Sumadi Dicopot, Dewa Nida Geram
Tuding Tebang Pilih dan Ancam Soliditas Golkar
“Ya namanya juga politik. Saya dapat informasi itu (Sumadi dicopot,red), bahwa Fraksi Golkar DPRD Karangasem materi pandangan umum fraksinya sangat kritis terhadap kebijakan eksekutif di Karangasem”
DENPASAR,NusaBali
Pelengseran Nyoman Sumadi dari kursi Ketua Fraksi Golkar DPRD Karangasem dan digantikan oleh I Ketut Badra memantik reaksi di internal Golkar Bali. Kader senior Golkar Bali Dewa Made Widiasa Nida menuding pelengseran Sumadi tebang pilih dan ancam soliditas Golkar di Karangasem.
Menurut Dewa Nida, Sumadi dilengserkan hanya dengan alasan rolling biasa dan penyegaran 2,5 tahun jabatan AKD (alat kelengkapan dewan) DPRD Karangasem hanya omong kosong. Padahal, di sejumlah AKD lain, seperti di DPRD Bali, DPRD Kabupaten/Kota tidak ada rolling sama sekali. “Alasan nggak masuk akal. DPD I Golkar Bali tebang pilih, ini akan mengancam soliditas Golkar di daerah. Kalau memang alasan rolling dan penyegaran, kenapa hanya Ketua Fraksi Golkar di Karangasem yang dirolling? Di DPRD Bali/Kabupaten dan kota kenapa tidak?” ujar Dewa Nida, kepada NusaBali, Kamis (12/5) pagi.
Sumadi adalah kader Golkar yang juga pengurus Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Bali. Sementara Dewa Nida sendiri adalah Wasekjen DPP MKGR. Sumadi dilengserkan dari jabatan Ketua Fraksi Golkar DPRD Karangasem kemudian digantikan I Ketut Badra mengejutkan kader Golkar.
Kata Dewa Nida, pelengseran Sumadi kontra dengan gerakan Partai Golkar dan MKGR yang sedang getolnya menjaga soliditas internal. Apalagi kata dia, kader MKGR sedang gencar mensosialisasikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden 2024. “Silahkan tulis, pelengseran saudara Sumadi ini sebuah arogansi luar biasa,” ujar politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung ini.
Dewa Nida membeber bahwa pencopotan Sumadi dari jabatan Ketua Fraksi Golkar DPRD Karangasem, karena ada keterkaitan dengan pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Karangasem saat masih dikomandani Sumadi isinya ‘menyengat’. Materi pandangan umum itu mengkritisi habis-habisan kebijakan eksekutif di Karangasem.
Kok kritis justru dilengserkan? “Ya namanya juga politik. Kritis belum tentu dipuji. Saya dapat informasi itu (Sumadi dicopot,red), bahwa Fraksi Golkar DPRD Karangasem materi pandangan umum fraksinya sangat kritis terhadap kebijakan eksekutif di Karangasem. Tanya saja DPD I Golkar Bali. Ini akan berdampak pada soliditas,” ujar fungsionaris DPP Partai Golkar ini.
Dewa Nida mengatakan, Sumadi pasti tidak akan melawan atas pencopotan dirinya sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Karangasem. “Tetapi, pasti ada kekecewaan. Karena saya tahu betul, saudara Sumadi itu kader loyal, punya kemampuan juga, DPD I harus fair memberikan alasan,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung ini.
Atas tudingan Dewa Nida tersebut, kubu DPD I Golkar Bali tidak mau merespon. Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD I Golkar Bali Dewa Made Suamba Negara dikonfirmasi NusaBali, Kamis sore tidak mau diwawancarai. “Saya tidak komentar,” ujar Suamba Negara, yang sebelumnya juga sempat berseteru dengan Dewa Nida gara-gara pencopotan anak Dewa Nida sebagai kelompok ahli DPRD Bali.
Sebelumnya, Suamba Negara mengatakan pergantian Sumadi oleh Badra bukan karena ada pelanggaran atau kesalahan. Namun proses normatif rolling 2,5 tahun. “Rolling biasa, penyegaran dan regenerasi di internal,” ujar politisi asal Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Tabanan ini. *nat
Menurut Dewa Nida, Sumadi dilengserkan hanya dengan alasan rolling biasa dan penyegaran 2,5 tahun jabatan AKD (alat kelengkapan dewan) DPRD Karangasem hanya omong kosong. Padahal, di sejumlah AKD lain, seperti di DPRD Bali, DPRD Kabupaten/Kota tidak ada rolling sama sekali. “Alasan nggak masuk akal. DPD I Golkar Bali tebang pilih, ini akan mengancam soliditas Golkar di daerah. Kalau memang alasan rolling dan penyegaran, kenapa hanya Ketua Fraksi Golkar di Karangasem yang dirolling? Di DPRD Bali/Kabupaten dan kota kenapa tidak?” ujar Dewa Nida, kepada NusaBali, Kamis (12/5) pagi.
Sumadi adalah kader Golkar yang juga pengurus Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Bali. Sementara Dewa Nida sendiri adalah Wasekjen DPP MKGR. Sumadi dilengserkan dari jabatan Ketua Fraksi Golkar DPRD Karangasem kemudian digantikan I Ketut Badra mengejutkan kader Golkar.
Kata Dewa Nida, pelengseran Sumadi kontra dengan gerakan Partai Golkar dan MKGR yang sedang getolnya menjaga soliditas internal. Apalagi kata dia, kader MKGR sedang gencar mensosialisasikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden 2024. “Silahkan tulis, pelengseran saudara Sumadi ini sebuah arogansi luar biasa,” ujar politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung ini.
Dewa Nida membeber bahwa pencopotan Sumadi dari jabatan Ketua Fraksi Golkar DPRD Karangasem, karena ada keterkaitan dengan pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Karangasem saat masih dikomandani Sumadi isinya ‘menyengat’. Materi pandangan umum itu mengkritisi habis-habisan kebijakan eksekutif di Karangasem.
Kok kritis justru dilengserkan? “Ya namanya juga politik. Kritis belum tentu dipuji. Saya dapat informasi itu (Sumadi dicopot,red), bahwa Fraksi Golkar DPRD Karangasem materi pandangan umum fraksinya sangat kritis terhadap kebijakan eksekutif di Karangasem. Tanya saja DPD I Golkar Bali. Ini akan berdampak pada soliditas,” ujar fungsionaris DPP Partai Golkar ini.
Dewa Nida mengatakan, Sumadi pasti tidak akan melawan atas pencopotan dirinya sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Karangasem. “Tetapi, pasti ada kekecewaan. Karena saya tahu betul, saudara Sumadi itu kader loyal, punya kemampuan juga, DPD I harus fair memberikan alasan,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung ini.
Atas tudingan Dewa Nida tersebut, kubu DPD I Golkar Bali tidak mau merespon. Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD I Golkar Bali Dewa Made Suamba Negara dikonfirmasi NusaBali, Kamis sore tidak mau diwawancarai. “Saya tidak komentar,” ujar Suamba Negara, yang sebelumnya juga sempat berseteru dengan Dewa Nida gara-gara pencopotan anak Dewa Nida sebagai kelompok ahli DPRD Bali.
Sebelumnya, Suamba Negara mengatakan pergantian Sumadi oleh Badra bukan karena ada pelanggaran atau kesalahan. Namun proses normatif rolling 2,5 tahun. “Rolling biasa, penyegaran dan regenerasi di internal,” ujar politisi asal Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Tabanan ini. *nat
Komentar