Semua Pimpinan SKPD Diminta Jadi Bapak Asuh

Karangasem Berjuang Tanggalkan Label IPM Terendak se-Bali

AMLAPURA, NusaBali
Rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) Karangasem, membuat Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri penasaran dan berupaya mencari solusi. Bupati Mas Sumatri pun lempar wacana agar setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi bapak asuh, dengan tanggung jawab bervariasi guna menuntaskan buta aksara. Masalahnya, rendahnya IPM ini salah satunya disebabkan oleh tingginya angka buta aksara di Karangasem.

Bupati Mas Sumatri menyatakan, saat ini IPM Karangasem hanya mencapai 67,83. Karangasem pun menduduki posisi juru kunci alias terendah soal angka IPM, di bawah Kabupaten Bangli (IPM 71,80) dan Klungkung (IPM 71,76). Daerah di Bali dengan IPM tertinggi adalah Kota Denpasar (78,80), disusul Kabupaten Badung (75,69), Tabanan (75,55), Gianyar (74,49), Jembrana (73,62), dan Buleleng (IPM 71,93).

Salah satu penyebab rendahnya angka IPM Karangasem ini, kata Mas Sumatri, karena angka buta aksara cukup tinggi. Saat ini, angka buta aksara untuk usia produktif atas 15 tahun di Karangasem mencapai 12.935 orang, tersebar di 7 kecamatan. Paling banyak berada di wilayah Kecamatan Kubu mencapai 2.621 orang, disusul di Kecamatan Abang (2.179 orang), dan di Kecamatan Rendang (2.046 orang).

“Rata-rata lama belajar di Karangasem juga masih rendah, yakni hanya 5,6 tahun,” ujar Bupati Mas Sumatri dalam rapat rutin bersama staf di Aula Rumah Jabatan Bupati Karangasem di Amlapura, Kamis (14/7). Jika rata-rata lama belajar hanya 5,6 tahun, berarti mereka tidak tamat sekolah SD.

Maka, solusi yang ditawarkan Mas Sumatri untuk mengatasi masalah buta aksara yang berujung ke perbaikan angka IPM nanti adalah setiap Pimpinan SKPD lingkup Pamkeb Karangasem menjadi bapak asuh. Bahkan, setiap Pimpinan SKPD diharapkan punya 100 anak asuh.

Nantinya, kata Mas Sumatri, para Pimpinan SKPD mesti menyisihkan sebagian pe-nghasilannya untuk membiayai anak asuh terkait program pengentasan buta aksara. Dengan begitu, dalam 2-3 tahun ke depan, masalah buta aksara di Karangasem diha-rapkan bisa tuntas.

“Minimal Pimpinan SKPD masih menyisihkan penghasilannya Rp 1 juta per bulan untuk membiayai program pengentasan buta aksara. Biaya itu untuk pembelian buku, membayar tutor, dan operasional lainnya,” tandas Mas Sumatri. “Saya rasa, duit Rp 1 juta tidak banyak dibandingkan dengan nilai pembangunan yang dihasilkan kelak. Ini akan berdampak seluruh warga masyarakat menjadi cerdas dan sumber daya manusia meningkat,” lanjut Bupati Wanita Pertama di Karangasem ini.

Minimal, lanjut Mas Sumatri, angka buta aksara di Karangasem nantinya bisa berkurang terutama untuk usia produktif, atas peran serta Pimpinan SKPD. Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Karangasem sendiri mencatat ada 12.935 warganya yang buta huruf (buta aksara). Bereka berusia 15 tahun ke atas.

Mulanya, Disdikpora Karangasem melalui Bidang Pendidikan Non Formal Pemuda dan Olahraga, mensosialisasikan pemberantasan buta aksara di tahun 2015 lalu. Sosialisasi pemberantasan buta aksara tersebut dilakukan atas kerjasama dengan 715 Kelian Banjar se-Karangasem. Namun, hinggga kini belum ada laporan sejauh mana tindaklanjut program sosialisasi pemberantasan buta aksara dengan anggaran , Rp 185 juta terebut.

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Pemuda dan Olahraga (PNFPO) Disdikpora Karangasem, I Made Subawa, mengatakan untuk tahun 2016, pihaknya menyasar 500 warga buta aksara di Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem. ”Kami masih mendata calon tutor, kemudian mengeglar pelatihan tutor. Setelah itu, barulah memulai berikan pembelajaran untuk 500 orang buta aksara di Desa Seraya Tengah tereebut,” jelas Made Subawa di hadapan Bupati Mas Sumatri, Kamis kemarin. 7 k16