Bali Jadi Role Model PHR Online
Pimpinan KPK sebut Provinsi Bali selama ini paling baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
KPK Kawal Penerapan Sistem Pemungutan PHR Online di Bali
DENPASAR, NusaBali
Besarnya potensi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang dihasilkan Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia, mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK ingin potensi PHR Bali ini digarap optimal, agar tidak ada kebocoran dan seluruhnya bisa masuk ke kas daerah. KPK pun menjadikan Bali sebagai role model (percontohan) penerapan PHR online di Indonesia.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Mayjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan, kepada sejumlah awak media seusai menggelar diskusi dengan Gubernur Wayan Koster dan para Bupati/Walikota se-Bali di Ruang Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Kamis (25/10). Pimpinan KPK berada di Bali dalam rangka diskusi dengan jajaran Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot se-Bali. Gubernur Koster sendiri kemarin didampingi Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace dan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Basaria Panjaitan membeberkan optimalisasi PHR Bali menjadi fokus perhatian KPK, karena Pulau Dewata merupakan daerah tujuan wisata terbesar di Indonesia. Dengan PHR sistem online, maka seluruh pajak akan langsung masuk ke kas daerah, sehingga mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana hotel dan restoran itu beroperasi.
Basaria juga mengingatkan jajaran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) agar mendukung program ini dan memenuhi kewajiban mereka secara transparan. “Karena yang disetor itu sebenarnya kan bukan uang mereka (pengusaha, Red), tapi pajak yang dititipkan tamu untuk pemerintah. Itu yang harus dipahami,” ujar pensiunan Jenderal Polisi Bintang Dua ini.
Mnurut Basaria, dalam penerapannya nanti, Tim KPK akan melakukan pendampingan hingga sistem PHR online dapat berjalan dengan optimal. “Selanjutnya, apa yang diterapkan di Bali kita harapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tegas Srikandi Anti Korupsi asal Pematang Siantar, Sumatra Utara ini.
Terkait dengan kehadiran Bupati/Walikota se-Bali dalam pertemuan kemarin, menurut Basaria, hal ini menandakan semangat mereka untuk mendukung program KPK. Basaria mengatakan, diskusi tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan KPK. Diskusi bertujuan untuk mengingatkan kembali akan pentingnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. "Kami ingin, kita satu kesatuan membangun Bali tanpa korupsi," ujar Basaria saat diskusi dengan Gubernur Bali dan para Bupati/Walikota se-Bali kemarin.
Menurut Basaria, dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK fokus pada upaya pencegahan melalui konsep terintegrasi. Ada sembilan bidang yang jadi fokus dalam aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, masing-masing e-Planning dan e-Budgeting, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pendapatan, dana desa, barang milik daerah, dan sektor strategis.
Basaria menyebutkan, sejauh ini Provinsi Bali yang paling baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. "Malu kalau sampai di Bali ada korupsi, karena pasti seluruh dunia akan tahu. Bali jangan sampai tercemar hanya karena uang," tegas Basaria.
Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan rasa bangga karena KPK memberi perhatian khusus untuk Bali. Gubernur Koster sependapat bahwa optimalisasi PHR harus dilakukan melalui sistem online. Karena faktanya, di lapangan masih banyak yang belum membayar pajak secara penuh. “Saya tertantang untuk mewujudkan harapan itu, mengingat pariwisata adalah sektor yang sangat strategis bagi Bali,” tandas Koster.
Selanjutnya, Koster akan menindaklanjuti harapan KPK dengan merumuskan regulasi terkait dengan penerapan sistem online pemungutan PHR di seluruh Bali. “Kami mendukung rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan KPK,” ujar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Pada bagian lain, Koster menyatakan mendukung rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan KPK. Menurut Koster, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian semua pihak. Sebagai Gubernur yang baru dua bulan dilantik, Koster menegaskan komitmennya untuk mencegah korupsi di jajaran birokrasi hingga lingkup masyarakat. Koster juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati/Walikota se-Bali. Bahkan, sejumlah Bupati hadir lengkap dengan didampingi wakilnya.
Sedangkan Ketua BPD PHRI Bali, Cok Ace, yang juga Wakil Gubernur Bali, mengatakan pariwisata Bali selama ini menghasilkan lebih dari Rp 5 triliun PHR dalam setahun. PAD Kabupaten Badung sebesar Rp 3 triliun, sebagian besar dihasilkan dari PHR. “Kalau seluruh Bali, PHR yang dihasilkan pariwisata itu dalam setahun sekitar Rp 5 triliun lebih,” ujar Cok Ace.
