Puluhan Sekolah Dapat Bantuan Rehab
SMPN 2 Susut dan SMPN 2 Bangli gunakan DAK untuk rehab ruangan guru yang langganan bocor.
BANGLI, NusaBali
Puluhan sekolah di Bangli mendapat bantuan rehab ruang belajar dan ruang kelas baru. Bantuan fisik tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 untuk SD dan SMP. DAK yang dikucurkan sebesar Rp 5,8 miliar. Sejatinya banyak sekolah di Bangli belum memiliki fasilitas memadai, namun ada sekolah justru tidak memasukkan kekurangannya dalam data pokok pendidikan (dapodik).
Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bangli, Putu Karyawan, mengatakan kegitan fisik DAK tahun 2018 terbagi menjadi 22 kegiatan. Sebarannya di 20 sekolah yakni 13 SD dan 7 SMP. Sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), pengambilan kegiatan dilakukan secara swakelola. DAK yang diterima mengacu data pokok pendidikan (dapodik) yang memuat tentang kondisi sekolah. “Penetapan sekolah penerima ditentukan pusat,” jelas Putu Karyawan, Senin (20/8).
Dijelaskan, kegiatan fisik DAK tahun 2018 peruntukannya sesuai kebutuhan sekolah. Di antaranya untuk membangun ruang kelas baru, rehab ruang kelas belajar, rehab ruang guru, pembangunan ruang laboratorium, dan pembangunan toilet. SDN 1 Kawan sebagai salah satu penerima bantuan. SDN 1 Kawan akan membangun ruang kelas baru dengan alokasi dana Rp 533.410.626.000. “Banguanan induk yang dibangun zaman Belanda tetap dilestarikan. Ruang kelas belajar dibangun di belakang bangunan induk,” jelas Putu Karyawan.
SMPN 2 Susut dan SMPN 2 Bangli juga dapat bantuan yang akan digunakan rehab ruangan guru. Sebab ruangan guru di kedua sekolah itu langganan bocor saat hujan. “Sejatinya banyak sekolah di Bangli yang belum memiliki fasilitas memadai, namun ada sekolah justru tidak memasukkan kekurangannya dalam dapodik,” ungkap Putu Karyawan. Dijelaskan, ada sekolah yang tidak memiliki ruangan guru memanfaatkan ruang kelas dengan cara menyekatnya. Bila kekurangan itu dimasukkan dalam dapodik, berpeluang mendapat bantuan.
Putu Karyawan menambahkan, prosesnya masih dalam tahap koordinasi dengan Badan Keuangan Pedapatan dan Aset Daerah (BKPAD) terkait pengalokasian dana lewat rekening sekolah. Paling lambat seminggu setelah dana masuk via rekening sekolah, proses pembangunan bisa dilaksanakan. “Kalau dana sudah turun, sekolah wajib memulai pengerjaan pembangunan,” tegasnya. *es
Puluhan sekolah di Bangli mendapat bantuan rehab ruang belajar dan ruang kelas baru. Bantuan fisik tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 untuk SD dan SMP. DAK yang dikucurkan sebesar Rp 5,8 miliar. Sejatinya banyak sekolah di Bangli belum memiliki fasilitas memadai, namun ada sekolah justru tidak memasukkan kekurangannya dalam data pokok pendidikan (dapodik).
Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bangli, Putu Karyawan, mengatakan kegitan fisik DAK tahun 2018 terbagi menjadi 22 kegiatan. Sebarannya di 20 sekolah yakni 13 SD dan 7 SMP. Sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), pengambilan kegiatan dilakukan secara swakelola. DAK yang diterima mengacu data pokok pendidikan (dapodik) yang memuat tentang kondisi sekolah. “Penetapan sekolah penerima ditentukan pusat,” jelas Putu Karyawan, Senin (20/8).
Dijelaskan, kegiatan fisik DAK tahun 2018 peruntukannya sesuai kebutuhan sekolah. Di antaranya untuk membangun ruang kelas baru, rehab ruang kelas belajar, rehab ruang guru, pembangunan ruang laboratorium, dan pembangunan toilet. SDN 1 Kawan sebagai salah satu penerima bantuan. SDN 1 Kawan akan membangun ruang kelas baru dengan alokasi dana Rp 533.410.626.000. “Banguanan induk yang dibangun zaman Belanda tetap dilestarikan. Ruang kelas belajar dibangun di belakang bangunan induk,” jelas Putu Karyawan.
SMPN 2 Susut dan SMPN 2 Bangli juga dapat bantuan yang akan digunakan rehab ruangan guru. Sebab ruangan guru di kedua sekolah itu langganan bocor saat hujan. “Sejatinya banyak sekolah di Bangli yang belum memiliki fasilitas memadai, namun ada sekolah justru tidak memasukkan kekurangannya dalam dapodik,” ungkap Putu Karyawan. Dijelaskan, ada sekolah yang tidak memiliki ruangan guru memanfaatkan ruang kelas dengan cara menyekatnya. Bila kekurangan itu dimasukkan dalam dapodik, berpeluang mendapat bantuan.
Putu Karyawan menambahkan, prosesnya masih dalam tahap koordinasi dengan Badan Keuangan Pedapatan dan Aset Daerah (BKPAD) terkait pengalokasian dana lewat rekening sekolah. Paling lambat seminggu setelah dana masuk via rekening sekolah, proses pembangunan bisa dilaksanakan. “Kalau dana sudah turun, sekolah wajib memulai pengerjaan pembangunan,” tegasnya. *es
Komentar