Munaslub Kembali Diundur Jadi 25 Mei

SURABAYA, NusaBali

Kali ini, Munaslub Golkar diundur lagi hingga 25 Mei 2017 dari rencana semula 19 Mei 2017, karena pertimbangan dewasa ayu (hari baik) dan menyesuaikan jadwal Presiden Jokowi.

Sebelumnya, jadwal Munaslub Golkar sudah sempat sekali mengalami penundaan, dari semula 7-9 Mei 2016 menjadi 17-19 Mei 2017. Penundaan kala itu dilakukan atas dalih jadwal pertama 7-9 Mei 2016 bertepatan libur panjang, sehingga peserta sulit cari tiket pesawat menuju arena Munaslub Golkar di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung.

Kini, alasan penundaan kali kedua beda lagi, dengan dalih dewasa ayu. Adalah Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie alias Ical yang mengungkap langsung rencana penundaan Munaslub ini, Minggu (17/4). "Tadinya ditetapkan Munaslub tanggal 17 Mei. Ternyata, itu bertepatan dengan Selasa Pahing (Anggara Paing dalam Hindu, Red). Katanya, Selasa Pahing nggak baik," ungkap Ical dalam sambutannya ketika hadiri Musytawarah Daerah (Musda) IX Golkar Jawa Timur di Hotel Singgasana Surabaya kemarin.

Ical menyebutkan, panitia kemudian memilih waktu pelaksanaan perhelatan akbar Munaslub Golkar antara tanggal 25 atau 27 Mei 2016. Pemilihan tanggal ini juga menyesuaikan waktu Presiden Jokowi, agar bisa membuka langsung acara Munaslub Golkar di nusa Dua. Menurut Ical, 27 Mei 2016 yang bertepatan dengan Rabu Legi dianggap sebagai dewasa ayu. "Bagusan Rabu Legi, kata orang harinya baik. Sudah dingin, sejuk, dan manis. Mudah-mudahan Partai Golkar semakin sejuk dan makin manis," tandas Ical.

Sedangkan Ketua Steering Commite (SC) alias Panitia Pengarah Munaslub Golkar, Nurdin Halid, menyatakan perhelatan akbar partainya akan digelar 25 Mei 2016 nanti. Saat situ, Presiden Jokowi dipastikan bisa hadir dan membuka langsung Munaslub Golkar. "Pak Jokowi bisa hadir. Itu tanggal (25 Mei) setelah dikomunikasikan dengan Pak Presiden. Insya Allah, Munaslub Golkar tidak mundur lagi," ujar Nurdin dilansir detikcom secara trpisah, Minggu kemarin.

Disinggung mengenai belum terbitnya SK Menkum HAM Yasonna Laoly, menurut Nurdin, Munaslub Golkar tidak bisa digelar jika tak ada SK. "Kalau nggak keluar (SK Menkum HAM), ya nggak ada Munaslub dong, karena legal standingnya apa? Ya, kita tunggu," tutur Nurdin. 

Sampai saat ini, Menkum HAM memang belum menerbitkan SK sebagai dasar dilaksanakannya Munaslub Golkar. Tanpa SK, tentu saja Munaslub Golkar bakal mundur terus. Tak heran jika kubu Golkar menyesuaikan jadwal agar Presiden bisa hadiri Munaslub. Kepastian kehadiran Presiden sama seperti kepastian dikeluarkannya dasar hukum Munaslub, yakni SK Menkum HAM.

SK Menkum HAM jadi faktor penentu, utamanya menyangkut kepesertaan Munaslub Golkar yang sampai kini belum clear. Dengan penyesuaian jadwal ini, maka SC Munaslub Golkar pimpinan Nurdin berharap Menkum HAM segera terbitkan SK.

"Insya Allah, kita yakin keluar (SK), karena soal teknis saja. Mudah-mudahan, Senin (18/4) atau Rabu (20/4) sudah dikirim oleh Pak Menteri," tandas Nurdin yang juga mantan Ketua Umum PSSI. 

Sementara itu, pemilihan Ketua Umum DPP Golkar 2016-2021 melalui Munaslub di Nusa Dua, 25 Mei 2016 mendatang, kemungkinan akan dilakukan secara aklamasi atau musyawarah mufakat, bukan sistem voting. Menurut Aburizal Bakrie alias Ical, kemungkinan ini berkaca dari Musda IX Golkar Jawa Timur di Surabaya, Minggu kemarin, yang sukses mencapai mufakat.

"Musda insya Allah selesai. Kita harapkan Musda se-Indonesia dengan musyawarah mufakat, termasuk di Aceh. Insya Allah Munaslub Golkar juga dengan musyawarah mufakat," kata Ical di Musda Golkar Jatim kemarin.

Meski pemilihan dengan cara aklamasi, kata Ical, setiap Calon Ketua Umum DPP Golkar terlebih dulu harus debat terbuka di sebuah stasiun televisi swasta. "Calon Ketua Umum Golkar akan berdebat mengenai visi dan misinya untuk ‘100 Tahun Indonesia Merdeka’," jelas Ical. 7