Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, Dewan Beri Catatan soal Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran

Dewan berharap pada tahun anggaran ini, pengentasan kemiskinan dan upaya pengurangan pengangguran terbuka di Buleleng agar diprioritaskan.

Hal ini diungkapkan pada rapat paripurna jawaban Bupati Buleleng atas pemandangan umum fraksi-fraksi, terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, di ruang sidang utama DPRD Buleleng, Rabu (12/7).

Pada laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2022, angka kemiskinan di Buleleng mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 lalu. Dari 6,12 persen menjadi 6,21 persen. Peningkatan angka kemiskinan di Buleleng pada tahun 2022 lalu terjadi disebut karena perkembangan perekonomian Buleleng pasca pandemi Covid-19 belum normal.

Hal ini memicu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, kenaikan inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat. Dampak lain dari pandemi Covid-19 yang masih menghantui di tahun 2022 lalu juga menyumbang tingkat pengangguran terbuka di Buleleng sebesar 5,20 persen.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna usai rapat paripurna mengatakan dalam capaian program pemerintah tahun 2022 ada beberapa hal yang belum dapat tercapai maksimal. Terutama dalam penanganan pengentasan kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

"Kami memberi masukan agar dalam pelaksanaan APBD ke depannya bisa lebih baik. Beberapa poin yang kami dorong untuk lebih diseriusin soal penanganan kemiskinan dan pengangguran," ucap Supriatna.

Selain itu dia juga menyoroti soal pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Buleleng yang belum maksimal. Beberapa program di SKPD capaiannya masih di bawah 90 persen.

"Ini agar dievaluasi ke depannya agar tidak lagi terjadi. Misalnya di Dinas Perizinan masih realisasi PAD masih rendah dan belum sesuai target yang diberikan. Serapan anggaran juga beberapa SKPD masih ada yang di bawah 90 persen," imbuh politisi asal Desa/Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menjawab soal penanganan kemiskinan dan pengangguran sudah dilakukan dan tercover dalam APBD. Baik secara langsung dan tidak langsung. Seperti penanganan kemiskinan, Lihadnyana menyebut sudah diakomodir dengan mengurangi beban dan pengeluaran keluarga miskin ekstrem.

"Caranya mengurangi pengeluaran mereka dengan memberikan kesehatan gratis misalnya untuk kepesertaan BPJS sekarang kan sudah bisa dengan KTP saja, pelayanan pendidikan misalnya dengan bantuan seragam sekolah," terang Lihadnyana.

Lalu setelah mengurangi pengeluaran KK miskin, pemerintah menyiapkan program pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Salah satunya dengan mewajibkan kontraktor proyek pemerintah mempekerjakan tenaga lokal. @k23