Pemilu 2024, Bawaslu Bali Rekrut Kader Pengawas Partisipatif

Mereka pun digojlok selama tiga hari penuh di Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 yang diselenggarakan di kawasan Desa Kalibukbuk, Kecamatan/Kabupaten Buleleng. SKPP yang telah digulirkan di tahun ketiga ini diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan Pemilu 2024 mendatang.

SKPP titik pertama di Bali menyasar Kabupaten Buleleng, Badung, Tabanan dan Jembrana dibuka Ketua Bawaslu RI Abhan, Senin (21/6) pukul 13.00 Wita. Pembukaan SKPP yang akan berlangsung hingga Rabu (23/6) besok juga dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Buleleng. Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Aryani, mengatakan pembentukan kader pengawas partisipatif ini menyasar pemuda yang masih duduk di bangku SMA dan juga Perguruan Tinggi (PT) di kabupaten/kota di Bali. Namun mereka yang belum pernah ikut sebagai panitia penyelenggara pemilu maupun tim kampanye pemenangan.

“SKPP ini adalah perpanjangan tangan kami dalam menyosialisasikan dan meneruskan informasi pemilu. Mereka akan lebih banyak membantu pengawasan di masing-masing wilayah tempat tinggal mereka. Ini sangat kami perlukan, mengingat SDM pengawas di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa jumlahnya sangat terbatas,” jelas Aryani.

Sementara Ketua Bawaslu RI, Abhan usai membuka resmi SKPP kemarin mengatakan dari tiga kali penyelenggaraan program Bawaslu yang satu-satunya masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun ini diikuti oleh 11.000 orang pemuda se-Indonesia. Melalui kader pengawasan ini, pelaksanaan Pemilu 2024 diharapkan dapat berjalan dengan sukses.

Menurut Abhan, kesuksesan pelaksanaan pemilu tak hanya tanggung jawab penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi. “Kami mendorong betul partisipasi masyarakat menyukseskan pemilu, tidak sekedar datang ke TPS, tetapi berpartisipasi ikut serta mengawasi seluruh tahapan pemilu berasaskan pemilu jujur dan adil. Sehingga ke depannya pemilu bisa mencetak pemimpin yang membawa kemajuan daerah dan bangsa,” ungkapnya. Dia pun berharap melalui kader pengawas partisipatif ini, bisa menjadi agen dan pelopor daerah menggerakkan pengawasan masyarakat dalam pemilu. Terutama dalam pencegahan potensi pelanggaran pemilu. Mulai dari politik uang, pelanggaran identitas dan informasi hoax. *k23