Aliansi Bali Jengah Demo Tolak Kenaikan Harga BBM
Selain soal harga BBM, pengunjuk rasa juga menyampaikan aspirasi mulai dari pemberantasan mafia migas hingga soal otonomi khusus Papua.
DENPASAR, NusaBali
Seratusan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Bali Jengah melakukan aksi turun jalan, Sabtu (10/9) sore, menolak kenaikan harga BBM yang diberlakukan sejak sepekan sebelumnya. Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.30 sampai pukul 17.20 Wita di Jalan PB Sudirman itu berpindah-pindah di beberapa titik.
Awalnya puluhan massa aksi yang merupakan gabungan dari mahasiswa, pelajar SMA, dan masyarakat umum itu digelar di Simpang Jalan PB Sudirman - Dewi Sartika. Uniknya beberapa pendemo mendorong motor sebagai bentuk protes mereka terhadap kenaikan harga BBM.
Belum sampai 10 menit, para pendemo ini pindah ke depan SMP Santu Yoseph di Jalan PB Sudirman, hingga akhirnya mereka berorasi di depan kampus Pasca Sarjana Universitas Udayana yang juga berada di Jalan PB Sudirman. Berpindah-pindahnya titik lokasi demo ini membuat aparat kepolisian kalang kabut mengatur lalu lintas hingga terjadi kemacetan parah.
Meski terjadi kemacetan, para pendemo yang tergabung dari berbagai organisasi ini terus berorasi menyampaikan aspirasi. Mereka menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang keliru. Sebab, kebijakan itu akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok dan masalah sosial lainnya.
Setidaknya mereka menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni menolak kenaikan harga BBM, mendesak presiden untuk mengevaluasi BPH Migas dan berantas mafia migas, menolak pemangkasan upah buruh dan UU Cipta kerja, mendesak presiden mengusut pelanggaran HAM, mendesak presiden untuk menarik aparat di Papua, hingga tuntutan agar presiden mencabut Otonomi Khusus di Papua.
Berikutnya mereka juga menolak pembahasan pemberian ekonomi yang berpihak kepada investor dan kebijakan iklim yang tidak mempertimbangkan hak rakyat pada perhelatan G20 dan mendesak presiden untuk menghapus atau mengganti pasal-pasal bermasalah yang mengancam nilai demokrasi dan HAM.
"Kami yang turun ini sekitar 100 orang. Kami berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang mahasiswa, LSM, dan masyarakat umum," tutur Humas Aliansi Bali Jengah, Anak Agung Gede Surya Sentana kepada wartawan usai demo.
Di sisi lain untuk mengamankan jalannya aksi demo tersebut, Polresta Denpasar menerjunkan kurang lebih 272 personel pengamanan yang dibackup TNI, Satpol PP, dan pecalang Desa Adat sejumlah 30 orang. Ratusan personel gabungan ini sudah berjaga-jaga di sekitar lokasi demo sejak pukul 11.00 Wita dipimpin langsung oleh Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas.
"Saya mohon maaf kepada masyarakat yang hari ini terganggu aktivitasnya akibat demo yang digelar elemen masyarakat ini. Kami hadir untuk memastikan jalannya aksi mereka aman dan nyaman,” tegas Kombes Bambang Yugo Pamungkas. *pol
Awalnya puluhan massa aksi yang merupakan gabungan dari mahasiswa, pelajar SMA, dan masyarakat umum itu digelar di Simpang Jalan PB Sudirman - Dewi Sartika. Uniknya beberapa pendemo mendorong motor sebagai bentuk protes mereka terhadap kenaikan harga BBM.
Belum sampai 10 menit, para pendemo ini pindah ke depan SMP Santu Yoseph di Jalan PB Sudirman, hingga akhirnya mereka berorasi di depan kampus Pasca Sarjana Universitas Udayana yang juga berada di Jalan PB Sudirman. Berpindah-pindahnya titik lokasi demo ini membuat aparat kepolisian kalang kabut mengatur lalu lintas hingga terjadi kemacetan parah.
Meski terjadi kemacetan, para pendemo yang tergabung dari berbagai organisasi ini terus berorasi menyampaikan aspirasi. Mereka menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang keliru. Sebab, kebijakan itu akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok dan masalah sosial lainnya.
Setidaknya mereka menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni menolak kenaikan harga BBM, mendesak presiden untuk mengevaluasi BPH Migas dan berantas mafia migas, menolak pemangkasan upah buruh dan UU Cipta kerja, mendesak presiden mengusut pelanggaran HAM, mendesak presiden untuk menarik aparat di Papua, hingga tuntutan agar presiden mencabut Otonomi Khusus di Papua.
Berikutnya mereka juga menolak pembahasan pemberian ekonomi yang berpihak kepada investor dan kebijakan iklim yang tidak mempertimbangkan hak rakyat pada perhelatan G20 dan mendesak presiden untuk menghapus atau mengganti pasal-pasal bermasalah yang mengancam nilai demokrasi dan HAM.
"Kami yang turun ini sekitar 100 orang. Kami berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang mahasiswa, LSM, dan masyarakat umum," tutur Humas Aliansi Bali Jengah, Anak Agung Gede Surya Sentana kepada wartawan usai demo.
Di sisi lain untuk mengamankan jalannya aksi demo tersebut, Polresta Denpasar menerjunkan kurang lebih 272 personel pengamanan yang dibackup TNI, Satpol PP, dan pecalang Desa Adat sejumlah 30 orang. Ratusan personel gabungan ini sudah berjaga-jaga di sekitar lokasi demo sejak pukul 11.00 Wita dipimpin langsung oleh Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas.
"Saya mohon maaf kepada masyarakat yang hari ini terganggu aktivitasnya akibat demo yang digelar elemen masyarakat ini. Kami hadir untuk memastikan jalannya aksi mereka aman dan nyaman,” tegas Kombes Bambang Yugo Pamungkas. *pol
Komentar