Pastika Undang DPRD Denpasar Hadir di RS Indera Hari Ini

Pemprov Siapkan RS Darurat dari Tenda untuk Pasien Penyakit Mata  

DENPASAR, NusaBali

Undangan Gubernur Pastika langsung disampaikan lewat telepon saat mengunjungi lokasi rencana pengembangan RS Indera di Jalan Angsoka Denpasar, Sabtu (9/1) pagi. 

Pastika mengundang secara khusus anggota Dewan Kota Denpasar sebagai akibat dari tidak setujunya sejumlah anggota DPRD Denpasar terhadap pembangunan rumah sakit tersebut. Ketidaksetujuan ini dikarenakan persepsi dari anggota dewan kota terhadap pembangunan tersebut akan memicu kemacetan parah di wilayah dimaksud. 

“Kami undang mereka ke lokasi ini, agar mereka dapat gambaran langsung. Ini bukan akan menyebabkan kemacetan, justru akan mengurangi kemacetan,” ujar Pastika yang kemarin didampingi oleh Plt Kepala Biro Humas Ketut Teneng, Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I Gede Darmawa, Kadis Kesehatan Provisi Bali Ketut Suarjaya, serta Direktur RS Indera Made Yuniti.

Pastika sangat yakin keberadaan RS Indera tidak akan memicu kemacetan, karena rumah sakit ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas parkir di basement yang mampu menampung lebih dari 90 unit mobil. Selain basement, halaman rumah sakit juga dijadikan tempat parkir. “Ini 90 mobil bisa masuk di basement nantinya. 

Makanya kami datangkan mereka (Dewan Denpasar) biar mereka bisa melihat agar nantinya tidak ada masalah lagi seperti ini,” jelas Pastika kemarin langsung menelepon anggota DPRD Kota Denpasar.

Anggota Dewan Denpasar yang dihubungi Gubernur Pastika secara langsung kemarin adalah Wakil Ketua DPRD Denpasar I Wayan Mariyana Wandira dan Ketua Fraksi Demokrat Anak Agung Susruta Ngurah Putra. 

Susruta dikonfirmasi NusaBali, mengaku akan hadir Minggu pagi ini di RS Indera. “Tadi saya ditelepon Pak Wandira (Wakil Ketua DPRD Denpasar), besok (hari ini) kami diajak turun ke RS Indera,” kata politisi asal Puri Gerenceng, Denpasar, ini.

Susruta mengatakan persoalan RS Indera sudah ada dan tidak ada pelanggaran. Kalau bicara kepentingan masyarakat, pembangunan RS Indera sangat dibutuhkan masyarakat. “Jadi jangan bicara ego lagi lah di sini,” imbuh Susruta.

Soal pencabutan Perwali Kota Denpasar oleh Pemprov Bali, kata Susruta, memang sekarang menjadi persoalan. Namun dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membolehkan Gubernur membatalkan Perwali. “Sekarang pemkot memasalahkan. Silakan, karena itu juga hak pemkot. Tetapi ini bicara urgensi dan kemanusiaan,” tutur Susruta. 

Mengenai perizinan, Pastika mengaku pesimistis izin pembangunan tersebut dikeluarkan oleh Pemkot Denpasar. Oleh karena itu ia sudah mengantisipasi dengan mendirikan tenda–tenda darurat untuk melayani pasien penyakit mata jumlahnya melebihi kemampuan RS Indera.

“Kalau misalnya izinnya tidak keluar, saya mau bikin RS darurat di sini, kan kasihan kalau masyarakat tidak dilayani, mereka sangat membutuhkan. Tapi kita tetap mencoba untuk menegosiasi agar izinnya bisa dikeluarkan karena saya ingin pembangunan ini bisa sesuai dengan aturan yang ada,” tandas Pastika.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya menyatakan perluasan RS Indera ini sangat diperlukan karena banyaknya penderita penyakit mata yang memerlukan tindakan operasi. Menurutnya saat ini hanya ada dua ruang operasi, namun masih kurang memadai untuk menangani seluruh pasien. Oleh karena itu dengan adanya perluasan tersebut, akan ditambahkan lagi delapan ruang operasi sehingga dengan total 10 ruang operasi diharapkan mampu untuk mengoperasi pasien yang jumlahnya hampir mencapai 56.000 pasien. 7 nat