Fraksi PDIP Gianyar Ragukan Data Kemiskinan Ekstrem

GIANYAR, NusaBali

Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Gianyar meragukan validasi persentase kemiskinan ekstrem di Gianyar sebesar 1,65 persen atau sebanyak 3.836 kepala keluarga (KK). Sebab hasil verifikasi di desa dan kelurahan berdasarkan musyawarah desa (Musdes), data kemiskinan ekstrem hanya 48 KK. Tersebar di Kecamatan Sukawati 1 KK, Blahbatuh 2 KK, Gianyar 9 KK, Tegallalang 4 KK, Ubud 2 KK, Tampaksiring 16 KK, dan Payangan 14 KK. 

Ketua Fraksi PDIP I Ketut Sudarsana mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) selaku bank data membeberkan persentase tersebut by name by adress. “BPS sudah merilis tapi BPS tidak mengeluarkan data mentahnya. Biar jelas berapa sesungguhnya jumlah KK yang disebut dengan kemiskinan ekstrem itu,” ungkap Sudarsana, Kamis (28/9). Sudarsana menegaskan bukan tidak mempercayai data BPS, namun meragukan validitasnya.

Sudarsana khawatir data kemiskinan ekstrem di Gianyar berdasarkan sampling, tidak ada by name by adress. “Kalau seperti ini, kami seperti diajak membedah rumah hantu, antara ada dan tiada,” ungkap Tut Sana sapaan akrab politisi PDIP ini. Politisi asal Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati ini mengatakan kepastian data kemiskinan ekstrem merupakan kepentingan masyarakat. Terutama dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. 

Tut Sana meyakini jumlah KK miskin ekstrem di Gianyar tidak sampai ratusan, apalagi ribuan. Kriteria miskin ekstrem sudah jelas yakni tidak punya tempat tinggal dan penghasilan rata-rata Rp 10.700 per hari. “Coba cek ada gak yang penghasilannya di bawah itu? Jadi tukang bangunan saja saat ini sudah masuk harian puluhan sampai ratusan ribu,” ujarnya. 

Selain itu, KK miskin ekstrem yaitu mereka yang lansia hidup sebatang kara, penyandang disabilitas yang tidak bisa bekerja, dan ODGJ yang tinggal sendiri. Sehingga bantuan pemberdayaan tidak memungkinkan untuk diberikan, kecuali bantuan langsung berupa bedah rumah maupun bahan makanan. “Ibaratkan masak bubur, miskin ekstrem itu kerak-keraknya. Kalau di Bali disebut entip yang hangus paling bawah panci. Jadi itu memang harus diberi bantuan, tidak bisa dengan pemberdayaan SDM,” jelas Tut Sana.

Fraksi PDIP DPRD Gianyar saat ini sedang mengejar data riil BPS by name by adress. “Kami harapkan BPS bisa memberikan by name by address. Ini penting agar pemerintah bisa melakukan validasi dan verifikasi,” jelas Tut Sana. Jika data 1,65% itu tidak didapatkan secara gamblang, Tut Sana menyarankan Pemkab Gianyar fokus pada 48 KK miskin saja. “Kalau itu (by name by address) tidak dapat, kami kerjakan 48 KK saja. Ini yang akan disetor ke pemerintah pusat untuk penanganan kebijakan sesuai tupoksi masing-masing,” tegas Tut Sana.

Tut Sana juga menyoroti perbandingan data kemiskinan ekstrem Tahun 2021 dengan Tahun 2022. Berdasarkan data itu, Gianyar yang awalnya di 0,36% meningkat drastis menjadi 1,65%. Menurut Tut Sana, Gianyar sebagai kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbesar nomor 3 di Bali tahun 2022 yakni sebesar 78,39 persen, maka mustahil ada ribuan kemiskinan ekstrem di Gianyar. 7 nvi