Mahfud Ogah Kaitkan dengan Menteri Lain
Temui Presiden Nyatakan Mundur dari Menko Polhukam
Presiden Jokowi menyebut Mahfud Md sebagai Menko Polhukam yang menjabat paling lama di kabinet yang dipimpinnya selama dua periode pemerintahan
JAKARTA, NusaBali
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2) petang, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan menteri.
"Baru saja saya diterima Bapak Presiden Joko Widodo, ditemani Mensesneg Pak Pratikno. Saya menyampaikan permohonan untuk berhenti," ujar Mahfud dalam keterangannya usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis kemarin. Pertemuan Mahfud bersama Jokowi berlangsung tertutup. Mahfud menyampaikan keterangan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dia menyampaikan surat kepada Jokowi yang berisi tiga hal.
Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 dengan penuh hormat. Sehingga secara resmi ia juga dengan penuh hormat menyatakan surat untuk mohon mengundurkan diri. Kedua, mengenai substansi isi surat permohonan berhenti.
Ketiga, Mahfud memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik selama menjadi menteri. "Alhamdulillah Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati, penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum," kata Mahfud. Mahfud menyatakan pengunduran dirinya akan sah setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Mahfud yang merupakan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 ini menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye.
Ia sudah mendiskusikan langkah mundur itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024 calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.
Mahfud menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden. Mahfud merasa diangkat sebagai menteri oleh Presiden Widodo dengan baik-baik, sehingga ingin pamit dengan baik-baik pula. Mahfud menyatakan ogah tinggal glanggang, colong playu, yang artinya kira-kira lari meninggalkan tanggung jawab.
Mahfud menyatakan enggan mengaitkan pengunduran dirinya dengan menteri lain. “Ndak, saya tidak (mau). Kalau saya sendiri tidak akan mengaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengaitkan silakan,” kata Mahfud. Dia menegaskan tidak ingin mencampuri urusan menteri lain. “Etika saya itu bukan orang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu saja kalau etika saya. Yang lain-lain itu saya ndak ikut urusan menteri lain,” tegasnya.
Mahfud juga menceritakan pertemuan dirinya dengan Presiden Jokowi saat menyerahkan surat pengunduran diri. "Saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu. Ndak ada ketegangan apa pun itu," katanya kepada awak media. Mahfud mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi yang berlangsung selama 10 menit itu banyak diisi dengan gurauan.
Saat menyerahkan surat pengunduran diri, Mahfud menilai pembicaraan substansi surat itu selesai dalam waktu yang singkat, dan lebih banyak bergurau dengan Presiden. Dia juga mengungkapkan bahwa pembicaraan dilakukan dengan penuh kekeluargaan, bahkan keduanya bicara dari hati ke hati. Mahfud mengaku bahwa ia dengan Presiden Jokowi saling bercerita ketika dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam pada Oktober 2019.
Presiden Jokowi pun menyebut Mahfud Md sebagai Menko Polhukam yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini. Menurut Presiden, kata Mahfud, Menko Polhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun. Menko Polhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.
Namun karena situasi politik yang berkembang di tengah Pemilihan Presiden 2024, ia merasa harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut. "Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik, saya memang harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada hal yang lain," kata Mahfud.
Masih menurut Mahfud, dirinya menitipkan persoalan terkait penagihan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan revisi undang-undang MK ke Presiden Jokowi saat menyerahkan surat pengunduran dirinya kemarin. “Tentang utang BLBI (bantuan likuidasi Bank Indonesia), saya katakan (kepada Presiden Jokowi), Bapak pernah memberi inpres (instruksi presiden) kepada kami untuk mulai menagih utang BLBI. Waktu itu jumlahnya Rp110 triliun lebih, Rp111 triliun. Dalam 1,5 tahun kami bekerja sekarang terkumpul, yang di tangan kami Rp35,7 triliun, yang kalau dihitung presentasenya 31,8 persen,” kata Mahfud.
Kemudian, Mahfud juga menitipkan upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat, yang selama dia menjabat sebagai Menko Polhukam, telah berjalan. “Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12 (kasus). Itu secara hukum sangat sulit, biar secara hukum dibicarakan pemerintah atau menko polhukam berikutnya. Tetapi, yang sudah diselesaikan penyelesaian non-yudisial, yaitu khusus untuk korban bukan pelakunya,” kata Mahfud Md.
Persoalan ketiga, Mahfud melanjutkan, saat ini ada upaya menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi atas inisiatif DPR RI. Padahal, UU MK yang saat ini berlaku juga belum lama direvisi. “Saya katakan, Bapak Presiden saya tidak setuju dan saya hentikan pembahasan itu, karena aturan peralihannya itu tidak adil bagi hakim yang ada sekarang,” kata Mahfud Md.
Menanggapi mundurnya Menko Polhukam Mahfud Md dari jabatannya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut Prabowo Subianto tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). "Tidak perlu mundur, cukup Pak Mahfud saja," ucapnya usai menghadiri kegiatan Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran Menuju Indonesia Emas, di Surabaya, Kamis kemarin.
Sedangkan Staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tsamara Amany mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir tidak memiliki rencana mundur dari jabatannya berkaitan kegiatan kampanye untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Saya pikir enggak, ya, enggak ada rencana dan saya pikir tidak ada kaitan juga ke situ. Kan memang selama cuti, menteri boleh berkampanye," kata Tsamara saat ditemui di Headquarter Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis. Tsamara juga mengatakan tidak ada masalah jika Erick tidak mundur, selama yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.
"Selama berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara, saya kira enggak ada masalah dan Pak Erick mencontohkan hari ini beliau cuti, makanya itu bisa berkampanye," kata dia. Dia menyebut Erick berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan jabatan. Hal itu terbukti saat kehadiran Erick di markas TKN Fanta dengan tidak menggunakan fasilitas negara dan dalam keadaan cuti sebagai menteri. 7 ant
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2) petang, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan menteri.
