Jembrana Terima 150 Rambu Evakuasi
Untuk meningkatkan mitigasi bencana rambu evakuasi akan dipasang di enam desa pesisir rawan bencana wilayah Kabupaten Jembrana.
NEGARA, NusaBali
Guna mengurangi risiko dampak bencana di Kabupaten Jembrana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan 150 rambu jalur evakuasi. Bantuan rambu evakuasi itu akan dipasang di enam desa pesisir rawan bencana.
Hal tersebut terungkap saat Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) menyambangi Kantor BNPB di Jakarta, Jumat (3/3). Wabup Ipat yang hadir bersama Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana I Putu Agus Artana Putra, diterima oleh Direktur Mitigasi Bencana BNPB Taufik Kartiko.
Agus Artana mengatakan, sebelumnya dari BNPB sudah melakukan verifikasi mengenai rencana lokasi pemasangan 150 rambu jalur evakuasi itu. Total 150 rambu itu akan dipasang di 6 desa yang merupakan desa pesisir. "Keenam desa yang akan dipasangi rambu jalur evakuasi tersebut telah melalui hasil survei dari tim BNPB. Keenam desa tersebut diantaranya Desa Penyaringan, Delod Berawah, Perancak, Pengambengan, Banyubiru, dan Tuwed," ujarnya.
Keberadaan rambu evakuasi, kata Agus Artana, sangat penting untuk mitigasi bencana. Dalam upaya peningkatkan mitigasi bencana, pihaknya juga selalu menyampaikan informasi kemungkinan terjadi bencana kepada masyarakat. "Saat kita mendapat informasi dari BMKG, kita langsung share melalui Pusdalops dan semua media sosial kita. Selain itu juga melalui grup WA kepada perbekel/lurah, OPD dan para relawan," kata Agus.
Agus Artana menambahkan, ketika terjadi bencana, masyarakat dapat dengan mudah memberikan laporan kepada BPBD Jembrana. Baik itu melalui aplikasi Jembrana Emergency Service (JES) maupun melalui para relawan yang adak di tiap desa/kelurahan. "Melalui aplikasi JES, segera kita ketahui laporan kejadian bencana, dan titik koordinat lokasi kejadian juga bisa kita ketahui," ucap Agus Artana.
Sementara Wabup Ipat dalam kesempatan pertemuan dengan pihak BNPB, menyampaikan bahwa bencana yang beberapa kali melanda Jembrana sangat berdampak pada perekonomian. Tidak hanya untuk warga Jembrana. Namun masyarakat luar Jembrana juga kerap terdampak. "Kebanjiran dan tanah longsor cukup sering terjadi di Jembrana akhir-akhir ini. Kejadian banjir bandang terakhir, sangat berdampak pada ekonomi Jembrana dan Bali. Karena Jembrana merupakan lintasan jalur nasional," ucapnya.
Wabu Ipat menyampaikan, beberapa wilayah yang sering dilanda banjir di Jembrana, juga kerap terjadi di Jalan Nasional. Dirinya pun berharap banjir yang kerap terjadi di luar wewenang dari Pemkab, bisa ditangani pihak terkait. "Kita harapkan Jembatan Biluk Poh segera mendapat penanganan dengan menambah ketinggian jembatan. Selain itu juga gorong-gorong di Sumbersari (Jalan Umum Denpasar-Gilimanuk), semoga bisa segera ditangani," ujarnya.
Sementara Direktur Mitigasi Bencana BNPB Taufik Kartiko mengatakan, BNPB akan terus meningkatkan mitigasi bencana di daerah-daerah. Termasuk berkoordinasi dengan kementerian atau pihak terkait untuk permasalahan yang ada di daerah. Namun untuk memaksimalkan mitigasi bencana di daerah, juga tetap memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah. "Kami siap membantu melalui program-program di BNPB. Namun tetap memerlukan pendampingan dari BPBD," ujarnya.*ode
Hal tersebut terungkap saat Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) menyambangi Kantor BNPB di Jakarta, Jumat (3/3). Wabup Ipat yang hadir bersama Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana I Putu Agus Artana Putra, diterima oleh Direktur Mitigasi Bencana BNPB Taufik Kartiko.
Agus Artana mengatakan, sebelumnya dari BNPB sudah melakukan verifikasi mengenai rencana lokasi pemasangan 150 rambu jalur evakuasi itu. Total 150 rambu itu akan dipasang di 6 desa yang merupakan desa pesisir. "Keenam desa yang akan dipasangi rambu jalur evakuasi tersebut telah melalui hasil survei dari tim BNPB. Keenam desa tersebut diantaranya Desa Penyaringan, Delod Berawah, Perancak, Pengambengan, Banyubiru, dan Tuwed," ujarnya.
Keberadaan rambu evakuasi, kata Agus Artana, sangat penting untuk mitigasi bencana. Dalam upaya peningkatkan mitigasi bencana, pihaknya juga selalu menyampaikan informasi kemungkinan terjadi bencana kepada masyarakat. "Saat kita mendapat informasi dari BMKG, kita langsung share melalui Pusdalops dan semua media sosial kita. Selain itu juga melalui grup WA kepada perbekel/lurah, OPD dan para relawan," kata Agus.
Agus Artana menambahkan, ketika terjadi bencana, masyarakat dapat dengan mudah memberikan laporan kepada BPBD Jembrana. Baik itu melalui aplikasi Jembrana Emergency Service (JES) maupun melalui para relawan yang adak di tiap desa/kelurahan. "Melalui aplikasi JES, segera kita ketahui laporan kejadian bencana, dan titik koordinat lokasi kejadian juga bisa kita ketahui," ucap Agus Artana.
Sementara Wabup Ipat dalam kesempatan pertemuan dengan pihak BNPB, menyampaikan bahwa bencana yang beberapa kali melanda Jembrana sangat berdampak pada perekonomian. Tidak hanya untuk warga Jembrana. Namun masyarakat luar Jembrana juga kerap terdampak. "Kebanjiran dan tanah longsor cukup sering terjadi di Jembrana akhir-akhir ini. Kejadian banjir bandang terakhir, sangat berdampak pada ekonomi Jembrana dan Bali. Karena Jembrana merupakan lintasan jalur nasional," ucapnya.
Wabu Ipat menyampaikan, beberapa wilayah yang sering dilanda banjir di Jembrana, juga kerap terjadi di Jalan Nasional. Dirinya pun berharap banjir yang kerap terjadi di luar wewenang dari Pemkab, bisa ditangani pihak terkait. "Kita harapkan Jembatan Biluk Poh segera mendapat penanganan dengan menambah ketinggian jembatan. Selain itu juga gorong-gorong di Sumbersari (Jalan Umum Denpasar-Gilimanuk), semoga bisa segera ditangani," ujarnya.
Sementara Direktur Mitigasi Bencana BNPB Taufik Kartiko mengatakan, BNPB akan terus meningkatkan mitigasi bencana di daerah-daerah. Termasuk berkoordinasi dengan kementerian atau pihak terkait untuk permasalahan yang ada di daerah. Namun untuk memaksimalkan mitigasi bencana di daerah, juga tetap memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah. "Kami siap membantu melalui program-program di BNPB. Namun tetap memerlukan pendampingan dari BPBD," ujarnya.*ode
Komentar