Sambangi Golkar, KPK Sebut Bukan karena Pansus Angket
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin (18/9).
JAKARTA, NusaBali
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan safari partai politik yang dilakukan lembaganya bukan untuk cari aman dari serangan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI ke KPK. "KPK punya program politik cerdas berintegritas. Ini mungkin waktunya tidak terlalu pas, karena KPK sedang berurusan dengan DPR, karenanya dianggap safari politik," kata Pahala di DPP Golkar.
Menurut Pahala, sejak tahun 2012 pihaknya sudah melakukan kajian terkait partai politik yang ada di Indonesia. Tahun berikutnya, 2014 kajian pendanaan untuk partai politik juga dilakukan. Sedangkan, untuk tahun 2017, pihaknya memutuskan untuk langsung mengambil aksi bekerjasama dengan 10 partai politik di Indonesia, antara lain PDIP, Demokrat, NasDem, Partai PSI, PPP, Perindo, Golkar.
"Dari 2012 KPK punya kajian tentang partai politik, 2014 kita bicara terkait pendanaan partai politik. Tapi 2017 diputuskan kami akan bekerja secara teknis dengan 10 partai yang ada di Indonesia," kata dia dilansir kompas.com. Bahkan, kata Pahala, kebijakan pemerintah yang sepakat untuk menaikkan dana sumbangan kepada partai politik salah satunya adalah atas masukan lembaga anti-rasuah tersebut.
"Usulan pendanaan itu adalah salah satu realisasi kajian kita bersama LIPI. Sebenarnya kita usul dari Rp1.000 sampai Rp 10.000 per suara tergantung kemandirian pendanaan partai," kata dia. "Sekarang Rp 1.000 dari Rp 108 per suara. Ini awal mula yang baik. Tapi kedepannya mungkin bisa dibahas lagi dengan 10 partai. Konsepnya 50 ditanggung partai, 50 Pemerintah," lanjut dia.
Sementara Partai Golkar menyambut baik safari KPK dalam upaya penguatan integritas parpol. Golkar menegaskan partainya memiliki pakta integritas antikorupsi. "Kita menandatangani pakta integritas, jadi tidak betul kalau Golkar tidak punya," kata politikus Golkar, Bambang Soesatyo kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan, Jakarta Barat, Senin kemarin dilansir detik.com. Selain itu juga dibahas mengenai pencegahan money politics. Politik uang ditegaskan Bambang tak boleh dilakukan. *
Komentar