Tekanan Meningkat, Inflasi Masih Dalam Rentang Sasaran 2024
DENPASAR, NusaBali - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (KPwBI Bali) Erwin Soeriadimadja menyatakan secara tahunan, inflasi Provinsi Bali pada Februari sebesar 2,98% (yoy). Hal itu sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,75% (yoy)
Namun masih dalam rentang sasaran inflasi 2024 sebesar 2,5±1 %.Hal tersebut disampaikan Erwin Soeriadimadja, sebagaimana siaran pres Sabtu(2/3).
Mengacu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Erwin Soeriadidmaja mengatakan perkembangan harga Provinsi Bali pada Februari 2024 tercatat inflasi sebesar 0,61% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,09% (mtm) dan lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 0,37% (mtm).
“Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali sebesar 2,98% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,75% (yoy), namun masih dalam rentang sasaran inflasi 2024 sebesar 2,5±1 %,” ujarnya.
Dikatakan secara spasial, Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,65% (mtm) atau 2,72% (yoy), kemudian Badung mengalami inflasi sebesar 0,58% (mtm) atau 2,90% (yoy), Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,51% (mtm) atau 3,02% (yoy), dan Tabanan mengalami inflasi sebesar 0,68% (mtm) atau 3,87% (yoy).
Berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga beras, tomat, cabai merah, daging ayam ras, dan daging babi. Selain kenaikan harga beras yang terjadi hampir di seluruh provinsi, secara historis selama lima tahun terakhir, komoditas cabai merah dan daging ayam ras cenderung mengalami kenaikan harga menjelang hari raya Galungan dan Kuningan.
Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bawang merah dan cabai rawit. Pada Maret 2024, risiko yang perlu diwaspadai antara lain ketersediaan pasokan yang cukup untuk bahan pangan dan bahan bakar (BBM dan gas elpiji) di tengah meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya.
Peningkatan permintaan canang sari juga berpotensi mendorong kenaikan harga. Selanjutnya, terdapat kenaikan harga bawang putih di China yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga bawang putih di tingkat konsumen.
Selain itu, masih terbatasnya produksi padi pada Maret 2024 berpotensi menyebabkan berlanjutnya tekanan kenaikan harga beras di Bali. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali secara konsisten melakukan pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif).
Kebijakan 4K tersebut antara lain Peningkatan intensitas pelaksanaan operasi pasar murah di seluruh kabupaten/ kota se-Bali untuk bahan pangan.
Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina untuk meningkatkan pasokan gas LPG 3 kg.
Pelaksanaan program gerakan tanam cepat panen yang diawali di lingkungan Pemprov Bali dan akan diperluas di seluruh Kabupaten/ Kota di Bali. Peningkatan ketersediaan beras Bulog dan penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke masyarakat. Peningkatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) di Provinsi Bali dan luar Bali.
Serta pemberian subsidi ongkos angkut termasuk untuk pelaksanaan operasi pasar. Sinergi pengendalian inflasi di Bali terus diperkuat dalam rangka mengendalikan harga pangan di tengah momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Galungan, Kuningan, Nyepi dan Bulan Puasa.
“Melalui langkah tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2024 tetap akan rendah dan terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%,” demikian Erwin Soeriadimadja. k17.
Komentar