Anggota Komisi III Dorong Penegakan Hukum yang Konsisten

“Saya mencatat adanya penyederhanaan masalah pada beberapa konflik tersebut. Melihat dari akar permasalahan memang bisa saja terjadi konflik karena kesalahpahaman atau masalah sepele. Tetapi hal ini tidak bisa dibiarkan, harus dilakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten,” ujar Sudirta dalam keterangan tertulis, Senin (15/4).

Karena itu, kata Sudirta, banyak persepsi publik yang mempertanyakan transparansi dan keadilan dari beberapa kasus yang terjadi. “Karena banyak akibat dari konflik tersebut melahirkan korban masyarakat atau setidaknya meresahkan masyarakat setempat,” ujar politisi senior dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sudirta menyebutkan, publik sering mempertanyakan tindaklanjut pelanggaran hukum karena rentan dengan persepsi impunitas dan penanganan tertutup. “Masyarakat menilai seharusnya penanganan terhadap kasus bentrok TNI-Polri yang berdampak pada warga sipil seharusnya mendapatkan pemberatan,” ujar Sudirta. 

“Saya melihat ini persoalan ego sektoral yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara kita yang seharusnya dijawab dengan reformasi kultur, struktur, atau revolusi mental dengan mengedepankan mutu pendidikan dan pembangunan integritas sumber daya manusia,” tegas advokat senior ini.    

Kata dia, gesekan antar lembaga penyelenggara negara memang sulit dihindari secara menyeluruh, apalagi yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan. “Namun ini terkait dengan bagaimana cara masing-masing pihak dalam memilih untuk mengedepankan rasa tanggungjawab dan moralitas serta etika bangsa yang berlandaskan filosofi Pancasila, kegotong-royongan serta kekeluargaan yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia,” tegas politisi asal Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Karangasem ini.

Sebelumnya, Polda Papua Barat melakukan penyelidikan secara utuh dan tuntas terhadap insiden bentrok sejumlah personel Polisi Militer TNI AL (Pomal) Lantamal XIV/Sorong dengan oknum anggota Brimob Polda Papua Barat Batalyon B Sorong, Minggu (14/4) pagi sekitar pukul 09.30 WIT.

Diduga kuat terjadi salah paham antara oknum anggota Brimob dan Pomal TNI AL di Pelabuhan laut Sorong kemudian berdampak pada perkelahian antara sesama aparat. Akibatnya sejumlah personel Kepolisian dan TNI AL mengalami luka-luka.

Dampak lain dari bentrokan itu, sejumlah fasilitas ikut dirusak, seperti Terminal Pelabuhan Laut Sorong, Polsek KP3 Laut, Pos Lantas Drive Thrue Kuda Laut. Selain itu, 2 Pos Pengamanan Idul Fitri Polresta Sorong Kota di Jalan Yos Sudarso, Kampung Baru.

“Kita akan lakukan penyelidikan secara utuh dan menyeluruh terhadap bentrok antara personel TNI AL (Pomal) dengan oknum anggota Brimob pada Minggu (14/4),” kata Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, Minggu.

Penyelidikan ini dilakukan guna mencari titik terang atas pertikaian itu kemudian akan diikuti dengan sebuah tindakan tegas sebagai upaya jera terhadap oknum anggota yang terbukti bersalah. Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada TNI AL atas kejadian tersebut dengan harapan kiranya ke depan insiden seperti itu tidak terjadi lagi sehingga relasi antara Polri dan TNI di wilayah Papua Barat Daya khususnya di Kota Sorong tetap terjalin baik.n nat,ant