Koster Nilai Basis Pendidikan Hindu Masih Lemah

DENPASAR, NusaBali 

Keberadaan lembaga pendidikan bernuansa Hindu juga masih sangat minim. Padahal untuk mencetak sumber daya manusia yang memiliki karakter dan berintegritas sesuai dengan ajaran Agama Hindu, dibutuhkan lembaga pendidikan Hindu mulai dari tingkat dasar seperti PAUD/TK, SMP, SMA hingga pendidikan tinggi alias semua level (tingkatan).

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi X DPR RI, Dr Ir Wayan Koster MM saat jadi pembicara dalam seminar ‘Peranan Alumni Perguruan Tinggi Hindu dalam Menjaga NKRI’ yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, di Desa Wisata Kertalangu, Denpasar Timur, Jumat (14/7).

Sedikitnya ada 300 orang Alumni IHDN Denpasar menghadiri seminar yang dibuka Rektor IHDN Denpasar, Prof Dr Drs I Nengah Duija MSi didampingi Ketua Ikatan Alumni IHDN Denpasar Dr Surya Pradnya. Pada kesempatan tersebut, KBS (Koster Bali Satu), demikian panggilan politisi PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini, mengungkapkan susahnya perjuangan untuk bisa mewujudkan lembaga pendidikan bernuansa Hindu, termasuk mendapatkan alokasi dana melalui Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama.  

Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada salah satu Bab-nya mengatur tentang rumpun ilmu keagamaannya. Akan tetapi waktu itu hanya Ilmu Agama Islam saja yang diatur, padahal agama lain, Hindu, Kristen, Budha juga ada keilmuannya. “Akhirnya terbit Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan,” ujar Koster.  

Selanjutnya melalui perjuangan yang panjang pula, KBS mendorong Kementerian Agama hingga diterbitkan Peraturan Menteri Agama RI No 56 tahun 2014 tentang  Pendidikan Keagamaan Hindu sebagai pelaksanaan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan terbitnya regulasi tersebut lanjut KBS, saat ini Ditjen Bimas Hindu mendapatkan alokasi anggaran yang cukup memadai dan tiap tahunnya mengalami peningkatan. 

“Sebagian dari anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan lembaga pendidikan Hindu,” ujar Ketua Tim Kampanye Provinsi Bali Capres-Cawapres Jokowi- Jusuf Kalla di Pilpres 2014 ini. “Basis pendidikan Hindu kita sangat lemah. Kita butuh institusi pendidikan Hindu formal maupun non formal, dari PAUD/TK sampai pendidikan tinggi. Pemerintah Daerah harus bergerak cepat untuk membangun lembaga pendidikan Hindu,” tambah KBS.

Sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Bali, dirinya telah memberikan arahan kepada tujuh kabupaten /kota yang pimpinan daerahnya kader PDIP melaksanakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), dengan memasukkan sistem pendidikan Hindu dalam bidang prioritas adat, budaya serta pendidikan. “IHDN juga kita harapkan mengambil peran bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun lembaga pendidikan Hindu, baik itu di Bali maupun luar Bali,” tegas suami Ni Putu Putri Suastini.

 

Di bagian lain Rektor IHDN Denpasar, Prof Dr Drs I Nengah Duija MSi mengungkapkan, jumlah alumni IHDN Denpasar yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 8 ribu orang, yang berkerja di berbagai bidang. Dirinya sengaja mendatangkan KBS, karena telah banyak berbuat untuk pendidikan, adat, budaya dan agama Hindu. “Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah salah satu produk hukum yang diperjuangkannya. Saya sangat berharap IHDN bisa memperkokoh perjuangan Bapak Koster,”ujarnya. *nat