Komisi II Sebut Ketahanan Pangan Bali Terancam

Gus Adhi berharap Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Irjen Sang Made Mahendra Jaya bisa mencegah ancaman ketahanan pangan ini dengan mengawal kelangsungan Subak (sistem pengairan tradisional Bali).

Gus Adhi yang mantan Anggota Komisi IV DPR RI membidangi pertanian dan kelautan ini menyebutkan, pertanian di Bali tidak hanya untuk kelangsungan sumber pangan. Namun juga sebagai upaya pelestarian subak (adat dan budaya) dan pertanian terkait dengan pariwisata.

“Kita berharap banyak dengan Penjabat Gubernur Bali, ancaman ketahanan pangan ini hal yang sangat serius. Maka perlindungan terhadap Subak yang telah diatur dalam UU Provinsi Bali harus menjadi komitmen Pj Gubernur Bali. Saya titip kawal pelestarian Subak ini oleh Pj Gubernur,” ujar politisi senior Golkar Bali yang pasang badan dalam memperjuangkan pasal-pasal berisi pelindungan terhadap Subak dan Desa Adat dalam UU Provinsi Bali di Senayan.

Gus Adhi menyebutkan Subak menjadi Benteng Bali dalam sumber pangan, budaya dan pariwisata. Menurut dia, UU Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali, telah mengatur dan melindungi Subak. “Selain konsen dengan masalah pembangunan, pemerataan ekonomi, melestarikan sektor budaya, adat dan agama, Pj Gubernur Bali harus komitmen juga dengan menjaga kelangsungan pangan dan bidangnya yakni Subak,” tegas politisi asal Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ini.

Menurut Gus Adhi saat ini ada kesan pembiaran atas fenomena alih fungsi lahan pertanian.  “Sawah habis dipakai perumahan. Jangan sampai kondisi Bali lampu kuning berubah jadi lampu merah soal kelangsungan pangan. Kami melihat ada pembiaran terhadap alih fungsi lahan ini,” ujarnya.

“Selama ini ada pejabat yang mengatakan selalu ada pendampingan kepada Subak, nyatanya jauh panggang dari api. Bali sebagai destinasi pariwisata harusnya jadikan Subak sebagai kekuatan,” tegas Ketua Depidar SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) Provinsi Bali ini.

Ancaman ketahanan pangan itu kata Gus Adhi, sudah dibuktikan dengan fenomena beras mahal. Gus Adhi pun memberikan solusi. “Saatnya pemerintah hadir dan mengatur tata niaga pangan dari desa. Mari kita atur supply and demand pangan dari tingkat desa. Kehadiran penyuluh, pendampingan di segala sektor kita perkuat. Sehingga ketersediaan pangan benar-benar bisa dipantau di desa-desa,” ujar Gus Adhi. 

“Kalau ini tergerakkan secara masif saya berkeyakinan bangsa Indonesia kembali sebagai Negara Agraris dan swasembada pangan dan kita dapat terhindar dari praktek mafia pangan,” ujarnya. n nat