Belum Optimal, Program Pelestarian Kebudayaan Perlu Sinergi Banyak Pihak
MANGUPURA, NusaBali.com - Program-program pelestarian kebudayaan nantinya harus mengedepankan sinergi dari berbagai unsur pemerintah maupun masyarakat. Hal itu mengemuka dalam Rapat Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV (Bali dan Nusa Tenggara Barat) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang berlangsung di Hotel Grand Mega Resort, Kuta, Badung, 14-16 September 2023.
Kepala BPK Wilayah XV Abi Kusno menyampaikan selama ini upaya pelestarian kebudayaan cenderung sendiri-sendiri, sehingga hasilnya belum optimal. Untuk itu program pelestarian kebudayaan nantinya akan lebih banyak mengusung konsep gotong royong. Rapat penyusunan program dan anggaran BPK Wilayah XV berlangsung secara hibryd, diikuti oleh perwakilan Dinas Kebudayaan di Bali dan NTB serta pemangku kepentingan lain termasuk para akademisi.
"Ke depan arahnya gotong royong antara pemerintah, pemerintah daerah, komunitas, universitas, pelaku budaya, pokoknya semua unsur yang terkait dengan kebudayaan yang bisa gotong royong bersama-sama membangun kebudayaan," ujar Abi di sela kegiatan rapat, Kamis (14/9/2023).
Ia mencontohkan dalam pendataan obyek kebudayaan misalnya, pihaknya akan lebih banyak melibatkan komunitas budaya dan universitas. Dengan demikian diharapkan lebih banyak masukan yang dapat diserap untuk menuju satu tujuan memajukan kebudayaan.
"Sementara yang masih kita usulkan terkait pendataan dan pencatatan. Karena di Bali ada dua warisan dunia, ada subak dan juga tari Bali, jadi pasti fokus kita akan ke sana karena masih banyak PR-nya juga," jelas Abi.
Selain itu, BPK Wilayah XV juga akan memfokuskan program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan komunitas. Salah satunya dengan mengajak mahasiswa untuk magang di BPK, sehingga diharapkan dapat menguatkan kesadaran mahasiswa dalam pelestarian budaya dan menularkan kepada masyarakat luas nantinya.
"Jadi mahasiswa bisa terlibat dalam frame MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) ataupun magang," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pelindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Yudi Wahyudin mengingatkan agar BPK Wilayah XV fokus dengan tugas utama dalam penyusunan program. BPK, ujar Yudi, bertugas mengawal warisan budaya dunia, warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia, dan cagar budaya peringkat nasional.
"Selebihnya, apapun yang dirumuskan harus dikomunikasikan ke komunitas untuk melihat sisi lain atau angle lain dari mereka terkait usulan-usulan yang dirumuskan oleh tim (BPK Wilayah XV)," saranYudi.
Ia menegaskan, persoalan kebudayaan sejatinya terkait dengan semua kementerian/lembaga, OPD Pemerintah Daerah, dan komunitas. Persoalan kebudayaan, kata Yudi, terkait dengan kerjasama mulai dari hulu hingga hilir, sehingga keterbatasan SDM dan anggaran dapat diminimalisir. "Tari misalnya tidak lepas dari pakaian, alat musik, tidak lepas dari guru, sanggar," ucap Yudi.
Sekretaris Dirjen Kebudayaan Fitra Arda saat membuka rapat menegaskan, bahwa kebudayaan mendapat tempat yang penting dalam pembangunan. Kebudayaan, dikatakannya, menjadi haluan dalam pembangunan bangsa. "Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 disebutkan betapa pentingnya kebudayaan itu. Kekayaan budaya digunakan untuk mendukung pembangunan bangsa ini," jelasnya.
Untuk itu, ia pun menekankan adanya sinergi dalam upaya pelestarian kebudayaan di antara seluruh pemangku kepentingan. "Intinya adalah gotong royong," kata Fitra Arda.
Komentar