Anggaran Bansos Final di Angka Rp 258 Miliar
Rapat pembahasan masalah dana bansos/hibah yang dilakukan DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (27/8), belum mencapai kesepakatan.
Demokrat Tawarkan Voting Rp 374 M
DENPASAR, NusaBali
Namun, sudah ada titik temu di mana anggaran bansos/hibah dalam APBD Induk 2019 diturunkan menjadi Rp 258 miliar dari rancangan awal Rp 374 miliar. Seusai rapat yang berlangsung tertutup selama hampir 6 jam, mulai pagi pukul 10.00 Wita hingga sore pukul 15.30 Wita kemarin, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan masalah bansos/hibah sudah ada titik temu. Anggaran bansos/hibah final di angka Rp 258 miliar. “Ya, sudah ada titik temu, dari angka semula Rp 374 miliar diturunkan menjadi Rp 258 miliar,” ujar Adi Wiryatama.
Menurut Adi Wiryatama, angka Rp 258 miliar bansos/hibah untuk masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Bali tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rencananya, KUA akan ditandatangani, Selasa (28/8) ini.
“Dalam rapat yang saya pimpin tadi (kemarin), semua fraksi menyetujui prioritas short cut harus didukung. Lebih-lebih, menyetarakan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan, supaya tidak ada ketimpangan. Apa pun yang kita kerjakan di Bali Utara, itu kerja bersama. Maka, hari ini sudah ada titik temu, nggak ada yang tegang kok. Ada jalan tengah,” tandas politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra, I Nyoman Suyasa, mengatakan pihaknya sepakat dengan win-win solution yang ditawarkan Ketua Dewan Adi Wiryatama. Awalnya, Fraksi Gerindra DPRD Bali memang ngotot dengan anggaran bansos/hibah Rp 374 miliar sesuai rancangan awal di APBD Induk 2019. Namun, ada opsi kedua yakni angka Rp 250 miliar, yang menjadi win-win solution.
“Kami dari Gerindra sepakat dengan anggaran bansos/hibah Rp 250 miliar. Soal berapa per anggota Dewan bakal memfasilitasi bansos/hibah, nanti dibahas lagi eksekutif-legislatif. Kami tidak menutup mata dengan kepentingan masyarakat di Bali Utara untuk mendapatkan penanganan dan pembangunan infrastruktur (termasuk short cut, Red). Angka Rp 250 miliar ini sudah jalan tengah,” ujar politisi asal Desa Pertima, Kecamatan Karangasem yang juga Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.
Sementara itu, rapat pembahasan bansos/hibah yang dipimpin langsung Ketua Dewan Adi Wiryatama, dengan melibatkan unsur pimpinan dan para ketua fraksi, Senin kemarin, berjalan alot. Fraksi-fraksi di luar PDIP, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Gabungan Panca Bayu (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) DPRD Bali awalnya semua ngotot dengan anggaran bansos/hibah Rp 374 miliar, sesuai rancangan semula di APBD Induk 2019.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Wayan Adnyana, mengatakan belum ada kesepakatan apa pun dari parat pembahasan bansos/hibah kemarin. “Memang ada opsi-opsi. Kalau kami, ya tawarkan angka Rp 250 miliar, turun dari semula Rp 374 miliar. Kalau tidak, opsi berikutnya kita voting saja. Votingnya itu ya Rp 374 miliar, sesuai rancangan,” tandas Wayan Adnyana.
Menurut Adnyana, anggaran hibah/bansos sebesar Rp 374 miliar sudah dibahas bersama-sama sejak Januari 2018 lalu. Kemudian, dilanjutkan dengan proses musyawarah rencana pembangunan daerah, Maret 2018.
“Seperti jaring asmara, apa keinginan legislatif dan eksekutif ini sudah bisa dikawinkan. DPRD Bali dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika sudah ada kesepakatan. Aspirasi masyarakat juga sudah kita tampung dalam reses. Kebutuhan mereka di bawah sudah diajukan dengan proposal. Kalau sekarang mau dibatalkan oleh Gubernur-Wakil Gubernur Bali terpilih, kami tidak bisa menerimanya,” dalih politisi Demokrat asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.
Adnyana menegaskan, pihaknya berharap eksekutif dan legislatif sama-sama saling menjaga, ada yang menerima dan ada yang memberi. Disebutnya, DPRD Bali punya hak anggaran. “Take and give dong. Hormati hak budgeting kami di DPRD Bali. Kalau tidak, ya kita sodorkan dua opsi. Voting angka Rp 374 miliar itu opsi terakhir,” ujar Sekretaris DPD Demokrat Bali ini.
