OPD Diarahkan Untuk Alokasikan Anggaran Pengarusutamaan Gender

Sejumlah utusan dari masing-masing OPD mengikuti pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Buleleng, di ruang Unit IV Setda Buleleng, Senin (29/4). Ketua Pokja PUG Kabupaten Buleleng Ayu Reika mengatakan, mandat instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tegas menyatakan pemerintah harus mengintegrasikan isu gender dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi hasil pembangunan.

Pemerintah Daerah juga punya tugas untuk melakukan penguatan PUG secara terpadu dan terorganisasi dalam perencanaan pembangunan. Reika yang juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Buleleng mengatakan pemerintah punya 3 prinsip utama dalam proses pembangunan.

Ketiganya meliputi pengarusutamaan pemerintah yang baik, pengarusutamaan tata kelola pemerintah yang baik dan pengarusutamaan gender. Menurutnya, isu strategis gender dalam program dan kegiatan pembangunan daerah penting dilakukan secara bersama-sama komprehensif dan berkelanjutan. Tujuan akhir untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki perempuan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang komprehensif tentang konsep, prinsip dan analisis gender serta manfaat PUG dalam program prioritas pembangunan OPD,” harap Reika.

Sementara itu, Ketua Panitia  yang juga Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng I Nyoman Riang Pustaka mengatakan, tujuan kegiatan untuk memberikan keadilan gender melalui penganggaran program PUG.

“Setelah pelatihan ini harapannya OPD sudah bisa menganalisa sejauh mana dampak dari alokasi anggaran dalam menjawab masalah atau isu gender. Kalau masih kurang mungkin perlu dimaksimalkan dan dievaluasi kembali,” terang dia.

Kegiatan pelatihan PPRG ini menghadirkan narasumber dari perwakilan BKPSDM Provinsi Bali, Anak Agung Rai Kartini dan I Nyoman Widiartha Mahajaya.7 k23