Miskin Ekstrem di Gianyar, Fraksi PDIP: Data 1,65% Seperti 'Membedah Rumah Hantu'

GIANYAR, NusaBali.com - Data yang menyatakan 1,65% Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Gianyar termasuk kategori kemiskinan ekstrem mendapat atensi dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gianyar. Dari 1,65% itu, kemiskinan ekstrem di Gianyar disebut sebanyak 3.836 KK atau 16.015 jiwa.

Fraksi paling dominan di DPRD Gianyar ini meragukan validasi persentase tersebut. Sebab berdasarkan data kemiskinan ekstrem desa dan kelurahan hasil verifikasi dan ditetapkan dalam Musdes 2023, jumlahnya hanya 48 KK. Tersebar di Kecamatan Sukawati 1 KK, Blahbatuh 2 KK, Gianyar 9 KK, Tegallalang 4 KK, Ubud 2 KK, Tampaksiring 16 KK dan Payangan 14 KK.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Sudarsana pun mendesak agar Badan Pusat Statistik (BPS) selaku bank data membeberkan persentase tersebut by name by address. 

"BPS sudah merilis, tapi BPS tidak mengeluarkan data mentahnya. Biar jelas berapa sesungguhnya jumlah KK yang disebut dengan kemiskinan ekstrem itu. Kita bukan tidak percaya, tapi validitasnya kita ragukan. Takutnya ini berdasarkan sampling, tidak ada by name by adddress. Kalau kayak ini kan kita diajak membedah rumah hantu, antara ada dan tiada," ungkap Tut Sana, Kamis (28/9/2023).

Politisi asal Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati ini mengatakan kepastian data kemiskinan ekstrem ini merupakan kepentingan masyarakat. Terutama dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.

Tut Sana meyakini jumlah KK miskin ekstrem di Gianyar tidak sampai ratusan, apalagi ribuan. Dikatakannya, kriteria miskin ekstrem itu sudah jelas yakni tidak punya tempat tinggal dan penghasilan rata-rata Rp 10.700 per hari. 

"Coba cek ada tidak yang penghasilannya di bawah itu? Jadi tukang bangunan saja saat ini sudah masuk harian puluhan sampai ratusan ribu," ujarnya.

Selain itu, KK miskin ekstrem yaitu mereka yang lansia hidup sebatang kara, penyandang disabilitas yang tidak bisa bekerja, ODGJ yang memang tinggal sendiri. Sehingga bantuan pemberdayaan tidak memungkinkan untuk diberikan, kecuali bantuan langsung berupa bedah rumah maupun bahan makanan. 

"Ibaratkan masak bubur, miskin ekstrem itu kerak-keraknya. Kalau di Bali disebut entip yang hangus paling bawah panci. Jadi itu memang harus dikasih bantuan, tidak bisa dengan pemberdayaan SDM," jelasnya.

Maka dari itu, Fraksi PDI Perjuangan saat ini sedang mengejar data riil BPS by name by address. "Kami harapkan BPS bisa memberikan by name by address. Ini penting agar pemerintah bisa melakukan validasi dan verifikasi," jelasnya.

Jika data 1,65% itu tidak didapatkan secara gamblang, Tut Sana menyarankan ke Pemkab Gianyar agar fokus pada 48 KK ini saja. "Kalau itu kita tidak dapat, kita kerjakan 48 KK saja. Ini yang akan disetor ke pemerintah pusat untuk penanganan kebijakan sesuai tupoksi masing-masing," tegasnya. *nvi