Dengan anggaran Rp 374 miliar, menujrut Adnyana, anggota DPRD Bali bisa memfasilitasi bansos/hibah sebesar Rp 6 miliar per orang. Namun, jika diturunak menjadi Rp 250 miliar, maka per anggota Dewan akan memfasilitasi bansos hibah kiaran Rp 2 miliar-Rp 5 miliar. Itu terrgantung lagi pembahasan dengan eksekutif. “Kami tidak menolak ada pembangunan infrastruktur short cut (yang menyebabkan bansos/hibah harus menyusut, Red). Tapi, short cut itu kewenangan pusat, karena merupakan jalan nasional. Kalau kewenangan daerah, kami pasti setuju. Makanya, kita ingin bansos/hibah tetap jalan,” katanya. *nat
DENPASAR, NusaBali
Namun, sudah ada titik temu di mana anggaran bansos/hibah dalam APBD Induk 2019 diturunkan menjadi Rp 258 miliar dari rancangan awal Rp 374 miliar. Seusai rapat yang berlangsung tertutup selama hampir 6 jam, mulai pagi pukul 10.00 Wita hingga sore pukul 15.30 Wita kemarin, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan masalah bansos/hibah sudah ada titik temu. Anggaran bansos/hibah final di angka Rp 258 miliar. “Ya, sudah ada titik temu, dari angka semula Rp 374 miliar diturunkan menjadi Rp 258 miliar,” ujar Adi Wiryatama.
Menurut Adi Wiryatama, angka Rp 258 miliar bansos/hibah untuk masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Bali tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rencananya, KUA akan ditandatangani, Selasa (28/8) ini.
“Dalam rapat yang saya pimpin tadi (kemarin), semua fraksi menyetujui prioritas short cut harus didukung. Lebih-lebih, menyetarakan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan, supaya tidak ada ketimpangan. Apa pun yang kita kerjakan di Bali Utara, itu kerja bersama. Maka, hari ini sudah ada titik temu, nggak ada yang tegang kok. Ada jalan tengah,” tandas politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra, I Nyoman Suyasa, mengatakan pihaknya sepakat dengan win-win solution yang ditawarkan Ketua Dewan Adi Wiryatama. Awalnya, Fraksi Gerindra DPRD Bali memang ngotot dengan anggaran bansos/hibah Rp 374 miliar sesuai rancangan awal di APBD Induk 2019. Namun, ada opsi kedua yakni angka Rp 250 miliar, yang menjadi win-win solution.
“Kami dari Gerindra sepakat dengan anggaran bansos/hibah Rp 250 miliar. Soal berapa per anggota Dewan bakal memfasilitasi bansos/hibah, nanti dibahas lagi eksekutif-legislatif. Kami tidak menutup mata dengan kepentingan masyarakat di Bali Utara untuk mendapatkan penanganan dan pembangunan infrastruktur (termasuk short cut, Red). Angka Rp 250 miliar ini sudah jalan tengah,” ujar politisi asal Desa Pertima, Kecamatan Karangasem yang juga Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.
Sementara itu, rapat pembahasan bansos/hibah yang dipimpin langsung Ketua Dewan Adi Wiryatama, dengan melibatkan unsur pimpinan dan para ketua fraksi, Senin kemarin, berjalan alot. Fraksi-fraksi di luar PDIP, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Gabungan Panca Bayu (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) DPRD Bali awalnya semua ngotot dengan anggaran bansos/hibah Rp 374 miliar, sesuai rancangan semula di APBD Induk 2019.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Wayan Adnyana, mengatakan belum ada kesepakatan apa pun dari parat pembahasan bansos/hibah kemarin. “Memang ada opsi-opsi. Kalau kami, ya tawarkan angka Rp 250 miliar, turun dari semula Rp 374 miliar. Kalau tidak, opsi berikutnya kita voting saja. Votingnya itu ya Rp 374 miliar, sesuai rancangan,” tandas Wayan Adnyana.
Menurut Adnyana, anggaran hibah/bansos sebesar Rp 374 miliar sudah dibahas bersama-sama sejak Januari 2018 lalu. Kemudian, dilanjutkan dengan proses musyawarah rencana pembangunan daerah, Maret 2018.
“Seperti jaring asmara, apa keinginan legislatif dan eksekutif ini sudah bisa dikawinkan. DPRD Bali dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika sudah ada kesepakatan. Aspirasi masyarakat juga sudah kita tampung dalam reses. Kebutuhan mereka di bawah sudah diajukan dengan proposal. Kalau sekarang mau dibatalkan oleh Gubernur-Wakil Gubernur Bali terpilih, kami tidak bisa menerimanya,” dalih politisi Demokrat asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.
Adnyana menegaskan, pihaknya berharap eksekutif dan legislatif sama-sama saling menjaga, ada yang menerima dan ada yang memberi. Disebutnya, DPRD Bali punya hak anggaran. “Take and give dong. Hormati hak budgeting kami di DPRD Bali. Kalau tidak, ya kita sodorkan dua opsi. Voting angka Rp 374 miliar itu opsi terakhir,” ujar Sekretaris DPD Demokrat Bali ini.
Dengan anggaran Rp 374 miliar, menujrut Adnyana, anggota DPRD Bali bisa memfasilitasi bansos/hibah sebesar Rp 6 miliar per orang. Namun, jika diturunak menjadi Rp 250 miliar, maka per anggota Dewan akan memfasilitasi bansos hibah kiaran Rp 2 miliar-Rp 5 miliar. Itu terrgantung lagi pembahasan dengan eksekutif. “Kami tidak menolak ada pembangunan infrastruktur short cut (yang menyebabkan bansos/hibah harus menyusut, Red). Tapi, short cut itu kewenangan pusat, karena merupakan jalan nasional. Kalau kewenangan daerah, kami pasti setuju. Makanya, kita ingin bansos/hibah tetap jalan,” katanya. *nat
Komentar