nusabali

Sukses Turunkan Angka Kemiskinan

  • www.nusabali.com-sukses-turunkan-angka-kemiskinan

Program Bali Mandara berupa Simantri, Gerbangsadu  serta Beasiswa Miskin, membuat jumlah orang miskin di Bali menurun.

PMD Bali Obsesi Salip DKI Jakarta


DENPASAR, NusaBali
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan di Provinsi Bali yang mengalami penurunan dari 4,25 persen menjadi 4,14 persen. Pemprov Bali kini terpaut 0,36 persen dari DKI Jakarta yang memiliki angka kemiskinan 3,78 persen dan menempati peringkat teratas provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) I Ketut Lihadnyana mengungkapkan, rilis BPS terkait dengan angka kemiskinan di Bali diterima akhir tahun 2017. Angka kemiskinan di Bali yang mengalami penurunan merupakan hasil survei September 2017 yang diolah kemudian dirilis pada Januari 2018. “Angka kemiskinan di Bali mengalami penurunan dari 4,25 persen menjadi 4,14 persen. Kita masih nomor dua di Indonesia sebagai provinsi yang memiliki penduduk miskin terendah angkanya setelah DKI Jakarta,” ujar Lihadnyana di Kantor Dinas PMD, kawasan Niti Mandala Denpasar, Rabu (10/1).

Lihadnyana mengatakan, ada 200 varibel yang digunakan untuk mengukur kemiskinan saat ini. Mulai dari penghasilan, pemenuhan kebutuhan hidup tiap hari (makanan) sampai dengan kebutuhan non makanan serta perayaan agama dan lainnya. “Ada 200 variabel yang dipakai mengukur tingkat kemiskinan. Jadi banyak hal acuannya,” ujar alumni S2 Pertanian di Jepang ini.

Lihadnyana mengatakan, Program Bali Mandara yang berupa Simantri untuk bidang pertanian, Gerbangsadu (Gerakan Pembangunan Desa Terpadu) dengan pemberian dana Rp 1,2 miliar per desa oleh Pemprov Bali, serta program beasiswa untuk orang miskin, membuat jumlah orang miskin di Bali menurun. Apalagi dengan adanya dana desa dari pusat dimana per desa digelontor Rp 1 miliar. “Program kita siapkan menyasar ke pundi-pundi kemiskinan. Kita optimis kedepan, obsesi kita bisa melewati DKI Jakarta, walaupun angka kemiskinan tidak bisa dihapus sampai titik zero,” tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini.

Menurut Lihadnyana, bukan hanya angka kemiskinan secara umum di Bali menurun. Angka kemiskinan di pedesaan juga mengalami penurunan. Disebutkan, angka kemiskinan di pedesaan Provinsi Bali mengalami penurunan dari 5,45 persen (83.230 jiwa) menjadi 5,42 persen (80.400 jiwa) atau turun 0.03 (2.830 jiwa). Sementara angka kemiskinan di daerah perkotaan turun  dari 3,58 persen (98.890 jiwa) menjadi 3.46 persen (96.070). “Jumlah jiwa penduduk di kota lebih banyak dari desa. Artinya jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih besar ketimbang di desa,” tegas Lihadnyana.

Hal ini, kata dia, disebabkan karena mulai baralihnya penduduk ke desa. Mereka tidak lagi urbanisasi ke kota, karena lapangan kerja di kota juga sulit dan persaingan yang keras. “Jadi urbanisasi itu sekarang turun, anak-anak muda sekarang makin banyak turun ke desa, lebih senang mereka kembali bertani, usaha-usaha di desa. Karena pengembangan desa sekarang dengan anggaran besar membuka lapangan kerja,” kata Lihadnyana.

Program Gerbangsadu Mandara yang diluncurkan ke desa misalnya bisa menekan pengangguran di pedesaan. “Otomatis kemiskinan berkurang. Pertumbuhan ekonomi meningkat,  kesenjangan ekonomi makin pendek  antara masyarakat kota dan desa. Peluang pekerjaan di desa tersedia maka dampaknya urbanisasi dari desa ke kota sudah mulai menurun,” ujarnya.

Menurut Lihadnyana, pola penggarapan program untuk masyarakat, hingga mampu menurunkan angka kemiskinan di Bali ini ada beberapa aspek yang diterapkan. Seperti berupa program andalan penanggulangan kemiskinan dengan pola yang fokus dengan aspek pemanfaatan, keterpaduan, sasaran, dan ketepatan waktu. “Kami sering minta kepala desa supaya APBDes itu digunakan untuk hal-hal produktif (tepat) dan dilaksanakan swakelola (aspek pemanfaatan),” beber Lihadnyana.

Sementara itu, berkaitan dengan erupsi Gunung Agung Karangasem, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas PMD telah lakukan koordinasi dengan langkah efektif bersama kabupaten dan kota untuk membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat di tempat pengungsian. “Kami sudah turun membina krama pengungsian supaya melaksanakan kegiatan produktif dan sudah jalan,” pungkasnya. *nat

Komentar