Bawaslu Gandeng Media di Bali Kuatkan Pengawasan Partisipatif

“Media, kami harapkan dapat menguatkan kami melalui pengawasan partisipatif dengan memberikan informasi jika ada hal-hal yang dilanggar atau potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pilkada 2024,” kata anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani, di Denpasar, Sabtu (23/3/2024).

Dia menyampaikan hal tersebut dalam acara bertajuk ‘Konsolidasi Media dalam Penguatan Pemberitaan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024’ yang digelar Bawaslu RI di Denpasar.

“Kami berharap setiap dugaan pelanggaran yang kami terima, ending-nya (akhirnya) itu pilkada berjalan tertib aman dan damai,” ucap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali itu.

Apalagi, katanya, kondisi perpolitikan di Bali dalam tahapan Pilkada 2024 akan lebih dinamis daripada saat pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan anggota legislatif.

“Pilkada biasanya lebih dinamis karena pasangan calonnya (calon kepala daerah) berada di daerah kita sendiri yakni di Provinsi Bali di kabupaten/kota. Sentuhan-sentuhannya itu langsung dengan masyarakat,” kata Ariyani.

Oleh karena itu, Bawaslu Bali beserta jajaran akan betul-betul menguatkan fungsi pengawasan serta menjaga integritas dan komitmen sebagai penyelenggara pemilu.

“Apapun gesekan dan tekanan yang terjadi di lapangan yang terkait tugas dan kewenangan kami, maka kami harus tetap on the track (sesuai jalur)," ucapnya.

Juru Bicara Bawaslu RI Christina Kartika menyampaikan konsolidasi media merupakan langkah strategis yang tidak hanya menguntungkan bagi Bawaslu dan media massa, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

“Dengan adanya konsolidasi media ini merupakan upaya untuk mencegah penyebaran berita bohong dan berita palsu yang memiliki potensi sangat merusak, karena dapat memengaruhi opini publik dalam tahapan Pilkada 2024,” kata Christina.

Dia juga berharap, media dapat turut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan pentingnya pengawasan terhadap pilkada.

“Penguatan pemberitaan pada tahapan pemilihan serentak juga memungkinkan media untuk berperan sebagai pengawas independen. Dalam hal ini media memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi dan mengawasi jalannya proses pemilihan termasuk potensi pelanggaran hukum atau kecurangan yang mungkin terjadi,” ucap Christina.

Media dapat berkontribusi secara signifikan dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. 7 ant