Karantina Memberatkan Wisman, GIPI Bali Siapkan Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

Salah satu penyebab utama diduga karena aturan karantina yang sangat memberatkan bagi wisman. Ketika ditentukan karantina 8 hari, tak ada respon wisman. Ketika diturunkan 5 hari, juga tidak ada.

Selanjutnya karantina dipangkas menjadi 3 hari pun belum ngefek, karena sejumlah negara malah membebaskan aturan karantina. Tak ayal pelaku pariwisata Pulau Dewata kelimpungan dengan kondisi yang memprihatinkan ini.

“Kebijakan karantina wisman menjadi salah satu penyebab nihilnya kunjungan ke Bali hingga saat ini,” kata Nyoman Nuarta, Wakil Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Kamis (18/11/2021).

Maka dari itu, GIPI Bali akan melayangkan surat terbuka kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo, untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakan pembukaan pariwisata di Bali salah satunya yakni soal karantina. “Kalau bisa tanpa karantina, masyarakat Bali kan sudah hampir 100 persen capaian vaksinasinya. Jadi kalau tidak bisa tanpa karantina, maksimal satu hari untuk tes PCR,” pinta Nyoman Nuarta.

Adapun garis besar isi surat yang akan dilayangkan GIPI Bali kepada Presiden Jokowi, yakni meminta pemerintah pusat agar mengikutsertakan stakeholder terkait dalam membuat suatu kebijakan khususnya dalam hal pariwisata di Bali. Selain itu GIPI Bali meminta transparansi informasi terkait nihilnya kunjungan wisatawan asing yang datang ke Bali, serta mengharmonisasi berbagai kebijakan terkait dibukanya kembali pariwisata di Bali. 

“Sebenarnya wisatawan asing itu tidak ada datang ke Bali karena soal karantina atau karena apa? Mari dicarikan solusi bersama untuk masyarakat Bali,” tegas Nyoman Nuarta. 

Ia menambahkan bahwa surat terbuka masih dalam proses finalisasi dan akan dilayangkan pada Jumat (19/11/2021). 

Nyoman Nuarta mengatakan bahwa pariwisata di Bali selama 20 bulan belakangan mengalami stagnansi dan apabila terus seperti ini, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya kesenjangan sosial seperti kemiskinan, dan permasalahan sosial lainnya. “Bali saat ini berada di posisi krusial dari sisi finansial dan mata pencaharian. Kami sebagai bagian dari stakeholder sektor pariwisata di Bali memohon Presiden melihat kondisi nyata yang ada di lapangan seperti apa,” ucapnya.

Ia kemudian menyatakan sistem CHSE (cleanliness, health, safety, environment sustainability) dalam menjalankan sektor pariwisata sudah diterapkan di Bali serta penggunaan aplikasi peduli lindungi juga sudah terinstal di berbagai daya tarik wisata yang ada di Bali. 

Nyoman Nuarta berharap agar pemerintah pusat dapat membuat suatu kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat, agar situasi perekonomian di Bali dapat berangsur-angsur pulih kembali. “Surat terbuka tersebut bukan untuk lembaga, atau instansi tertentu. Namun ini untuk masyarakat Bali,” terang Nyoman Nuarta. *rma