nusabali

Pembiayaan KIS-PBI Buleleng Minus Rp 4 Miliar

  • www.nusabali.com-pembiayaan-kis-pbi-buleleng-minus-rp-4-miliar

Kekurangan anggaran untuk menanggulangi KIS-PBI juga segera akan dibahas dalam rapat internal DPRD Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali

Pembiayaan Kartu Indonesia Sehat - Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) di Buleleng hingga akhir tahun mendatang minus Rp 4 miliar. Jumlah tersebut didapat setelah Pemkab Buleleng menyisir ketersediaan anggaran yang disiapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan penurunan tarif KIS-PBI sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020 berlaku sejak 1 Mei lalu. Pemkab Buleleng pun akan memasang kekurangan anggaran di APBD Perubahan sehingga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat kurang mampu dipastikan terjamin hingga akhir tahun 2020 ini.

Pembahasan program Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) yang diterima oleh 317.244 jiwa masyarakat Buleleng dibahas dalam rapat Selasa (18/8), di ruang Sekda Buleleng. Rapat tersebut juga dibahas bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Bappeda Buleleng, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng dan juga DPRD Buleleng.

Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari mengatakan dalam pembahasan bersama itu sedang menyamankan persepsi. Dia pun mengaku akan mendorong kekurangan anggaran segera dipenuhi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.  “Ada beberapa kebijakan yang harus dikeluarkan di tengah situasi pandemi seperti ini, yang grafik masyarakat sakit aka nada peningkatan,” kata srikandi Partai Demokrat ini.

Sekda Buleleng Gede Suyasa, menjelaskan tahun 2020 ini sebenarnya Pemkab Buleleng dan Pemprov Bali secara urunan menyiapkan anggaran KIS-PBI sebesar Rp 97,65 miliar. Anggaran tersebut sebenarnya sudah aman untuk menanggulangi biaya KIS-PBI puluhan ribu jiwa masyarakat Buleleng hingga bulan Desember mendatang.

Namun Pemerintah kembali menyesuaikan angagran saat turun Perpres 64 Tahun 2020, terjadi perubahan tarif iuran untuk KIS-PBI dari tarif Rp 42 ribu per bulan per orang, turun menjadi Rp 25.500 per bulan per orang. Sehingga ada pengurangan beban pembayaran dan ditemukan selisih lebih Rp 9,7 miliar. Hanya saja dari selisih lebih anggaran yang sudah dipasang sebelumnya pemerintah masih kekurangan anggaran sekitar Rp 4 miliar, untuk mengejar target Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini baru bergerak di angka 93 persen. “Idealnya, untuk menyelesaikan anggaran KIS-PBI pemerintah membutuhkan anggaran Rp 13,7 miliar. Dengan hasil penyisiran sebesar Rp 9,7 miliar, pemerintah masih butuh anggaran sebesar Rp 4 miliar lagi. Dalam rancangan APBD Perubahan 2020 sudah kami pasang,” jelas dia.

Selanjutnya setelah terpasang, Pemkab Buleleng akan menambah kuota peserta KIS-PBI 1.500-2.000 jiwa setiap bulannya, sehingga pada bulan Desember mendatang bisa mencapai angka 95 persen untuk UHC.*k23

loading...

Komentar