Bali Kirimkan Surat Kesetiaan untuk AHY
Siap Lawan Gerakan 'Kudeta' Ketua Umum DPP Demokrat
DENPASAR, NusaBali
Jajaran DPD Demokrat Bali, DPC Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali, hingga PAC Demokrat Kecamatan se-Bali, tunjukkan soliditas terkait isu kudeta kursi Ketua Umum DPP Demokrat yang diduduki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bahkan, Demokrat Bali secara khusus kirim surat kesetiaan kepada AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Bali, Putu Supadma Rudana, mengatakan selaku kader yang duduk di DPP Demokrat, secara garis partai dirinya tunduk dan setia kepada AHY dan SBY berikut kebijakannya. Menurut Supadma, sikap kesetiaan ini juga sudah disampaikan kepada jajaran kader di DPD Demokrat Bali dan DPC Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali.
“Saya yang juga duduk di DPP Demokrat, solid untuk garis partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pak AHY," ujar Supadma yang kini menjabat Wakil Sekjen DPP Demokrat dan Korwil Bali-NTB-NTT DPP Demokrat saat dihubungi NusaBali, Selasa (2/2) sore.
Supadma secara tegas menyebutkan kesetiaan kader di terhadap kepemimpinan AHY itu juga sudah disampaikan saat Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020, yang dilaksanakan secara demokratis dan telah disahkan oleh Kemenkum HAM melalui SK Nomor M.HH-09.AH.11.01 tertanggal 27 Juli 2020 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Demokrat 2020-2025.
"Jadi, jelas sikap kami, secara garis partai berada satu barisan di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY. Kami siap dalam situasi dan kondisi apa pun," tegas politisi Demokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar yang ikut mendampingi AHY saat menyampaikan pernyataan adanya upaya ambilalih (kudeta) kursi Ketua Umum DPP Demokrat, di Jakarta, Senin (1/2) lalu.
Supadma menegaskan, jajaran kader Demokrat dari seluruh unsur Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Bali, Fraksi Demokrat DPRD Bali, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, hingga DPD Demokrat Bali, DPC Demokrat Kabupaten/Kota, dan PAC Demokrat Kecamatan se-Bali juga pasang badan dan bersatu melawan upaya makar dengan gerakan inkonstitusional ingin merebut kursi Ketua Umum DPP Demokrat. "Kader Demokrat di Bali siap melawan upaya makar dan gerakan inkonstitusional yang merusak demokrasi itu," tegas anggota Komisi VI DPR RI 2019-2024 ini.
Sementara, sikap kesetiaan dari unsur DPD Demokrat Bali dan DPC Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali sudah dikirimkan ke DPP Demokrat. Menurut Sekretaris DPD Demokrat Bali, I Wayan Adnyana, jajaran kader di Bali solid mendukung kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat dan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Sejak riak-riak usulan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menggelinding, kami dari Bali tegas mendukung Ketua Umum AHY," ujar Adnyana saat dihubungi terpisah, Selasa kemarin.
Adnyana menyebutkan, surat pernyataan kesetiaan jajaran pengurus DPD Demokrat Bali dan DPC Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali sudah dikirimkan kepada Ketua Umum. "Kami dari unsur struktur kepengurusan sampai fraksi di Bali bulat untuk AHY," tegas politisi asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali 2014-2019 ini.
Sedangkan Ketua DPC Demokrat Gianyar, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati alias Tjok Asmara, mengatakan pihaknya sudah kirimkan surat kesetiaan kepada DPP Demokrat sebagai bukti dukungan terhadap AHY dan SBY. "DPC Demokrat Gianyar solid, setia, dan patuh dengan kepemimpinan Ketum AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Bapak SBY," tegas Tjok Asmara.
Tjok Asmara menyebutkan, DPC Demokrat Gianyar juga tegas bersikap dan siap melawan penghianatan serta aksi makar yang bertentangan dengan AD/ART dan kode etik Partai Demokrat. "Kami DPC Demokrat Gianyar juga solid dukung AHY membesarkan Partai Demokrat untuk memperjuangkan harapan rakyat pada Pemilu mendatang," terang politisi Demokrat asal Puri Agung Ubud, Desa/Kecamatan Ubud, Gianyar ini.
Sementara itu, ada 5 nama yang disebut-sebut terlibat dalam upaya menkudeta kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. Sebagaimana dilansir detikcom di Jakarta, Selasa kemarin, 5 nama tersebut masing-masing Muhammad Nazaruddin, Marzuki Alie, Darmizal, Jhoni Allen Marbun, dan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Nazaruddin adalah mantan Bendahara Umum DPP Demokrat 2010-2015 yang sudah dipecat partainya 9 tahun silam. Nazaruddin yang dipecat karena terlibat kasus korupsi proyek Wisma Atlet, menjadi Bendahara Umum DPP Demokrat di era kepemimpinan Anas Urbaningrum.
Sedangkan Marzuki Alie adalah mantan Sekjen DPP Demokrat yang sempat menjabat Ketua DPR RI 2009-2014. Marzuki Alie sendiri membantah tuduhan terlibat dalam kudeta. "Kalau orang berisu, ya biarin. Buktiin aja. Kalau saya merasa ada, pasti saya respons begini. Saya merasa nggak tahu-menahu urusan ini, ngapain saya tanggapi. Omong kosong saja kok ditanggapi," ujar Marzuki Alie.
Sementara, Darmizal merupakan mantan Wasekjen DPP Demokrat yang kini tidak lagi menjadi kader partai besutan SBY. Darmizal berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat tahun 2018, kemudian menjadi Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO).