"Baru saja saya diterima Bapak Presiden Joko Widodo, ditemani Mensesneg Pak Pratikno. Saya menyampaikan permohonan untuk berhenti," ujar Mahfud dalam keterangannya usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis kemarin. Pertemuan Mahfud bersama Jokowi berlangsung tertutup. Mahfud menyampaikan keterangan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dia menyampaikan surat kepada Jokowi yang berisi tiga hal.
Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 dengan penuh hormat. Sehingga secara resmi ia juga dengan penuh hormat menyatakan surat untuk mohon mengundurkan diri. Kedua, mengenai substansi isi surat permohonan berhenti.
Ketiga, Mahfud memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik selama menjadi menteri. "Alhamdulillah Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati, penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum," kata Mahfud. Mahfud menyatakan pengunduran dirinya akan sah setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Mahfud yang merupakan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 ini menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye.
Ia sudah mendiskusikan langkah mundur itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024 calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.
Mahfud menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden. Mahfud merasa diangkat sebagai menteri oleh Presiden Widodo dengan baik-baik, sehingga ingin pamit dengan baik-baik pula. Mahfud menyatakan ogah tinggal glanggang, colong playu, yang artinya kira-kira lari meninggalkan tanggung jawab.
Mahfud menyatakan enggan mengaitkan pengunduran dirinya dengan menteri lain. “Ndak, saya tidak (mau). Kalau saya sendiri tidak akan mengaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengaitkan silakan,” kata Mahfud. Dia menegaskan tidak ingin mencampuri urusan menteri lain. “Etika saya itu bukan orang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu saja kalau etika saya. Yang lain-lain itu saya ndak ikut urusan menteri lain,” tegasnya.
Mahfud juga menceritakan pertemuan dirinya dengan Presiden Jokowi saat menyerahkan surat pengunduran diri. "Saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu. Ndak ada ketegangan apa pun itu," katanya kepada awak media. Mahfud mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi yang berlangsung selama 10 menit itu banyak diisi dengan gurauan.
Saat menyerahkan surat pengunduran diri, Mahfud menilai pembicaraan substansi surat itu selesai dalam waktu yang singkat, dan lebih banyak bergurau dengan Presiden. Dia juga mengungkapkan bahwa pembicaraan dilakukan dengan penuh kekeluargaan, bahkan keduanya bicara dari hati ke hati. Mahfud mengaku bahwa ia dengan Presiden Jokowi saling bercerita ketika dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam pada Oktober 2019.
Presiden Jokowi pun menyebut Mahfud Md sebagai Menko Polhukam yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini. Menurut Presiden, kata Mahfud, Menko Polhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun. Menko Polhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.
Namun karena situasi politik yang berkembang di tengah Pemilihan Presiden 2024, ia merasa harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut. "Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik, saya memang harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada hal yang lain," kata Mahfud.
Masih menurut Mahfud, dirinya menitipkan persoalan terkait penagihan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan revisi undang-undang MK ke Presiden Jokowi saat menyerahkan surat pengunduran dirinya kemarin. “Tentang utang BLBI (bantuan likuidasi Bank Indonesia), saya katakan (kepada Presiden Jokowi), Bapak pernah memberi inpres (instruksi presiden) kepada kami untuk mulai menagih utang BLBI. Waktu itu jumlahnya Rp110 triliun lebih, Rp111 triliun. Dalam 1,5 tahun kami bekerja sekarang terkumpul, yang di tangan kami Rp35,7 triliun, yang kalau dihitung presentasenya 31,8 persen,” kata Mahfud.
Kemudian, Mahfud juga menitipkan upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat, yang selama dia menjabat sebagai Menko Polhukam, telah berjalan. “Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12 (kasus). Itu secara hukum sangat sulit, biar secara hukum dibicarakan pemerintah atau menko polhukam berikutnya. Tetapi, yang sudah diselesaikan penyelesaian non-yudisial, yaitu khusus untuk korban bukan pelakunya,” kata Mahfud Md.
Persoalan ketiga, Mahfud melanjutkan, saat ini ada upaya menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi atas inisiatif DPR RI. Padahal, UU MK yang saat ini berlaku juga belum lama direvisi. “Saya katakan, Bapak Presiden saya tidak setuju dan saya hentikan pembahasan itu, karena aturan peralihannya itu tidak adil bagi hakim yang ada sekarang,” kata Mahfud Md.
Menanggapi mundurnya Menko Polhukam Mahfud Md dari jabatannya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut Prabowo Subianto tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). "Tidak perlu mundur, cukup Pak Mahfud saja," ucapnya usai menghadiri kegiatan Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran Menuju Indonesia Emas, di Surabaya, Kamis kemarin.
Sedangkan Staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tsamara Amany mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir tidak memiliki rencana mundur dari jabatannya berkaitan kegiatan kampanye untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Saya pikir enggak, ya, enggak ada rencana dan saya pikir tidak ada kaitan juga ke situ. Kan memang selama cuti, menteri boleh berkampanye," kata Tsamara saat ditemui di Headquarter Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis. Tsamara juga mengatakan tidak ada masalah jika Erick tidak mundur, selama yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.
"Selama berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara, saya kira enggak ada masalah dan Pak Erick mencontohkan hari ini beliau cuti, makanya itu bisa berkampanye," kata dia. Dia menyebut Erick berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan jabatan. Hal itu terbukti saat kehadiran Erick di markas TKN Fanta dengan tidak menggunakan fasilitas negara dan dalam keadaan cuti sebagai menteri. 7 ant
Komentar