Pemprov Kembali Teriak Minta Relokasi LP Kerobokan

DENPASAR, NusaBali

Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, minta Kementerian Hukum dam HAM (Kemenkum HAM) mau pindahkan LP Kerobokan ke tempat yang lebih representatif. Selain sudah jauh melebihi pakasitas, LP Kerobokan juga berada di kawasan wisata yang rawan kemacetan.

Wagub Sudikerta menegaskan, Pemprov Bali sudah sempat menawarkan kepada Kemenkum HAM untuk relokasi LP Kerobokan ke lahan milik pemerintah provinsi Bali di kawasan TPA Suwung, Denpasar Selatan. "Tapi, saya belum tahu tindak lanjut relokasi LP Kerobokan seperti apa? Sebelumnya, relokasi sudah sempat diwacanakan jajaran Kemenkum HAM," tandas Sudikerta seusai acara sosialisasi Galeri Pos di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat (22/4).

Sudikerta juga mengimbau pengelola LP Kerobokan agar serius menjalankan kewajibannya, terutama memperhatikan keamanan seperti lolosnya senjata tajam dan barang terlarang lainnya masuk ke dalam Lapas. Menurut Sudikerta, kunci pengelolaan LP terletak pada moral, etika, ketulusan, dan keikhlasan.

"Jangan diberi kesempatan membawa senjata tajam dan barang terlarang lainnya ke dalam Lapas. Selain itu, pembinaan kepada para penghuni Lapas juga penting, sehingga setelah keluar nanti, mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bukan malah lebih buruk," lanjut Wagub yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.

Sudikerta sendiri menyatakan prihatin atas kasus kerusuhan yang kembali meledak di LP Kerobokan, Kamis malam. Pasalnya, insiden ini sangat mempengaruhi citra pariwisata Bali sebagai tempat wisata yang aman. Sudikerta pun menyayangkan pihak petinggi ormas yang sebelumnya telah menandatangani kesepakatan damai, namun kenyataan masih ada gesekan-gesekan yang diduga dipicu balas dendam atas bentrok sebelumnya, 17 Desember 2015. 

"Ini artinya mereka belum memahami apa yang telah ditandatangani. Mereka belum mampu mengendalikan diri. Karena itu, yang sadar ayo kita saling menyadarkan. Mari kita jaga Bali dan kendalikan diri mewujudkan kemajuan Bali," pinta politisi asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.

Sebelumnya, Gubernur Bali Made Pastika sudah sempat mengusulkan agar LP Kerobokan dipindahkan ke kawasan TPA Suwung. Usulan itu disampaikan Gubernur Pastika saat menerima audiensi Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM, I Wayan Kusmiantha Dusak, di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, 28 Desember 2015 lalu.

Versi Pastika, kawasan TPA Suwung pas untuk relokasi LP Kerobokan, karena selain lahannya cukup luas, juga jauh dari permukiman penduduk. Menurut Pastika, di TPA Suwung terdapat lahan seluas 30 hektare milik Kementerian Kehutanan yang dipinjamkan kepada Provinsi Bali untuk TPA. Dari lahan seluas itu, masih terdapat sisa yang memungkinkan digunakan untuk membangun LP dengan kapasitas lebih besar dan mampu menampung 1.500-2.000 warga binaan, serta dilengkapi peralatan modern untuk pengamanan.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Dapil Bali, Putu Sudiartana, Sudiartana sepakat dengan Pemprov Bali bahwa sudah saatnya LP Kerobokan direlokasi ke tempat lain. Maka, Pemprov Bali dan Kemenkum HAM harus duduk bersama lagi untuk menangani masalah relokasi ini. 

"Jangan hanya obral janji saja, tapi harus direalisasikan agar masyarakat Bali tidak menjadi korban. Apalagi, sudah ada tempat di TPA Suwung untuk relokasi LP Kerobokan," ujar Sudiartana kepada NusaBali di Jakarta, Jumat kemarin.

Bukan hanya itu, Sudiartana juga meminta Kepala LP Kerobokan agar dicopot dari janbatannya, sebagai bentuk sanksi atas ledakan kerusuhan Kamis malam. Sudiartana menyebutkan, kerusuhan di LP Kerobokan yang kembali meledak ini bukan hanya berdampak situasi dan kondisi internal Lapas, tapi berimplikasi terhadap Bali secara keseluruhan.

"Terjadinya kerusuhan di LP Kerobokan menandakan Kalapas tidak mampu. Copot saja Kalapas Kerobokan, karena bekerja tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pencopotan ini sebagai konsekuensi memegang jabatan publik," ujar Sudiartana kepada NusaBali di Jakarta, Jumat kemarin.

Sudiartana mengingatkan, seharusnya rusuh di LP Kerobokan tidak perlu terjadi bila ada komunikasi yang baik antara petugas Lapas dengan warga binaan. Petugas Lapas harus memberi penjelasan terlebih dulu sebelum 11 tersangka bentrok ormas di Jalan Teuku Umur Barat Denpasar, 17 Desember 2015 lalu, dititipkan penahanannya ke LP Kerobokan. Sebaliknya, petugas termasuk Kepala LP (Kalapas) Kerobokan, Slkamet Prihantara, juga perlu mendengarkan warga binaan. 

Bila para napi menolak kedatangan 11 tersangka bentrok ormas, menurut Sudiartana, seharusnya sapirasi mereka didengar. "Jika mereka tidak didengar, akibatnya jadi bomerang bagi LP Kerobokani. Sebab, LP Kerobokan sudah penuh sesak dan mengakibatkan warga binaan frustasi. Mereka pun mudah emosi," tandas politisi Demokrat asal Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Badung ini. 

Kepala LP Kerobokan saat ini, Slamet Prihantara alias Pak Toro, baru beberapa bulan memimpin Lapas Kelas II A tersebut. Dia menggantikan Sunarto Bondan, yang sebelumnya dicopot akibat bentrtokan maut antar ormas di LP Kerobokan, 17 Desember 2015 lalu, yang menyebabkan 2 tewas dan 2 korban luka. 7 i,k22