Membludak di Masa PPKM Darurat, Vaksinasi Dibatasi

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerumunan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, yang berlangsung 3-20 Juli 2021. Kadis Kesehatan Provinsi Bali, dr Ketut Suarjaya NPPM, mengatakan pelaksanaan vaksinasi dievaluasi terutama di tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan, seperti Wantilan DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar. “Mulai besok (hari ini) vaksinasi di Wantilan DPRD Bali dibatasi maksimal 250 orang per hari, karena menimbulkan kerumunan. Belum lagi ada yang protes dan memarahi petugas kita, karena mereka harus antre lama menunggu divaksin," ujar Suarjaya di sela-sela me-mantau kegiatan vaksinasi di Denpasar, Senin (12/7.

Menurut Suarjaya, lokasi vaksinasi di Wantilan DPRD Bali yang selama ini melayani pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) nantinya akan dipecah, sebagai upaya memecah massa dan menghindari kerumunan. Selain di Wantilan DPRD Bali, lokasi vaksinasi untuk PPDN juga akan dibuka Gedung Nari Graha Niti Mandala Denpasar.

Suarjaya mengakui kedatangan banyak orang dalam vaksinasi di Wantilan DPRD Bali sebelumnya, memang tidak bisa dihindari. "Mereka 80 persen adalah PPDN. Tetapi, bagaimana lagi, ini layanan kepada publik. Mau tak mau harus dilayani,” tandas Suarjaya.

“Petugas kita harus kerja keras memberikan layanan vaksinasi. Sebab, perintah Pak Gubernur (Wayan Koster, Red) layanan vaksinasi untuk PPDN tetap harus jalan," lanjut birokrat asal Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Buleleng yang mantan Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini.

Suarjaya memaparkan, di masa PPKM Darurat Covid-19 ini, capaian vaksinasi harian di kabupaten/kota se-Bali sedikit menurun dari hari-hari biasanya. Sebelum diberlakukan PPKM Darurat, 3 Juli 2021 lalu, capaian vaksinasi harian di kabupaten/kota se-Bali tembus 55.000 orang. "Bahkan, pernah mencapai 65.000 orang dalam sehari," ungkap Suarjaya.

Karena adanya PPKM Darurat saat ini, masyarakat susah mau datang ke tempat vaksinasi. "Selain karena PPKM Darurat, masyarakat takut juga kerumunan. Kita juga tidak leluasa, karena kalau dibebaskan penuh, malah terjadi kerumunan," papar Suarjaya sedmbari menyebutkan sejak PPKM Darurat, capaian vaksinasi harian di Provinsi Bali hanya 15.000 orang per hari.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan pihaknya sudah mengusulkan kepada Pemprov Bali untuk mengubah pola layanan vaksinasi di Wantilan DPRD Bali, yang selama ini melayani PPDN. Adi Wiryatama minta ubah polanya, cicil tiap hari batasi maksimal 400 orang.

“Umumkan kepada masyarakat jumlah layanannya hanya 400 orang. Jangan sampai kita mau menyelesaikan pandemi Covid-19, malah ada klaster baru penyebaran Covid-19 dari kegiatan vaksinasi," ujar Adi Wiryatrama saat dikonfirmasi terpisah, Senin kemarin.

Adi Wiryatama mengaku dapat laporan dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali, bahwa warga sudah antre vaksinasi sejak subuh pukul 05.00 Wita. Mereka adalah PPDN dari luar Bali.

"Saat subuh sudah 400 orang antre di Wantilan DPRD Bali. Mereka kebanyakan PPDN yang ingin divaksin untuk dapat sertifikat vaksinasi. Karena kan itu sebagai syarat kalau masuk wilayah tertentu sebagai PPDN. Jadi, susah juga mencegahnya. Maka, harus dipilah, tambah petugas vaksinatornya atau dibagi saja lokasinya, supaya tidak berkerumun," jelas politisi senior asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang Ketua Deperda PDIP Bali ini. *nat