Pengusaha Menolak, Akan Mengadu ke Dewan
Para pengusaha menolak rencana penutupan kafe di Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Jembrana.
Desa Pakraman Delodberawah Rencana Tutup Kafe
NEGARA, NusaBali
Mereka berencana mengandu ke DPRD Jembrana berharap ada solusi sehingga usaha kafe mereka tidak ditutup. Para pengusaha menolak rencana penutupan kafe karena sudah berinventasi cukup besar. Apalagi mereka sewa lahan pelaba Pura Dang Kahyangan Gede Perancak untuk membangun usaha.
Salah seorang pengusaha kafe di Delodberawah mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan, apalagi pemanggilan. Mereka tidak terima keputusan penutupan kafe secara sepihak. Para pengusaha kafe juga kecewa dengan pergerakan Satpol PP Jembrana yang belakangan ini rutin menggelar operasi menyasar kafe di Delodberawah. “Kami merasa risih diperlakukan seperti itu. Hampir setiap hari diobok-obok, sedangkan kami belum pernah diajak duduk bersama. Katanya akan dilakukan penataan, penataan apa kami belum tahu wujudnya,” keluh pengusaha kafe yang namanya tak ingin dikorankan ini.
Sementara Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Jembrana, I Made Tarma mengatakan, dalam menindaklanjuti kesepakatan melakukan penutupan kafe di Delodberawah, pihaknya sementara baru melakukan pendataan. Pendataan dilakukan dengan merutinkan kegiatan operasi kependudukan di kawasan setempat. Sejak mulai bergerak Jumat sampai Minggu kemarin, sebanyak 30 waitress kafe terjaring karena tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
Diakui, operasi duktang ini sempat mendapat penolakan dari para pengusaha kafe di Delodberawah. Namun, pihaknya menegaskan giat operasi kependudukan tugas rutin. Operasi tidak hanya dilakukan di Delodberawah, namun juga menyasar sejumlah kafe lainnya di Desa Baluk. “Kami belum sampai mengarah ke penutupan. Ada rencana membuat surat pernyataan kepada para pemilik kafe tentang kesepakatan penutupan. Tetapi mereka mengaku belum ada diberitahu apa-apa. Kami masih menunggu koordinasi lebih lanjut,” ujarnya, Minggu (17/9).
Sementara Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa membenarkan adanya permohonan hearing dari para pengusaha kafe di Delodberawah. Sugiasa akan mengagendakan hearing. Ia dan jajaran Ketua Komisi akan menerima para pengusaha kafe itu. Namun untuk harinya, belum pasti. “Kami akan terima dan jadwalkan pertemuannya,” terang Sugiasa. *ode
NEGARA, NusaBali
Mereka berencana mengandu ke DPRD Jembrana berharap ada solusi sehingga usaha kafe mereka tidak ditutup. Para pengusaha menolak rencana penutupan kafe karena sudah berinventasi cukup besar. Apalagi mereka sewa lahan pelaba Pura Dang Kahyangan Gede Perancak untuk membangun usaha.
Salah seorang pengusaha kafe di Delodberawah mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan, apalagi pemanggilan. Mereka tidak terima keputusan penutupan kafe secara sepihak. Para pengusaha kafe juga kecewa dengan pergerakan Satpol PP Jembrana yang belakangan ini rutin menggelar operasi menyasar kafe di Delodberawah. “Kami merasa risih diperlakukan seperti itu. Hampir setiap hari diobok-obok, sedangkan kami belum pernah diajak duduk bersama. Katanya akan dilakukan penataan, penataan apa kami belum tahu wujudnya,” keluh pengusaha kafe yang namanya tak ingin dikorankan ini.
Sementara Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Jembrana, I Made Tarma mengatakan, dalam menindaklanjuti kesepakatan melakukan penutupan kafe di Delodberawah, pihaknya sementara baru melakukan pendataan. Pendataan dilakukan dengan merutinkan kegiatan operasi kependudukan di kawasan setempat. Sejak mulai bergerak Jumat sampai Minggu kemarin, sebanyak 30 waitress kafe terjaring karena tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
Diakui, operasi duktang ini sempat mendapat penolakan dari para pengusaha kafe di Delodberawah. Namun, pihaknya menegaskan giat operasi kependudukan tugas rutin. Operasi tidak hanya dilakukan di Delodberawah, namun juga menyasar sejumlah kafe lainnya di Desa Baluk. “Kami belum sampai mengarah ke penutupan. Ada rencana membuat surat pernyataan kepada para pemilik kafe tentang kesepakatan penutupan. Tetapi mereka mengaku belum ada diberitahu apa-apa. Kami masih menunggu koordinasi lebih lanjut,” ujarnya, Minggu (17/9).
Sementara Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa membenarkan adanya permohonan hearing dari para pengusaha kafe di Delodberawah. Sugiasa akan mengagendakan hearing. Ia dan jajaran Ketua Komisi akan menerima para pengusaha kafe itu. Namun untuk harinya, belum pasti. “Kami akan terima dan jadwalkan pertemuannya,” terang Sugiasa. *ode
Komentar