Anggota Dewan Soroti Anggaran Jaminan Kesehatan Warga Miskin
DENPASAR, NusaBali
DPRD Denpasar soroti anggaran jaminan kesehatan penduduk miskin tahun 2022 yang tertuang dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau KUA-PPAS tahun 2022. Sebab, jumlah penduduk miskin yang ada di Denpasar menurun menjadi 2,1 persen.
Akan tetapi dalam rancangan anggaran tersebut, Pemkot merancang anggaran jaminan kesehatan penduduk miskin untuk 122.235 jiwa. Padahal jumlah penduduk Kota Denpasar 651.201 jiwa dan 2,1 persennya 13.000-an penduduk.
Hal tersebut disoroti oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra dalam rapat kerja membahas KUA-PPAS tahun 2022 yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Denpasar, Rabu (28/7). “Ada pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan kegiatan terlayaninya penduduk miskin melalui JKN. Anggarannya sampai Rp 58,6 miliar. Pertanyaan saya, penduduk miskin yang mana saja ini? Padahal pemerintah menggembar-gemborkan penurunan penduduk miskin dan hanya tersisa 2,1 persen, tapi ini lebih dari 2,1 persen,” kata Susruta.
Susruta mengatakan, semisal penduduk Kota Denpasar sebanyak 651.201 juta jiwa, maka 2,1 persennya hanya sekitar 13.000 jiwa. Namun dengan layanan yang akan diberikan kepada 122.235 jiwa ini berarti persentasenya kurang lebih 18,7 persennya.
Sehingga menurutnya terjadi pembengkakan anggaran yang tertuang dalam rancangan KUA-PPAS ini. Susruta pun meminta agar Pemerintah Kota Denpasar memberikan data by name by address agar tak ada penyimpangan. “Ini siapa? Datanya harus ada, penduduk miskin by name by address, jangan sampai orang kaya juga masuk ke sini,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Asisten III Setda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengatakan angka tersebut tidak serta merta untuk penduduk miskin saja. Melainkan juga mencakup beberapa komponen terkait kepesertaan jaminan kesehatan. Eddy Mulya mengatakan dari target nasional diharapkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 95 persen untuk masing-masing daerah.
Sementara, untuk di Kota Denpasar kepesertaan JKN baru 91,55 persen. Sehingga pihaknya mendorong agar bisa mencapai 95 persen tahun 2022 mendatang. “Kepesertaan sebanyak 95 persen ini dikumulatifkan untuk yang sudah terlayani dan yang akan ditargetkan. Sehingga kami merancang anggaran Rp 58 miliar,” katanya. 7 mis
Komentar