Sosialisasi SP4N-LAPOR! di Badung Terus Berlanjut
MANGUPURA, NusaBali - Sosialisasi SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dan FGD Strategi Keberlanjutan Implementasi Rencana Aksi SP4N-LAPOR! di Kabupaten Badung terus berlanjut. Kali ini, sosialisasi dan FGD kembali dilaksanakan pada Kamis, (12/10) di The Trans Resort Bali.
Kegiatan dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik KemenPAN-RB Rosikin SSi MSi, perwakilan UNDP Muhammad Iqbal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra SSos MAP, Kabag Organisasi Setda Badung Wayan Putra Yadnya SKM MSi, Inspektorat Badung diwakilkan oleh I Made Nugia, Perwakilan Ombudsman Pusat Tria Malasari, dan perwakilan Kemendagri Andy Ernawani.
Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa dalam sambutannya yang dibacakan Kadiskominfo Badung IGN Gede Jaya Saputra sangat mengapresiasi kegiatan ini. “Kami berharap, rangkaian kegiatan ini berjalan lancar dan mencapai tujuan. Atas nama Pemkab Badung kami sangat mengapresiasi kunjungan dari kementerian,” ujarnya.
Lanjut dikatakan, kegiatan FGD dari KemenPAN-RB serta kementerian terkait ini dilakukan guna mengefektifkan penerapan SP4N-LAPOR! di Kabupaten Badung. Rencana ke depannya sudah disampaikan tentang proses kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait SP4N-LAPOR!, baik berupa progres implementasi SP4N-LAPOR! di Kabupaten Badung, capaian, kendala hingga solusi.
“Ini adalah sebuah sistem yang terorganisir, sehingga kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung akan bisa lebih maksimal. Mana yang memang kebijakan mendukung ini, serta bagaimana juga kemudian dipadukan dan diintegrasikan antar perangkat daerah,” ungkapnya.
Mantan Camat Mengwi ini melanjutkan, untuk di Badung beberapa kegiatan sudah dilaksanakan seperti SOP dan regulasi tentang pelayanan publik dan award yang indikatornya juga tentang pelayanan publik. Selain itu juga melaksanakan pemberian kinerja berbasis pelayanan publik kepada semua perangkat daerah.
“Secara eksternal, kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka aware dan memahami bahwa ada kanal pengaduan untuk menyampaikan aspirasi pelayanan publik, baik masyarakat lokal maupun mancanegara. Harapannya ke depan bagaimana kualitas pelayanan publik di Badung bisa semakin maksimal. Sehingga tumbuh kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah,” jelas Jaya Saputra.
Sebagai informasi, kegiatan Sosialisasi SP4N-LAPOR! dan FGD Strategi Keberlanjutan Implementasi Rencana Aksi SP4N-LAPOR! ini dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, KemenPAN-RB bersama Lembaga Mitra Pembangunan UNDP dan KOICA bekerja sama dalam peningkatan pengelolaan pengaduan pada SP4N-LAPOR!, baik di tingkat nasional maupun daerah melalui proyek “KOICAUNDP Partnership for Capacity Development for an integrated National Complaint Handling System (SP4N-LAPOR!) in indonesia”.
Sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB No 46 Tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map SP4N 2020-2024) yang menargetkan 1,8 juta pengguna SP4N-LAPOR! di tahun 2024, maka sebagai upaya untuk mencapai target tersebut, dilakukan upaya optimalisasi sosialisasi SP4N-LAPOR! kepada masyarakat. Salah satunya dengan melaksanakan FGD Strategi Keberlanjutan Rencana Aksi Implementasi SP4N-LAPOR! di enam lokasi pilot, salah satunya di Kabupaten Badung. @ ind
Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa dalam sambutannya yang dibacakan Kadiskominfo Badung IGN Gede Jaya Saputra sangat mengapresiasi kegiatan ini. “Kami berharap, rangkaian kegiatan ini berjalan lancar dan mencapai tujuan. Atas nama Pemkab Badung kami sangat mengapresiasi kunjungan dari kementerian,” ujarnya.
Lanjut dikatakan, kegiatan FGD dari KemenPAN-RB serta kementerian terkait ini dilakukan guna mengefektifkan penerapan SP4N-LAPOR! di Kabupaten Badung. Rencana ke depannya sudah disampaikan tentang proses kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait SP4N-LAPOR!, baik berupa progres implementasi SP4N-LAPOR! di Kabupaten Badung, capaian, kendala hingga solusi.
“Ini adalah sebuah sistem yang terorganisir, sehingga kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung akan bisa lebih maksimal. Mana yang memang kebijakan mendukung ini, serta bagaimana juga kemudian dipadukan dan diintegrasikan antar perangkat daerah,” ungkapnya.
Mantan Camat Mengwi ini melanjutkan, untuk di Badung beberapa kegiatan sudah dilaksanakan seperti SOP dan regulasi tentang pelayanan publik dan award yang indikatornya juga tentang pelayanan publik. Selain itu juga melaksanakan pemberian kinerja berbasis pelayanan publik kepada semua perangkat daerah.
“Secara eksternal, kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka aware dan memahami bahwa ada kanal pengaduan untuk menyampaikan aspirasi pelayanan publik, baik masyarakat lokal maupun mancanegara. Harapannya ke depan bagaimana kualitas pelayanan publik di Badung bisa semakin maksimal. Sehingga tumbuh kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah,” jelas Jaya Saputra.
Sebagai informasi, kegiatan Sosialisasi SP4N-LAPOR! dan FGD Strategi Keberlanjutan Implementasi Rencana Aksi SP4N-LAPOR! ini dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, KemenPAN-RB bersama Lembaga Mitra Pembangunan UNDP dan KOICA bekerja sama dalam peningkatan pengelolaan pengaduan pada SP4N-LAPOR!, baik di tingkat nasional maupun daerah melalui proyek “KOICAUNDP Partnership for Capacity Development for an integrated National Complaint Handling System (SP4N-LAPOR!) in indonesia”.
Sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB No 46 Tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map SP4N 2020-2024) yang menargetkan 1,8 juta pengguna SP4N-LAPOR! di tahun 2024, maka sebagai upaya untuk mencapai target tersebut, dilakukan upaya optimalisasi sosialisasi SP4N-LAPOR! kepada masyarakat. Salah satunya dengan melaksanakan FGD Strategi Keberlanjutan Rencana Aksi Implementasi SP4N-LAPOR! di enam lokasi pilot, salah satunya di Kabupaten Badung. @ ind
Komentar