Dengan penerapan sisren PHR online di seluruh kabupaten/kota se-Bali, menurut Cok Ace, nantinya PHR bisa maksimal. Tidak ada kebocoran PHR, tidak ada permainan dan praktek kecurangan. “Maka, PHR online perlu terintegrasikan penerapannya di Bali. Saya yakin kita bisa dapatkan PHR dengan maksimal. Tidak akan ada perang tarif jual kamar hotel, karena semuanya transparan. Berapa mereka bayar pajak, tidak ada yang disembunyikan,” papar tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud, Gianyar yang notabene mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini. *nat
DENPASAR, NusaBali
Besarnya potensi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang dihasilkan Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia, mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK ingin potensi PHR Bali ini digarap optimal, agar tidak ada kebocoran dan seluruhnya bisa masuk ke kas daerah. KPK pun menjadikan Bali sebagai role model (percontohan) penerapan PHR online di Indonesia.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Mayjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan, kepada sejumlah awak media seusai menggelar diskusi dengan Gubernur Wayan Koster dan para Bupati/Walikota se-Bali di Ruang Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Kamis (25/10). Pimpinan KPK berada di Bali dalam rangka diskusi dengan jajaran Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot se-Bali. Gubernur Koster sendiri kemarin didampingi Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace dan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Basaria Panjaitan membeberkan optimalisasi PHR Bali menjadi fokus perhatian KPK, karena Pulau Dewata merupakan daerah tujuan wisata terbesar di Indonesia. Dengan PHR sistem online, maka seluruh pajak akan langsung masuk ke kas daerah, sehingga mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana hotel dan restoran itu beroperasi.
Basaria juga mengingatkan jajaran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) agar mendukung program ini dan memenuhi kewajiban mereka secara transparan. “Karena yang disetor itu sebenarnya kan bukan uang mereka (pengusaha, Red), tapi pajak yang dititipkan tamu untuk pemerintah. Itu yang harus dipahami,” ujar pensiunan Jenderal Polisi Bintang Dua ini.
Mnurut Basaria, dalam penerapannya nanti, Tim KPK akan melakukan pendampingan hingga sistem PHR online dapat berjalan dengan optimal. “Selanjutnya, apa yang diterapkan di Bali kita harapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tegas Srikandi Anti Korupsi asal Pematang Siantar, Sumatra Utara ini.
Terkait dengan kehadiran Bupati/Walikota se-Bali dalam pertemuan kemarin, menurut Basaria, hal ini menandakan semangat mereka untuk mendukung program KPK. Basaria mengatakan, diskusi tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan KPK. Diskusi bertujuan untuk mengingatkan kembali akan pentingnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. "Kami ingin, kita satu kesatuan membangun Bali tanpa korupsi," ujar Basaria saat diskusi dengan Gubernur Bali dan para Bupati/Walikota se-Bali kemarin.
Menurut Basaria, dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK fokus pada upaya pencegahan melalui konsep terintegrasi. Ada sembilan bidang yang jadi fokus dalam aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, masing-masing e-Planning dan e-Budgeting, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pendapatan, dana desa, barang milik daerah, dan sektor strategis.
Basaria menyebutkan, sejauh ini Provinsi Bali yang paling baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. "Malu kalau sampai di Bali ada korupsi, karena pasti seluruh dunia akan tahu. Bali jangan sampai tercemar hanya karena uang," tegas Basaria.
Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan rasa bangga karena KPK memberi perhatian khusus untuk Bali. Gubernur Koster sependapat bahwa optimalisasi PHR harus dilakukan melalui sistem online. Karena faktanya, di lapangan masih banyak yang belum membayar pajak secara penuh. “Saya tertantang untuk mewujudkan harapan itu, mengingat pariwisata adalah sektor yang sangat strategis bagi Bali,” tandas Koster.
Selanjutnya, Koster akan menindaklanjuti harapan KPK dengan merumuskan regulasi terkait dengan penerapan sistem online pemungutan PHR di seluruh Bali. “Kami mendukung rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan KPK,” ujar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Pada bagian lain, Koster menyatakan mendukung rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan KPK. Menurut Koster, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian semua pihak. Sebagai Gubernur yang baru dua bulan dilantik, Koster menegaskan komitmennya untuk mencegah korupsi di jajaran birokrasi hingga lingkup masyarakat. Koster juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati/Walikota se-Bali. Bahkan, sejumlah Bupati hadir lengkap dengan didampingi wakilnya.
Sedangkan Ketua BPD PHRI Bali, Cok Ace, yang juga Wakil Gubernur Bali, mengatakan pariwisata Bali selama ini menghasilkan lebih dari Rp 5 triliun PHR dalam setahun. PAD Kabupaten Badung sebesar Rp 3 triliun, sebagian besar dihasilkan dari PHR. “Kalau seluruh Bali, PHR yang dihasilkan pariwisata itu dalam setahun sekitar Rp 5 triliun lebih,” ujar Cok Ace.
Dengan penerapan sisren PHR online di seluruh kabupaten/kota se-Bali, menurut Cok Ace, nantinya PHR bisa maksimal. Tidak ada kebocoran PHR, tidak ada permainan dan praktek kecurangan. “Maka, PHR online perlu terintegrasikan penerapannya di Bali. Saya yakin kita bisa dapatkan PHR dengan maksimal. Tidak akan ada perang tarif jual kamar hotel, karena semuanya transparan. Berapa mereka bayar pajak, tidak ada yang disembunyikan,” papar tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud, Gianyar yang notabene mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini. *nat
Komentar