Kemudian, Jhoni Allen Marbun adalah kader aktif yang kini menjadi anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat. Sebaliknya, Moeldoko adalah mantan Panglima TNI 2013-2015 yang diangkat di era Presiden SBY. Saat ini, Moeldoko menjadi Kepala Staf Presiden. Moeldoko membantah tegas isu kudeta dan meminta Presiden Jokowi tidak dilibatkan di pusaran isu ini. "Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko. *nat
“Saya yang juga duduk di DPP Demokrat, solid untuk garis partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pak AHY," ujar Supadma yang kini menjabat Wakil Sekjen DPP Demokrat dan Korwil Bali-NTB-NTT DPP Demokrat saat dihubungi NusaBali, Selasa (2/2) sore.
Supadma secara tegas menyebutkan kesetiaan kader di terhadap kepemimpinan AHY itu juga sudah disampaikan saat Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020, yang dilaksanakan secara demokratis dan telah disahkan oleh Kemenkum HAM melalui SK Nomor M.HH-09.AH.11.01 tertanggal 27 Juli 2020 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Demokrat 2020-2025.
"Jadi, jelas sikap kami, secara garis partai berada satu barisan di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY. Kami siap dalam situasi dan kondisi apa pun," tegas politisi Demokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar yang ikut mendampingi AHY saat menyampaikan pernyataan adanya upaya ambilalih (kudeta) kursi Ketua Umum DPP Demokrat, di Jakarta, Senin (1/2) lalu.
Supadma menegaskan, jajaran kader Demokrat dari seluruh unsur Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Bali, Fraksi Demokrat DPRD Bali, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, hingga DPD Demokrat Bali, DPC Demokrat Kabupaten/Kota, dan PAC Demokrat Kecamatan se-Bali juga pasang badan dan bersatu melawan upaya makar dengan gerakan inkonstitusional ingin merebut kursi Ketua Umum DPP Demokrat. "Kader Demokrat di Bali siap melawan upaya makar dan gerakan inkonstitusional yang merusak demokrasi itu," tegas anggota Komisi VI DPR RI 2019-2024 ini.
Sementara, sikap kesetiaan dari unsur DPD Demokrat Bali dan DPC Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali sudah dikirimkan ke DPP Demokrat. Menurut Sekretaris DPD Demokrat Bali, I Wayan Adnyana, jajaran kader di Bali solid mendukung kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat dan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Sejak riak-riak usulan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menggelinding, kami dari Bali tegas mendukung Ketua Umum AHY," ujar Adnyana saat dihubungi terpisah, Selasa kemarin.
Adnyana menyebutkan, surat pernyataan kesetiaan jajaran pengurus DPD Demokrat Bali dan DPC Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali sudah dikirimkan kepada Ketua Umum. "Kami dari unsur struktur kepengurusan sampai fraksi di Bali bulat untuk AHY," tegas politisi asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali 2014-2019 ini.
Sedangkan Ketua DPC Demokrat Gianyar, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati alias Tjok Asmara, mengatakan pihaknya sudah kirimkan surat kesetiaan kepada DPP Demokrat sebagai bukti dukungan terhadap AHY dan SBY. "DPC Demokrat Gianyar solid, setia, dan patuh dengan kepemimpinan Ketum AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Bapak SBY," tegas Tjok Asmara.
Tjok Asmara menyebutkan, DPC Demokrat Gianyar juga tegas bersikap dan siap melawan penghianatan serta aksi makar yang bertentangan dengan AD/ART dan kode etik Partai Demokrat. "Kami DPC Demokrat Gianyar juga solid dukung AHY membesarkan Partai Demokrat untuk memperjuangkan harapan rakyat pada Pemilu mendatang," terang politisi Demokrat asal Puri Agung Ubud, Desa/Kecamatan Ubud, Gianyar ini.
Sementara itu, ada 5 nama yang disebut-sebut terlibat dalam upaya menkudeta kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. Sebagaimana dilansir detikcom di Jakarta, Selasa kemarin, 5 nama tersebut masing-masing Muhammad Nazaruddin, Marzuki Alie, Darmizal, Jhoni Allen Marbun, dan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Nazaruddin adalah mantan Bendahara Umum DPP Demokrat 2010-2015 yang sudah dipecat partainya 9 tahun silam. Nazaruddin yang dipecat karena terlibat kasus korupsi proyek Wisma Atlet, menjadi Bendahara Umum DPP Demokrat di era kepemimpinan Anas Urbaningrum.
Sedangkan Marzuki Alie adalah mantan Sekjen DPP Demokrat yang sempat menjabat Ketua DPR RI 2009-2014. Marzuki Alie sendiri membantah tuduhan terlibat dalam kudeta. "Kalau orang berisu, ya biarin. Buktiin aja. Kalau saya merasa ada, pasti saya respons begini. Saya merasa nggak tahu-menahu urusan ini, ngapain saya tanggapi. Omong kosong saja kok ditanggapi," ujar Marzuki Alie.
Sementara, Darmizal merupakan mantan Wasekjen DPP Demokrat yang kini tidak lagi menjadi kader partai besutan SBY. Darmizal berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat tahun 2018, kemudian menjadi Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO).
Kemudian, Jhoni Allen Marbun adalah kader aktif yang kini menjadi anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat. Sebaliknya, Moeldoko adalah mantan Panglima TNI 2013-2015 yang diangkat di era Presiden SBY. Saat ini, Moeldoko menjadi Kepala Staf Presiden. Moeldoko membantah tegas isu kudeta dan meminta Presiden Jokowi tidak dilibatkan di pusaran isu ini. "Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko. *nat
Komentar