Muntra Setop Berpolitik, Wigunawati Duduki Kursi Bakum HAM Golkar Bali

Sebagai gantinya, Wakil Sekretaris Bidang Hukum DPD I Golkar Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, diangkat jadi Ketua Bakum HAM. Pengukuhan Sri Wigunawati sebagai Ketua Bakum HAM DPD I Golkar Bali telah dilakukan di sela-selacara ‘Temu Kader dengan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto’, di Hotel Merusaka, Kawasan ITDC Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Minggu (30/5) sore. Sri Wigunawati berserta jajaran Bakum HAM dilantik oleh Ketua DPD I Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry.

Pergantian Wayan Muntra sebagai Ketua Bakum HAM DPD I Golkar Bali tersebut, terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, Wayan Muntra sebelumnya diplot jadi Ketua Bakum HAM DPD I Golkar Bali di bawah pimpinan Sugawa Korry, sebagai upaya konsolidasi internal pasca kisruh pemberangusan 6 Ketua DPD II Golkar Kabupaten di era Plt Ketua DPD I Golkar Bali I Gede Sumarjaya Linggih alias Demer. Termasuk yang diberangus adalah Wayan Muntra, yang saat itu menjabat Ketua DPD II Golkar Badung.

Namun, pasca dipercaya menjabat Ketua Bakum HAM DPD I Golkar Bali, Muntra yang seorang notaris, justru tidak pernah aktif. Konon, Muntra minggir dari arena politik karena pilih fokus dengan profesinya sebagai notaris.

"Ya, dia (Muntra) fokus dengan pekerjaannya. Jadi, dia digantikan oleh Sri Wigunawati sebagai Ketua Bakum HAM DPD I Golkar Bali," ujar Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD I Golkar Bali, Dewa Made Suamba Negara, kepada NusaBali di Nusa Dua, kemarin sore.

Sedangkan Sri Wigunawati mengatakan dirinya baru diputuskan pegang jabatan Ketua Bakum HAM DPD I Golkar Bali dengan SK DPD I Golkar Bali, Minggu kemarin. "Itu keputusan DPD I Golkar Bali dengan SK per hari ini (kemarin). Kalau ditanya alasannya, jangan tanya saya," kilah Sri Wigunawati.

Ditanya apakah sudah ada komunikasi dengan Muntra terkait geser menggeser jabatan tersebut, mantan Sekretaris DPD I Golkar Bali 2010-2012 ini mengatakan memang tidak ada komunikasi. Yang jelas, kalau ada penugasan dari partai untuk bantuan hukum dan dampingi masyarakat, dirinya selalu laksanakan tugas.

“Soal Pak Muntra aktif atau tidak, tanya ke beliau saja," elak Srikandi Golkar asal Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana yang juga Ketua Kaukus Perempuan Politikk Indonesia (KPPI) Bali ini.

Sementara itu, Wayan Muntra mengatakan tidak tahu ada pergantian kepengurusan Bakum HAM DPD I Golkar Bali. "Kalaupun ada pergantian dan pelantikan, ya itu keputusan DPD I Golkar Bali. Saya tidak komentar dulu, karena memang belum tahu," ujar Muntra saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, tadi malam.

Terkait ketidakhadirannya dalam acara ‘Temu Kader dengan Ketua Umum DPP Golkar’ di Nusa Dua kemarin, menurut Muntra, dirinya sedang ada kegiatan di desa adat yang tidak bisa ditinggalkan. "Saya memang dikasitahu untuk hadir di Nusa Dua. Tapi, saya ada kegiatan di desa adat. Ini baru saja selesai ini. Makanya nggak bisa hadir," tegas politisi Golkar asal Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan ini. *nat