2018, Seluruh Desa di Denpasar Ditarget Punya BUMDes
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Denpasar menargetkan keseluruhan desa di Denpasar harus memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tahun 2018 ini.
DENPASAR, NusaBali
Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan yang digelontor pemerintah pusat sebagian digunakan untuk peningkatan perekonomian desa, selain untuk infrastruktur, pembangunan, dan peningkatan seni, adat dan budaya.
Dari 43 desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar, saat ini baru ada 11 BUMDes, sehingga perlu adanya penambahan kembali sehingga seluruh desa punya BUMDes. Di tahun 2018 ini, Dinas PMD memperoleh dana desa sebanyak Rp 27 miliar. Sebelumnya di tahun 2017 mencapai 28 miliar, dengan serapan dana mencapai 85 persen.
Kepala Dinas PMD Kota Denpasar, IB Alit Wiradana saat ditemui di kantornya di Jalan Hayam Wuruk Denpasar, Selasa (30/1) mengatakan untuk mengembangkan ekonomi pedesaan, saat ini dilakukan pendekatan baru sehingga mampu menstimulus dan menggerakkan ekonomi desa. Selain menjadi program dari pemerintah, juga sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dapat mengembangkan potensi desa melalui pembentukan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Kami berharap seluruh desa yang ada di Kota Denpasar tahun ini telah memiliki BUMDes," ujarnya. Saat ini kata Alit, sebagian besar BUMDes yang ada bergerak di bidang jasa. Manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masing-masing desa. Selain itu, BUMDes yang dibangun juga diharapkan dapat menggali dan mengembangkan potensi desa di samping juga dapat membuka lapangan kerja.
Sementara salah satu pengelola BUMDes di Desa Kesiman Petilan, Denpasar, I Gusti Ketut Sima mengaku keberadaan BUMDes sangat membantu Desa Kesiman Petilan dalam mengembangkan potensi desa. Menurutnya BUMDes bernama Sima Sari yang dia kelola telah berdiri sejak 2 Desember 2017 bergerak pada tiga bidang usaha, yaitu unit sampah, unit pendidikan PAUD dan unit toko. "Keberadaan BUMDes saat ini sangat membantu dalam mengembangkan potensi Desa Kesiman Petilan," jelasnya.
Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa (PADes), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di samping itu melalui BUMDes telah membuka peluang tenaga kerja, seperti untuk usaha pengelolaan sampah telah melibatkan 14 tenaga kerja, PAUD 8 tenaga kerja dan toko 4 orang tenaga kerja. *m
Dari 43 desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar, saat ini baru ada 11 BUMDes, sehingga perlu adanya penambahan kembali sehingga seluruh desa punya BUMDes. Di tahun 2018 ini, Dinas PMD memperoleh dana desa sebanyak Rp 27 miliar. Sebelumnya di tahun 2017 mencapai 28 miliar, dengan serapan dana mencapai 85 persen.
Kepala Dinas PMD Kota Denpasar, IB Alit Wiradana saat ditemui di kantornya di Jalan Hayam Wuruk Denpasar, Selasa (30/1) mengatakan untuk mengembangkan ekonomi pedesaan, saat ini dilakukan pendekatan baru sehingga mampu menstimulus dan menggerakkan ekonomi desa. Selain menjadi program dari pemerintah, juga sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dapat mengembangkan potensi desa melalui pembentukan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Kami berharap seluruh desa yang ada di Kota Denpasar tahun ini telah memiliki BUMDes," ujarnya. Saat ini kata Alit, sebagian besar BUMDes yang ada bergerak di bidang jasa. Manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masing-masing desa. Selain itu, BUMDes yang dibangun juga diharapkan dapat menggali dan mengembangkan potensi desa di samping juga dapat membuka lapangan kerja.
Sementara salah satu pengelola BUMDes di Desa Kesiman Petilan, Denpasar, I Gusti Ketut Sima mengaku keberadaan BUMDes sangat membantu Desa Kesiman Petilan dalam mengembangkan potensi desa. Menurutnya BUMDes bernama Sima Sari yang dia kelola telah berdiri sejak 2 Desember 2017 bergerak pada tiga bidang usaha, yaitu unit sampah, unit pendidikan PAUD dan unit toko. "Keberadaan BUMDes saat ini sangat membantu dalam mengembangkan potensi Desa Kesiman Petilan," jelasnya.
Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa (PADes), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di samping itu melalui BUMDes telah membuka peluang tenaga kerja, seperti untuk usaha pengelolaan sampah telah melibatkan 14 tenaga kerja, PAUD 8 tenaga kerja dan toko 4 orang tenaga kerja. *m
Komentar