DPRD Minta Eksekutif Serius Tangani Kemiskinan dan Pengangguran
Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022
SINGARAJA, NusaBali - DPRD Buleleng memberikan catatan terkait penanganan kemiskinan dan pengangguran. DPRD minta Pemkab Buleleng lebih fokus menyiapkan program-program untuk menyikapi kekurangan pelaksanaan APBD Tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, usai rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Tahun Anggaran 2022, Senin (26/6), di ruang sidang utama DPRD setempat. Dia mengatakan secara umum dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 yang disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana sudah sangat baik.
Salah satunya dari sisi administrasi keuangan dan realisasi target capaian. Bahkan setelah dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut kepada Pemkab Buleleng.
"Tentu hal ini (WTP sembilan kali berturut-turut) kita syukuri bersama. Tetapi, kedepannya kami berharap Pemkab fokus pada hal-hal yang menjadi kekurangan pada APBD 2022. Seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Tampaknya, enam bulan berjalan tahun 2023 ini, Pemkab sudah bergerak cepat untuk mencoba menuntaskan masalah itu," ucap Supriatna.
Foto: Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. -LILIK
Dari pertanggungjawaban APBD 2022 yang disampaikan Pj Bupati, pada tahun 2022, penduduk miskin di Buleleng 6,21 persen, atau meningkat dibandingkan tahun 2021, hanya 6,12 persen. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022, menurut data Badan Pusat Statistik, 5,20 persen.
Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat membacakan pertanggungjawaban APBD 2022, menjelaskan peningkatan penduduk miskin di Buleleng karena belum normalnya perkembangan perekonomian Buleleng pasca Pandemi Covid-19. Masa pemulihan pasca Pandemi Covid-19 ini berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Inflasi tinggi terjadi tahun 2022 berdampak penurunan daya beli masyarakat.
Pandemi Covi-19, disebutnya, berpengaruh pada minimnya serapan tenaga kerja yang berujung pada peningkatan pengangguran terbuka di Buleleng. Pandemi Covid-19 juga berdampak belum optimalnya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Lihadnyana menyebut tahun 2023, Pemkab Buleleng telah menyiapkan program untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Tahun ini, pemerintah memasang target pengentasan kemiskinan ekstrem. Penanganan kemiskinan dengan paket pelatihan keterampilan kerja dan bursa-bursa kerja.
"Kami memberikan apresiasi atas peran DPRD Kabupaten Buleleng predikat WTP karena prestasi ini diraih berkat kerja keras bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah. Berbagai upaya secara maksimal telah dilaksanakan dalam pencapaian kinerja," jelasnya.@k23
Komentar