan koordinasikan dengan Bawaslu Bali dan stakeholder terkait untuk masalah suasana pemilu yang berhimpitan dengan kegiatan Perayaan Nyepi dimana ada pawai ogoh-ogoh. “Kita tentunya akan komunikasikan dan koordinasikan dengan Bawaslu Bali, PHDI dan MUDP,” pungkasnya Lidartawan. *nat
Komentar