Pemprov Bali Hibahkan 80 Are Asetnya Untuk Bangun SMPN 6 Gerokgak

SINGARAJA, NusaBali

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng akhirnya mendapatkan legalitas atas hibah lahan dari Pemerintah Provinsi Bali, untuk membangun SMPN 6 Gerokgak. Lahan yang dihibahkan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor 365/04/F/HK/2023 tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pendirian SMPN 6 Gerokgak di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

 

Dalam SK tersebut, lahan yang dihibahkan berlokasi tepat di belakang SMKN 1 Gerokgak di Desa Banyupoh, Kecamatan/Kabupaten Buleleng. Luas yang akan dibanguni SMP baru itu seluas 80 are. Saat ini hanya menunggu penerbitan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

 

Kepala Disdikpora Buleleng, Made Astika ditemui di ruang kerjanya Rabu (27/3) kemarin mengatakan, dengan kesiapan lahan, pembangunan gedung baru tahap pertama akan dilakukan tahun ini. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui APBD telah menyiapkan anggaran Rp 2,1 miliar untuk membangun 4 Ruang Kelas Baru (RKB), toilet, perpustakaan dan mebeler kelengkapan.

 

“Rancangan gedungnya nanti mesti satu lahan dengan SMKN 1 Gerokgak nanti akan ditentukan batas-batasnya, termasuk pintu masuknya pun akan berbeda. SMPN 6 Gerokgak nanti posisinya di belakang SMK, tetapi akses masuknya dari sebelah barat SMK,” terang Astika.

 

Penyediaan gedung baru disebutnya akan dilakukan bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Namun 4 RKB, perpustakaan dan toilet ini ditarget rampung tahun ini. Sehingga di awal tahun 2025 mendatang seluruh proses pembelajaran bisa dilakukan di gedung baru.

 

“Sekarang angkatan pertama ada 3 kelas dengan jumlah siswa 121 orang. Untuk peserta didik baru tahun depan kita double shift dulu sambil menunggu tahap pembangunan selanjutnya,” ungkap Astika.

Sedangkan dari sisi penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kependidikan kepala sekolah, guru dan pegawai dipastikan sudah tersedia. Bahkan 11 guru yang mengampu masing-masing mata pelajaran sudah seluruhnya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tidak lagi meminjam guru dari sekolah lain. Hanya saja kepala sekolah masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang dirangkap oleh Kepala SMPN 1 Gerokgak.

 

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membangun SMP baru di Gerokgak, sebagai solusi membludaknya peserta didik di SMPN 2 Gerokgak. Persoalan overload di setiap tahun ajaran baru pun terjadi di SMPN 2 Gerokgak lima tahun terakhir. Pembangunan sekolah baru ini diharapkan seluruh siswa mendapat akses pendidikan yang merata dan maksimal.7 k23